 |
Membekukan Anggaran Polri, Tindakan Sinting Wakil Rakyat |
Detiktop - Saat mendengar kata DPR, hal apa yang pertama kali anda bayangkan? Apakah dibayangkan orang jujur, bersih dan pro rakyat? Apakah akan dibayangkan orang yang akan menolak saat diberi Rupiah? Apakah akan dibayangkan orang yang santun dan terhormat?
Hal diatas tidak akan dibayangkan oleh orang waras. Lihat saja kelakuan DPR sekarang, mereka mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri. Akan saya ulangi lagi, mereka akan membekukan anggaran organisasi anti korupsi (alasannya anda tahu sendiri) DAN anggaran organisasi hukum.
Kalau DPR ingin membekukan anggaran KPK, itu wajar. Toh salah satu target tembak KPK adalah DPR, sekumpulan wakil rakyat paling terhormat hingga bisa tidur saat sidang. TAPI, kalau sudah mengancam akan membekukan anggaran polisi, saya ulangi lagi, POLISI, maka para anggota dewan perlu lagi di cek kadar grey matter di otak mereka.
Saat Polisi Menghilang
Kita tidak memotong. Pembahasan anggaran 2018 tak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Bukan tidak cair tapi 2018 mereka tak punya postur anggaran. Hampir semua anggota dalam tone yang sama, tegas Misbakhun, anggota Pansus Hak Angket KPK
Memang para wakil rakyat yang terhormat ini tidak berpikir saat mengatakan hal tersebut. Apakah mereka sadar apa yang sedang mereka ancam? Bila mereka benar-benar melakukan hal sinting tersebut, maka silahkan bawa parang saat keluar rumah.
Para pencuri, perampok dan pembunuh bisa bebas berkeliaran saat melakukan aksinya. Toh polisi sudah tidak memiliki gaji, memangnya mereka makan batu? Siapa yang mau bekerja kalau tidak digaji, polisi itu profesi, bukan kerja sukarela.
Para sipir penjara pun tidak akan ada yang masuk kerja. Mana mau orang membahayakan dirinya kalau tidak ada gaji? Para napi tinggal kabur saja, toh tidak ada lagi yang menjaga mereka.
Ketua banggar DPR, Aziz Syamsuddin sendiri mengatakan kalau pembekuan anggaran ini tidak bisa dilakukan satu lembaga saja, tapi bisa saja anggaran ada tapi tidak dicairkan.
Hak budgeting itu dalam hal siklus pembayaran atau penganggaran itu kan secara menyeluruh. Tidak bisa satu institusi dibekukan kemudian berdampak ke Kementerian/Lembaga. Dalam RAPBN, nota keuangan itu secara menyeluruh KL di tahun 2018. Tak bisa pembahasan secara parsial, sebut Aziz.
Meski demikian, Aziz menceritakan pernah ada kejadian satu lembaga yang anggarannya dibintang alias disetujui namun tak dicairkan. Aziz masih melihat kemungkinan tersebut.
Dinolkan tidak, dibintang iya. Yang bintang nanti saya melalui pleno Banggar dulu. Saya akan pleno dan lihat usulannya dulu. Saya lihat usulannya dulu, ucapnya.
Kalau anggaran Polri dibekukan maka siapa yang untung? Tidak ada satu pihak pun yang akan diuntungkan oleh tindakan sinting ini. Rumah DPR pun tinggal dijebol maling dan wakil rakyat super terhormat ini hanya bisa gigit jari. Toh polisi sudah tidak bisa bekerja.
Tidak. Tinggal decline aja. KPK nol, kepolisian nol, selesai merupakan kalimat yang diucapkan Misbakhun saat menyampaikan ancamannya.
Memang wakil rakyat ini hidupnya super terhormat. Polisi yang mengatur keamanan dalam negara pun bisa diancamnya. Bagaimana bisa rakyat percaya kepada lembaga wakil rakyat kalau tindakan mereka begitu arogan?
Sayangnya rakyat tidak bisa memecat DPR, tidak ada UU yang mengatur hal tersebut. Kalau salah pilih ya tinggal gigit jari 5 tahun. Melihat kondisis DPR sekarang, gigit jari pun kurang, sudah harus gigit tangan.
DPR ini mengaku sebagai wakil rakyat, tapi rakyat yang mana? Yang jelas tindakan mereka sungguh titik-titik. Kita harap saja Pileg ke depan mensyaratkan tes otak bagi calon wakil rakyat, mana tau ada yang isinya zonk.
Berarti ancaman DPR tersebut adalah hal nyata yang tidak bisa dibiarkan. Bila anggaran KPK dibekukan siapa yang untung? Yang jelas rakyat tidak akan diuntungkan sama sekali. Yang senang ya pihak "itu". Toh tidak adalagi yang mengawasi.
