Berita Terkini - Polisi Menanyakan Novanto Mengenai Kecelakaan Hingga Benjolan

Berita Terkini - Polisi kini mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR yaitu Setya Novanto yang terkait kecelakaan di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan. Ada sejumlah materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada mantan Ketua DPR tersebut. " Yang pastinya kita akan menanyakan seputar kronologi, siapa, dimana , mengapa , bagaimana , itu akan menjadi teknik dari pihak kepolisian nantinya, " uangkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra.

Pemeriksaan dilaksankan di kantor KPK m Jalan HR Rasuna Said , Kuningan, Jakarta Selatan pukul 15:00 WIB. Halim juga mengatakan , KPK kini memfasilitasi ruangan untuk pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Selain mengenai kronologi, polisi kini juga akan menanyakan sejumlah pertanyaan lain kepada Novanto. Salah satunya terkait kaca samping kiri yang pecah.

" Mengenai hal tersebut akan kita tanyakan juga kepada Setya Novanto, kenapa pecah, apakah terkena benturan kepalanya atau bagiaman," imbuh Halim. Namun yang paling utama, polisi memerikasa Novanto terkait kondisinya saat modil yang dikemudiakn Hilman Mattauch itu mengalami benturan dengan tiang listrik. Polisi akan menanyakan apa yang saat iru dirasakan oleh tersangka kasusu e-KTP tersebut.

" Kepalanya benturan dengan apa saat itu, itu akan kita tanyakan juga," sambungnya. Sementara Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan , pemeriksaan terhadap Setya Novanto dinilai sangat penting untuk merampungkan berkas perkara Hilman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. " Kan Setya Novanto sebagai saksi korban, yang ditanyakan tentu apa yang dialami, dirasakan dan di dengar olehnya," ucap Budiyanto.

Read More

HABIB RIZIEQ AKAN KEMBALI KE INDONESIA PADA AKHIR SEPTEMBER | DETIKTOP

HABIB RIZIEQ AKAN KEMBALI KE INDONESIA PADA AKHIR SEPTEMBER

Detiktop - Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dikabarkan tak akan kembali ke Indonesia dari Arab Saudi dalam waktu dekat. Rencana kepulangan Habib Rizieq tertunda karena Imam Besar FPI tersebut akan menunaikan Ibadah Haji dahulu.

Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro mengatakan, kemungkinan besar kliennya tidak kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Pasalnya Habib Rizieq sedang fokus mempersiapkan ibadah haji.

Sebenarnya dari kader ada keinginan kuat agar habib menghadiri, karena Habib itu simbol dari FPI. Tapi kan habib dalam persiapan haji, katanya kepada wartawan, Minggu (6/8/2017).

Dia memastikan bahwa Rizieq akan kembali ke Indonesia dari Arab Saudi pada akhir September 2017 mendatang atau setelah menunaikan ibadah haji. Jadi kalau misalkan pulang ya setelah ibadah haji. September akhir, katanya.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq, dikabarkan batal pulang ke Indonesia pertengahan bulan ini. Tadinya muncul kabar bahwa Habib Rizieq akan pulang pada 15 Agustus 2017.

Kabar batalnya kepulangan Habib Rizieq itu disampaikan Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro. Dia pun mengaku baru sampai di tanah air usai bertemu Habib Rizieq di Arab Saudi. 

Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya batal pulang ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 mendatang. Rencananya, Habib Rizieq akan menunaikan ibadah Haji sebelum pulang ke Indonesia.

Ada rencana dan keinginan (pulang), tapi karena ada persiapan Haji kayaknya tidak memungkinkan, kata Sugito ketika dihubungi Detiktop.xyz, Kamis (3/8/2017).

Sugito melanjutkan, kemungkinan besar Imam Besar FPI itu merencanakan pulang usai melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Insya Allah selepas Ibadah Haji akan pulang, lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Habib Rizieq Shihab dijadwalkan akan pulang ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dalam rangka menghadiri perayaan milad FPI. 

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib M Rizieq Shihab dikabarkan batal pulang ke tanah air pada 15 Agustus 2017 mendatang. Alasannya, Habib Rizieq akan menjalankan ibadah haji terlebih dahulu.

Kuasa Hukum Habib Rizieq Sugito Atmo Pawiro menceritakan kesibukan kliennya di Saudi Arabia sambil menunggu musim Haji 2017.

Selain itu, kata Sugito, Habib Rizieq juga bersilaturahim dengan warga Indonesia di Saudi Arabia.

Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum pentolan FPI Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengatakan, Habib Rizieq akan pulang ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dalam rangka menghadiri perayaan milda FPI.

Rencana 15 Agustus, rencana kita mau jemput ke sana, ya kita lewati saja prosesnya, kata kuasa hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.

Kapitra mengatakan, Habib Rizieq siap menghadapi proses hukum dugaan chat pornografi yang sedang disidik Polda Metro Jaya.

Tentu kalau dia (Habib Rizieq) pulang ke Indonesia artinya dia akan menghadapi semua permasalahan dan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang ada di sini. 

Read More

Membekukan Anggaran Polri, Tindakan Sinting Wakil Rakyat | DETIK TOP

 Membekukan Anggaran Polri, Tindakan Sinting Wakil Rakyat

Detiktop - Saat mendengar kata DPR, hal apa yang pertama kali anda bayangkan? Apakah dibayangkan orang jujur, bersih dan pro rakyat? Apakah akan dibayangkan orang yang akan menolak saat diberi Rupiah? Apakah akan dibayangkan orang yang santun dan terhormat?

Hal diatas tidak akan dibayangkan oleh orang waras. Lihat saja kelakuan DPR sekarang, mereka mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri. Akan saya ulangi lagi, mereka akan membekukan anggaran organisasi anti korupsi (alasannya anda tahu sendiri) DAN anggaran organisasi hukum.

Kalau DPR ingin membekukan anggaran KPK, itu wajar. Toh salah satu target tembak KPK adalah DPR, sekumpulan wakil rakyat paling terhormat hingga bisa tidur saat sidang. TAPI, kalau sudah mengancam akan membekukan anggaran polisi, saya ulangi lagi, POLISI, maka para anggota dewan perlu lagi di cek kadar grey matter di otak mereka.

Saat Polisi Menghilang

Kita tidak memotong. Pembahasan anggaran 2018 tak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Bukan tidak cair tapi 2018 mereka tak punya postur anggaran. Hampir semua anggota dalam tone yang sama, tegas Misbakhun, anggota Pansus Hak Angket KPK

Memang para wakil rakyat yang terhormat ini tidak berpikir saat mengatakan hal tersebut. Apakah mereka sadar apa yang sedang mereka ancam? Bila mereka benar-benar melakukan hal sinting tersebut, maka silahkan bawa parang saat keluar rumah.

Para pencuri, perampok dan pembunuh bisa bebas berkeliaran saat melakukan aksinya. Toh polisi sudah tidak memiliki gaji, memangnya mereka makan batu? Siapa yang mau bekerja kalau tidak digaji, polisi itu profesi, bukan kerja sukarela.

Para sipir penjara pun tidak akan ada yang masuk kerja. Mana mau orang membahayakan dirinya kalau tidak ada gaji? Para napi tinggal kabur saja, toh tidak ada lagi yang menjaga mereka.

Ketua banggar DPR, Aziz Syamsuddin sendiri mengatakan kalau pembekuan anggaran ini tidak bisa dilakukan satu lembaga saja, tapi bisa saja anggaran ada tapi tidak dicairkan.

Hak budgeting itu dalam hal siklus pembayaran atau penganggaran itu kan secara menyeluruh. Tidak bisa satu institusi dibekukan kemudian berdampak ke Kementerian/Lembaga. Dalam RAPBN, nota keuangan itu secara menyeluruh KL di tahun 2018. Tak bisa pembahasan secara parsial, sebut Aziz.

Meski demikian, Aziz menceritakan pernah ada kejadian satu lembaga yang anggarannya dibintang alias disetujui namun tak dicairkan. Aziz masih melihat kemungkinan tersebut.

Dinolkan tidak, dibintang iya. Yang bintang nanti saya melalui pleno Banggar dulu. Saya akan pleno dan lihat usulannya dulu. Saya lihat usulannya dulu, ucapnya.

Kalau anggaran Polri dibekukan maka siapa yang untung? Tidak ada satu pihak pun yang akan diuntungkan oleh tindakan sinting ini. Rumah DPR pun tinggal dijebol maling dan wakil rakyat super terhormat ini hanya bisa gigit jari. Toh polisi sudah tidak bisa bekerja.

Tidak. Tinggal decline aja. KPK nol, kepolisian nol, selesai merupakan kalimat yang diucapkan Misbakhun saat menyampaikan ancamannya.

Memang wakil rakyat ini hidupnya super terhormat. Polisi yang mengatur keamanan dalam negara pun bisa diancamnya. Bagaimana bisa rakyat percaya kepada lembaga wakil rakyat kalau tindakan mereka begitu arogan?

Sayangnya rakyat tidak bisa memecat DPR, tidak ada UU yang mengatur hal tersebut. Kalau salah pilih ya tinggal gigit jari 5 tahun. Melihat kondisis DPR sekarang, gigit jari pun kurang, sudah harus gigit tangan.

DPR ini mengaku sebagai wakil rakyat, tapi rakyat yang mana? Yang jelas tindakan mereka sungguh titik-titik. Kita harap saja Pileg ke depan mensyaratkan tes otak bagi calon wakil rakyat, mana tau ada yang isinya zonk.

Berarti ancaman DPR tersebut adalah hal nyata yang tidak bisa dibiarkan. Bila anggaran KPK dibekukan siapa yang untung? Yang jelas rakyat tidak akan diuntungkan sama sekali. Yang senang ya pihak "itu". Toh tidak adalagi yang mengawasi.

<< KLIK DI SINI >>

Read More

TITO KARNIVAN : PERINGATAN KERAS "JANGAN MAU JADI ALAT POLITIK PANSUS ANGKET" | DETIKTOP

TITO KARNIVAN : PERINGATAN  KERAS "JANGAN MAU JADI ALAT POLITIK PANSUS ANGKET"

Detiktop - Sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak bila panitia khusus (pansus) angket terhadap KPK memintanya menjemput paksa Miryam S Haryani disebut sudah benar secara hukum. Sebab, bila permintaan itu dipenuhi, maka sama saja dengan menjadikan kepolisian sebagai alat politik.

Kita harus pisahkan antara penyelesaian hukum dan non hukum. Kalau penyelesaian hukum itu namanya jemput paksa itu bagian dari upaya paksa itu ada penangkapan ada penahanan, itu terkait kepentingan peradilan. 

Nah kalau MD3 itu kan kepentingan politik, pertanyaannya? Apakah fungsi polisi bisa untuk kepentingan politik? Ini harus ada batasan hukum, antara politik dengan sistem peradilan pidana, kata Guru Besar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho ketika dihubungi, Kamis (22/6/2017).

Ini seandainya kapolri menuruti hak angket, ini menjadi tidak baik, karena subjek pemohonnya masih debatable. Polisi malah dijadikan alat politik, sambung Hibnu.

Hibnu pun menyarankan agar pansus angket cukup bersabar saja. Menurutnya, saat ini perkara Miryam segera disidangkan. Nantinya, semua hal akan terungkap dalam persidangan.

Mbok sabar saja. Sebentar lagi masuk pengadilan, dengarkan saja, ucap Hibnu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemanggilan seseorang ke pansus sudah sesuai dengan norma hukum. Bila saja Miryam berhasil dihadirkan di pansus, yang ditanyakan adalah soal kebenaran Miryam ditekan sejumlah anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Soal materi penyidikan, bila tak boleh diumbar ke Pansus, berarti tak perlu diumbar. "Ini kan bukan menyangkut materi secara langsung. Ini menyangkut yang diminta itu diklarifikasi dulu," kata Fadli.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan sikap Kapolri yang menolak permintaan DPR memanggil paksa Miryan.

Sikap Kapolri adalah bentuk ketaatan pada pedoman kepolisian dalam menegakan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari kacamata Polri, Pasal 204 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang membahas panitia angket dapat meminta bantuan Polri untuk memamggil paksa seseorang, tidak ada sinkronisasinya dalam KUHAP.

Undang-undang MD3 tidak ada mengatur hukum acara bagaimana membawa seseorang secara paksa. Kalau perintah membawa itu dalam kepolisian artinya sudah upaya paksa penangkapan dan itu harusnya pro justicia, harus maju sampai tingkat pengadilan, jelas Setyo kepada Detiktop.xyz ketika dihubungi, Selasa (20/6/2017) pagi.

Berikut bunyi Pasal 204 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 soal Hak Angket:

Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu pasal 18 KUHAP, jelas Setyo, mengatur prosedur jemput paksa seseorang oleh kepolisian. Di situ ditegaskan bahwa upaya jemput paksa harus disertai bukti permulaan atau dua alat bukti yang mumpuni untuk menunjukkan target jemput paksa melakukan kejahatan.

Belum ada yang mengatur hukum acara untuk membawa, misalnya Miryam. Kita tidak mau membawa Miryam karena dia tidak dibawa ke pro justitia oleh DPR. 

Yang bawa dia (ke proses hukum peradilan, red) kan KPK. (Syarat melakukan penjemputan paksa, red) Memenuhi unsur melakukan kejahatan misalnya dua alat bukti yang sah, kemudian keterangan saksi-saksi yang lengkap, terang Setyo.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Read More

Pernyataan keras kali ini dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Pernyataan keras kali ini dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Detiktop - Pernyataan keras kali ini dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyusul makin massifnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mengusung sistem khilfah di Indonesia. 

Karenanya ke depan akan diupayakan agar HTI dibubarkan dan dihilangkan secara permanen. Untuk tujuan tersebut, pihaknya akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).

Pernyataan itu sekaligus menjawab kesan banyak pihak yang menilai kepolisian seperti membiarkan HTI terus dengan leluasa mengkampanyekan cita-citanya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah di Indonesia.

Tidak hanya itu, Kapolri menilai rekrutmen HTI di kampus-kampus memiliki indikasi yang bisa dianggap berbahaya. Sehingga perkara itu kata dia sedang dibahas.

“Kalau seandainya itu dilakukan (menegakan) khilafah, ya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa (sesuai) Pancasila?

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melarang kegiatan HTI yang dianggap tak berizin. Ternyata hal serupa juga terjadi di daerah-daerah. Kepolisian melarang kegiatan itu karena konsep khilafah.

Salah satu kegiatan yang batal digelar adalah, agenda HTI dengan tema ’’Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat’’. Kegiatan itu, awalnya direncanakan untuk digelar di Balai Sudirman Jakarta pada 23 April kemarin. Namun, batal karena tak diizinkan kepolisian.

Menurut Kapolri kegiatan HTI dilarang dengan dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi. Penyebabnya, kata dia, tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika tetap digelar. 

“Kami memang tidak keluarkan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kami larang,’’ kata Tito di Mabes Polri.

Adapun alasan utama tidak dikeluarkan STTP, karena banyaknya protes dari yang anti-HTI. “Karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” kata dia.

Sementara itu, sebanyak 22 organisasi kepemudaan di Ternate menyatakan menolak kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malut. Deklarasi pernyataan sikap penolakan dari 22 ormas tersebut dilontarkan usai melakukan rapat bersama yang digelar di Florida, Rabu (19/4).

Ormas-ormas itu di antaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malut, Muhammadiyah Kota Ternate, KBPP Polri, GP Ansor Kota Ternate, FKPPI, Pemuda Pancasila, KNPI, GMNI, HMI, KAMMI, IMM Ternate dan Ormas, OKP serta LSM lainnya.

Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kota Ternate Adnan Mahmud mengatakan gerakan trans nasional yang cenderung radikal di Indonesia belakangan ini telah meresahkan serta mengancam keutuhan NKRI.

Menurutnya, HTI sebagai organisasi telah terang-terangan hendak mengubah ideologi Pancasila Indonesia dan mengusul sistem khilafa merupakan bentuk perlawanan serta tindakan makar yang berujung pada perpecahan NKRI.

Tidak hanya itu, mereka mendesak aparat keamanan untuk membubarkan dan menindak tegas organisasi atau perorangan yang menyebarkan ideologi yang mengarah pada ancaman NKRI.

Read More

Anies: Rumah DP Rp 0 Itu Seperti Kredit Motor

                                                                     Anies: Rumah DP Rp 0 Itu Seperti Kredit Motor

Detiktop - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan kunjungi warga Rumah Susun (Rusun) Tambora. Anies sempat ditanya soal keluhan warga yang hadapi kendala kepemilikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Kita ini nanti soal rusunawa, rusunami (rumah susun sederhana milik) kami akan bahas khusus. Tapi kita siapkan program mengenai pembiayaan rumah," ujar Anies usai bertemu warga Rusun Tambora, Angke, Jakarta Barat, seperti rilis yang diterima detikxyz.com Minggu (30/4/2017).

Pembiayaan rumah ini merujuk pada program rumah down payment (DP) Rp 0 yang menjadi andalannya bersama Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi). Ia kemudian menganalogikan pembiayaan rumah yang dimaksudkan dengan kredit motor dengan beragam spesifikasi.

"Sama seperti kredit motor. Nanti tanya, Pak motornya boleh/gak yang rodanya tiga, rodanya dua, ya itu jenis/jenisnya aja. Seperti rumah mau kamarnya dua, kamarnya tiga, ukurannya, jenisnya boleh-boleh aja karena yang kita atur adalah pembiayaannya," terangnya.

Anies kemudian menegaskan kembali yang menjadi fokus programnya adalah warga Jakarta bisa memiliki kesempatan mempunyai rumah sendiri. Apa pun jenisnya.

"Tapi intinya adalah kita ingin warga bisa memiliki rumah. Apakah tapak, apakah rumah susun, ukurannya dan lain-lain nanti pilihan-pilihannya tersedia," ungkapnya menambahkan.

Sebelumnya dalam syukuran dan pertemuan yang digelar warga Rusun Tambora, Anies yang mengenakan kemeja putih sempat meminta restu mengemban amanah. Ia berjanji akan menjalankan program yang pernah dijanjikan.

"Kami pastikan itu," tegasnya.

Anies juga menyampaikan terima kasih atas dukungan warga Rusun Tambora memilihnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran kedua.

"Insyaallah, kita akan jadi warga yang bahagia tinggal di Jakarta," ucapnya yang disambut tepuk tangan ratusan warga. 

Read More

1.300 Polisi akan Kawal May Day di Tangerang

1.300 Polisi akan Kawal May Day di Tangerang

Detiktop - Polisi menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei di Kota Tangerang, Banten. Sedikitnya ada 1.300 personel yang dikerahkan.

"Kita sudah siapkan personel, jumlahnya sekitar 1.300," kata Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Harry Kurniawan kepada detikcom, Minggu (30/4/2017).

Rencana peringatan May Day di Kota Tangerang akan dipusatkan di Lapangan Ahmad Yani. Polisi juga akan memberikan pengawalan kepada massa buruh yang akan berangkat ke Jakarta.

"Yang berangkat ke Jakarta berkumpul di pintu Tol Bitung. Kami akan memberikan pengawalan untuk yang ke Jakarta baik berangkat atau pulangnya," sambung Harry.

Dia juga mengimbau agar buruh tetap menjaga ketertiban dalam peringatan May Day nanti. Massa buruh yang berangkat ke Jakarta diminta tak mengganggu lalu-lintas.

"Acara panggung hiburan yang difasilitasi pemkot di Lapangan Ahmad Yani Tngerang dibuat semeriah mungkin dengan kehadiran buruh yang tertib dan aman. Untuk perwakilan yang ke Jakarta tetap jaga ketertiban di sepanjang jalan," pungkasnya.

Read More

Sandiaga Tunggu Penetapan KPU untuk Bahas Reklamasi

Sandiaga Tunggu Penetapan KPU untuk Bahas Reklamasi

Detiktop - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum mau menjelaskan secara detail perihal komitmennya menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta. 

Sandiaga mengatakan akan membahas mengenai hal tersebut hingga penetapan resmi dari KPUD Jakarta.

"(Pembahasan Reklamasi) Setelah tanggal 4 (Mei), kita akan bicarakan. Kita tunggu penetapan dan kita tidak mau terburu-buru," kata Sandiaga di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Meski demikian, Sandiaga telah menegaskan posisinya menolak terhadap kebijakan reklamasi. Ia telah membentuk tim transisi untuk membuat formulasi mengenai reklamasi.

"Posisi janji kita sudah clear kita akan hentikan reklamasi sebagai salah satu janji kerja kita. Nanti formulasi tim yang akan menghadirkan suatu kebijakan yang bisa adopsi janji kita dan memastikan kebijakan yang lebih berpihak pada nelayan," ujar Sandiaga.

Sandiaga berjanji akan segera menjalankan mandat usai pelantikan. Usai pelantikan tersebut, ia akan melakukan sosialisasi dan realisasj janji programnya selama ini.

"Setelah Oktober kita mendapatkan mandat dan dilantik itu bisa kita lakukan sebagai program sosialisasi atas realisasi janji kita," katanya. 

Read More

Polisi, Dishub, TNI, Polri, Sudah Siaga Setiap Hari di Kawan Kalijodo

Petugas Gabungan Melakukan APEL di RPTRA Kalijodo

Detiktop - Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pihaknya telah menempatkan petugas keamanan untuk mencegah aksi premanisme oleh juru parkir liar di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Para petugas itu berasal dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebanyak 30 petugas, dari TNI dan Polri sebanyak sembilan petugas per hari.

"Untuk Kalijodo setiap hari kami tempatkan petugas Dishub dan Satgas Lintas Jaya ( TNI dan Polri) sebanyak sembilan orang. Itu untuk cegah berulang kembali jukir (juru parkir) liar melakukan pungutan di sana," kata Sigit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2017).

Sigit mengatakan, selain mencegah aksi premanisme, para petugas khususnya dari Dinas Perhubungan juga dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar Kalijodo yang rawan macet.

"Tugas Dishub adalah pengaturan lalin di Kalijodo karena setiap pusat giat masyarakat rawan macet," ujar Sigit.

Pengunjung Kalijodo mengeluhkan adanya juru parkir liar yang meminta biaya parkir yang cukup mahal kepada para pengunjung. Juru parkir liar itu meminta biaya parkir mulai dari Rp 2.000, Rp 5.000, hingga Rp 10.000.

Kehadiran juru parkir liar disebabkan mesin parkir meter yang dipasang di Kalijodo tak lagi difungsikan. Rencananya, pekan ini sistem perparkiran akan mengunakan sistem gerbang atau gate. Dengan sistem ini, kendaraan yang parkir di kawasan Kalijodo akan dikenakan tarif progresif. Namun, pada 20 menit pertama parkir akan digratiskan.

Berikut ini bukti video nya pengawasan ketat di kawasan kalijodo :

Read More

Jangan Mencampurkan Agama Dan Politik

Jangan Mencampurkan Agama Dan Politik

Detiktop - Ini adalah pesan Presiden Joko Widodo di tengah hiruk pikuk pemilihan Gubernur DKI tempo hari. Keriuhan politik begitu nyata dalam pilkada itu, sehingga Presiden sampai menganggap perlu buka suara. Sayangnya, banyak yang tak paham pesan yang disampaikan itu.

Memisahkan agama dan politik adalah wacana yang terdengar tak nyaman bagi sekelompok orang. Bagi mereka, agama identik dengan moralitas. Maka memisahkan agama dan politik mereka anggap identik dengan politik tanpa moral. Atau dengan kata lain, menjauhkan politik dari nilai-nilai agama.

Padahal keinginannya bukan begitu. Agama punya beberapa sisi, yaitu nilai moral, perangkat aturan, serta semangat emosional. Nilai moral universal tentu sangat diharapkan kehadirannya dalam politik. Politik tanpa moral, sungguh berbahaya.

Persoalannya, yang memicu hiruk pikuk bukanlah soal moral, tapi lebih cenderung soal semangat emosionalnya. Orang-orang dikelompokkan dalam sekat-sekat agama dalam berpolitik, dan memandang kelompok politik lain sebagai kelompok lawan terhadap agama yang mereka anut.

Tidak hanya itu. Lawan dalam hal ini bukan sekadar saingan untuk memenangkan suatu posisi politik. Lawan juga digambarkan sebagai musuh yang hendak menguasai, menjajah, menyingkirkan, bahkan menghancurkan kelompok kita. 

Ini pandangan yang sangat berbahaya. Dengan semangat ini, orang tak segan melakukan apapun untuk mengalahkan lawan, termasuk melakukan hal-hal yang melawan hukum. Kalau sudah begitu, alih-alih menjadi sandaran moral, agama justru mendorong orang untuk mengabaikan moral dalam berpolitik.

Suasana itu sangat terasa dalam pilkada ini. Ahok sering digambarkan sebagai musuh Islam. Ia mewakili kekuatan yang hendak meminggirkan umat Islam, bahkan menghancurkannya. Atau, setidaknya ia dianggap menghalangi terlaksananya berbagai kebutuhan umat Islam. Padahal tidak demikian.

Sebaliknya, politikus yang didukung umat Islam diharapkan akan menjaga kepentingan umat Islam kalau ia memenangkan jabatan. Lho, apa salahnya? Salah. Seorang gubernur atau pejabat negara manapun, melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat banyak, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu, tak peduli bahwa kelompok itu mayoritas.

Apakah situasi politik ini menjadi khas karena Ahok adalah seorang non muslim? Tidak. Yang dicitrakan oleh sekelompok orang sebagai anti Islam bukan hanya Ahok. Presiden Joko Widodo sendiri sering dicitrakan seperti itu. 

Ia dianggap sebagai orang yang tidak pro Islam, bahkan difitnah dengan berbagai label. Itu sudah terjadi sejak pemilihan presien tahun 2014, dan masih berlanjut hingga sekarang.

Mengapa itu terjadi? Ini adalah strategi branding yang dimainkan kelompok tertentu. Presiden Joko Widodo, meski seorang muslim yang taat dan dekat dengan berbagai ormas Islam, tidak secara verbal membawa jargon-jargon Islam dalam berpolitik. 

Ia mengambil posisi nasionalis, menempatkan kepentingan semua golongan untuk dia layani secara adil. Bagi sekelompok orang di tubuh umat Islam, itu tidak cukup. Yang tidak melakukan politik sesuai kehendak mereka, dicitrakan sebagai musuh Islam.

Citra itulah yang dilekatkan oleh lawan-lawan politik Joko Widodo terhadap dirinya. Intinya, mereka mempermainkan emosi umat, untuk memenangkan pertarungan. Jangan campurkan agama dengan politik, maknanya adalah kembalikan politik kepada makna dasarnya, yaitu ikhtiar warga negara untuk mengarahkan vektor politik sesuai preferensi mereka. Punya preferensi itu boleh. Syaratnya, preferensi itu harus dalam koridor konstitusi.

Politik kita bukanlah pertarungan antar umat beragama. Ini hanyalah persaingan orang-orang dengan berbagai preferensi politik belaka. Tujuannya pun bukan untuk saling mendominasi, melainkan untuk bersinergi. 

Bila satu kelompok menang, mereka harus menjalankan politik untuk kepentingan bersama, bukan sekedar untuk golongan mereka saja. Lebih penting lagi, politik mereka tidak untuk merugikan atau menghancurkan kelompok lain.

Politik itu untuk membangun negara, menjadikannya lebib baik. Semua pihak harus menikmati hasilnya. Itulah yang dipesankan oleh Presiden. 

Read More

Polda Jabar Tetapkan Rizieq Syihab Jadi Tersangka Penodaan Pancasila

Polda Jabar Tetapkan Rizieq Syihab Jadi Tersangka Penodaan Pancasila

Detiktop - Polda Jabar menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila. 

Penetapan Rizieq sebagai tersangka berdasarkan hasil rangkaian gelar perkara tahap penyidikan yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimum Polda Jabar.

"Penyidik meningkatkan status Rizieq Syihab dari saksi terlapor menjadi tersangka," kata Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (30/1/2017).

Gelar perkara ketiga ini berlangsung hari ini selama tujuh jam atau mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, pagi hari tadi, penyidik meminta keterangan tambahan satu saksi ahli. Tercatat, menurut Yusri, sebanyak 18 saksi yang sudah didengar keterangannya oleh penyidik berkaitan kasus tersebut.

Yusri menjelaskan, pihak penyidik Ditreskrimum Polda Jabar melakukan analisis dan evaluasi dalam gelar perkara. Tim penyidik, lanjut Yusri, bekerja mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap Rizieq.

Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran terhadap Orang yang Sudah Meninggal.

"Perkara penistaan Pancasila dan pencemaran proklamator ini seluruhnya sudah masuk unsur dan alat bukti yang cukup," tutur Yusri.

Kasus menjerat Rizieq merupakan buntut dari pelaporan Sukmawati Soekarnoputri. Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme tersebut menganggap Rizieq melakukan penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan martabat Sukarno selaku proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia.

Bareskrim Mabes Polri semula menerima laporan Sukmawati, lalu melimpahkan perkara tersebut kepada Polda Jabar. Alasannya karena tempat kejadian atau area ceramah Rizieq yang dianggap melecehkan Pancasila.

Read More

Anies Baswedan Berkata "Media Asing Tidak Tau Apa Yang Sedang Terjadi Di Jakarta"

Anies Baswedan Berkata "Media Asing Tidak Tau Apa Yang Sedang Terjadi Di Jakarta"

Detiktop - Calon Gubernur DKI Anies Baswedan menanggapi banyaknya pemberitaan media asing yang menilai Pilkada DKI erat kaitannya dengan kasus penistaan agama yang memecah belah masyarakat.

Ia mengatakan, setiap orang berhak menyiarkan informasi apapun sesuai dengan sudut pandang mereka, termasuk media internasional.

"Orang boleh nulis apa saja, apalagi (media internasional) yang jauh-jauh," ujar Anies, saat ditemui di Masjid Jami As Sa'adah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (23/4/2017).

Menurut mantan Mendikbud itu, media-media tersebut tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di ibukota jelang momen Pilkada DKI.

Padahal media- media tersebut telah menyoroti pemilihan Kepala Daerah di kota yang menjadi etalase negeri ini, sejak Pilkada belum dimulai.

"(Mereka) nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta dengan detil," tegas Anies.

Seakan ingin membuktikan bahwa penilaian media asing tersebut salah, Anies pun mengaku akan menjadi Gubernur yang merangkul semua golongan.

"Tapi kita akan tetap pastikan bahwa Gubernur di Jakarta adalah Gubernur semuanya," jelas Anies.

Ia menyebut dirinya akan menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang serta menciptakan perdamaian.

"(Gubernur yang) menjalankan UU, mengikuti konstitusi, dan insha Allah menghadirkan kedamaian," kata Anies.

Namun ketika ditanya kapan dirinya akan meluruskan pemberitaan media asing yang ia klaim 'tidak sesuai' itu, Anies pun belum tahu.

"Ya nanti ya (kita luruskan)," tandas Anies. Sebelumnya, momen jelang hingga pasca Pilkada DKI selalu menjadi sorotan media asing, baik di Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat.

Upaya penolakan dan penghadangan yang dialami oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pun turut menjadi bumbu dalam Pilkada DKI 2017.

Read More

Mbah Mijan Bilang Akan Kasih Kejutan Buat AHOK Setelah Kalah Pilkada Kemarin..

Mbah Mijan Bilang Akan Kasih Kejutan Buat AHOK Setelah Kalah Pilkada Kemarin..

Detiktop - Mbah Mijan kembali melontarkan kata-kata kontroversial terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Melalui akun twitter @mbah_mijan, peramal artis ini kembali buka suara.

“Kalahnya Ahok sebenarnya untuk menang, begitu sayangnya Ahok dengan para pendukung, beliau memberikan contoh cara belajar merelakan,” begitu cuitan Mbah Mijan, Kamis (20/4/2017).

Kalahnya Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, diakui Mbah Mijan bukan akhir dari pertempuran seorang Ahok. Sebaliknya, Ahok diramalkan akan memberi kejutan yang luar biasa.

“Mari kita sama-sama melihat kejutan Ahok selanjutnya, suatu hari nanti, kalian akan memahami apa yang sedang terjadi di Jakarta lusa tadi,” sambung Bintang Film Cipali KM182 ini.

Terkait kejutan apa yang diberikan Ahok, paranormal yang membuka praktek di Apartemen Modern Land, Cikokol, Tangerang ini masih merahasiakannya.

Namun lewat sambungan telepon, Kamis (20/4) malam, Mbah Mijan sedikit memberikan bocoran.

“Ada tempat baru yang lebih dari sekadar Gubernur. Lebih empuk dan lebih segalanya dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Sementara itu terkait kasus hukum yang menjerat Ahok, Mbah Mijan juga melihat akan ada kejutan yang dahsyat.

“Sepertinya akan aman-aman saja. Mari sama-sama berdoa untuk Ahok,” pungkas Mbah Mijan.

Read More

Di tanya Oleh Media, Ahok Cocoknya Di Jadikan Menteri Atau KPK

Di tanya Oleh Media, Ahok Cocoknya Di Jadikan Menteri Atau KPK

Detiktop - Pasca kekalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok di pilkada putaran kedua, Rabu (19/4/2017) sepertinya membawa berkah bagi karier politiknya ke depan.

Mantan bupati Belitung Timur ini pun mendapat dukungan dari para nitizen bahkan meminta Ahok untuk tidak larut dalam kekecewaan meski tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan.

Mereka pun yakin, Ahok bakal diangkat menjadi menteri kabinet oleh Presiden Joko Widodo setelah tugasnya berakhir di bulan Oktober 2017 yang akan datang.

Adapun komentar nitizen terkait pos menteri yang tepat bagi Ahok sangatlah beragam, bahkan penuh guyonan, yang menggelitik dan menarik untuk disimak. Seperti apakah sisi menarik dari ceritera Ahok pasca kekalahan dari lawan politik Anies Bawedan?

Adalah sebuah perbincangan menarik dan perlu disimak setelah tokoh fenomenal Ahok, di kala tak lagi menjabat sebagai kepala daerah di DKI Jakarta.

Ada pun kisah menggelitik soal Ahok ini berawal dari kicauan laman twitter Fadjroel Rahman. Mantan aktivis yang kini menjadi komisaris utama PT Adhi Karya itu menulis, bahwa, Kalau Pak Ahok jadi MENTERI, menteri apa ya yang paling tepat? lewat akun twitter pribadinya, @fadjroel itu.

Kicauan pun disahut beramai-ramai oleh warganet. Sedikitnya 400 cuitan muncul. Tanggapan itu ada yang serius, namun ada juga yang hanya lucu-lucuan bahkan ada yang nyinyir.

Seorang warganet berinisial @NovNuraidah menyarankan Presiden Jokowi mengangkat Ahok menjadi Mendagri.

"Mendagri paling cocok, bos bagi semua gubernur di Indonesia," balasnya dalam cuitan Fadjroel. Balasan ini lantas diamin oleh  @Risma_hans dan @Jonny_Esmod.

"Menteri Dalam Negeri!"

@EkaSanj59640046 pun menimpalinya dengan argumen mengapa Ahok tepat dipasang sebagai jabatan tersebut.

"Mendagri, siapa yang berani mainin administrasi kalau Pak Ahok yang ngawasin," kicaunya. Cuitan itu akun @BlackyZilla langsung menyahut, "Mendagri aja, biar melantik gubernur baru," tulisnya membalas.

Namun, akun‏ @yuzajouxa mengusulkan lain. Lantaran Ahok dianggap berhasil membangun infrastruktur Ibu Kota, maka dia pun menyarankan agar Ahok jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). "Menteri PU," saran @yuzajouxa yang langsung disambut @MdennyT dengan "Menteri BUMN or Menko Ekonomi".

Pemilik twitter lain di akun  @wati_hestia berharap keberhasilan Ahok membenahi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengangkatnya sebagai Menteri Pemberdayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

"Menteri yang ngurusin ASN itu. Birokrasi negara yang berdampak langsung kepada pelayanan warga," ujarnya ngetwit.

Sementara akun @mouse_leon88 meminta agar Ahok menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Ganti Puan Maharani lebih bagus sepertinya," cuitnya.

Sedangkan akun @denigun17 mengusulkan agar Ahok untuk ditempatkan pada pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, posisi yang dulu diduduki Anies Baswedan.

"Anies sudah pernah jadi menteri, giliran Ahok berarti,"  timpal akun‏ @NathAyuu.

"Anies dipecat jadi menteri, lalu jadi gubernur. Saya boleh dong berharap sebaliknya untuk Ahok," timpal @JokoHQ.

Namun, akun @Jambogartz justru berpikir lebih mengawang-awang. Dia pun kembali mentwit, menteri apa pun boleh sebelum nanti dalam Pilpres berikutnya Ahok menjadi Wapres. "BUMN maybe or Mendagri. Tapi Ketua KPK juga boleh. Sebelum jadi Wapres" balasnya lagi.

Adapun akun @ardi_rasuan dan lainnya mengusulkan Ahok jadi penegak hukum. Alasannya, Ahok dianggap berhasil memberantas korupsi dan membersihkan birokrasi dari perilaku KKN. "Jaksa Agung," kicaunya disambut HR‏ @hamaro_id, "Ketua KPK lebih bagus".

Selain itu, banyak juga warganet yang nyinyir dengan pertanyaan Fadjroel dan prediksi Ahok bakal menjadi menteri. Dia menawarkan, bagaimana kalau jadi "menteri marah-marah dalam negeri," sindir @IqbalFathurrahm.

Akun‏ @glorymusicpdg justru lebih nyinyir lagi. Dia menyarankan Ahok menjadi Menteri Agama. "Ahok enggak kalah, paling besok juga dipilih jadi Menteri Agama. Belajar dari Duta Pancasila, Duta Santri..," tulis warganet lainnya.

Sindiran pun tak hanya sampai di situ. Akun  @AgusManik7 menceletuknya dengan lumayan pedas. Dia mengaitkannya dengan dugaan bagi-bagi sembako yang dilakukan Timses Ahok beberapa hari sebelum coblosan.

"Kepala Bulog," candanya disambut‏ @albert_andy. "Jaksa Agung merangkap Kapolri bro biar bebas," tulisnya.

Akun‏ @mata_indigo pun tak mau kalah. Sepertinya dia kurang setuju dengan prediksi-prediksi tersebut.

"Yaaah Pilkada ini malah kayak ajang tukar guling jabatan,"cuitnya. Kicauannya diamini‏ @VeritasArdentur. "Tunggu dulu. Malah berisiko buat Jokowi di 2019. Sehabis 2019 saja. Kalau sekarang, istirahat dulu, maksimal dubeslah," tulisnya.

Sementara itu, pemilik akun @SUHENDARYOS menganggap jabatan menteri merupakan pilihan kurang tepat bagi Ahok. "Kasihan Pak Jokowinya. Ahok mending balik ke Belitung aja," ujarnya menyaran.

Namun, akun @Een_Abidin justri meminta Ahok untuk menggantikan posisi Fadroel. "Jadi komisaris saja gantiin Bang Fadjroel," tulis dia.

Lewat akun twitter pribadinya, @basuki_btp, dia berterima kasih kepada warga atas dukungan yang telah diterimanya kepadanya selama ini.

"Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Doakan kami agar tidak pernah lelah mengabdi dan melayani Indonesia," twitt Ahok.

Read More

Anies-Sandi Mem-PHP-kan Warga Miskin, Rumah Tanpa DP Ternyata Untuk Kalangan Berduit

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (24/2/2017).

Detiktop - Akhirnya program rumah tanpa DP terkuak juga skemanya. Rumah yang digadang-gadang merupakan keadilan sosial bagi rakyat kecil atau rakyat miskin ini, ternyata hanyalah akal-akalan belaka. Program rumah tanpa DP yang akhirnya menjadi program rusun tanpa DP bukanlah untuk rakyat miskin.

Program rumah tanpa DP ini awalnya menyasar para korban gusuran dan warga miskin. Karena bagi Anies-Sandi, kehadiran mereka yang pro rakyat kecil, direfleksikan melalui program rumah tanpa DP ini. Bagi mereka rakyat miskin jangan hanya bisa menyewa, tetapi harus bisa memiliki rumah.

Program yang simpang siur penjelasannya ini diklaim sebagai sebuah terobosan pertama untuk rakyat miskin. Menurut Sandiaga, program rumah tanpa DP memang sudah banyak dan bahkan bukan hanya ada di Indonesia. Namun, khusus di Jakarta dan ditujukan bagi warga miskin ini baru pertama kalinya.

“Kalau kelas menengah ke atas kan kita sudah lihat banyak banget tuh rumah DP 0% tapi untuk kelas menengah ke bawah ini yang terobosan pertama,” kata Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).

Sejalan dengan wakilnya, Anies dengan tegas dan meyakinkan menyatakan bahwa program ini adalah untuk rakyat miskin. Mereka ingin warga Jakarta tidak hanya bisa menyewa, tetapi juga memiliki rumah. Perjuangan mereka adalah membela warga miskin supaya bisa memiliki rumah.

“Kami tidak rela orang Jakarta hanya boleh nyewa, kami enggak rela dengan gubernur yang menyatakan bahwa sudah orang Jakarta nyewa aja apalagi orang miskin,” kata Anies saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2).

“Kami ingin orang Jakarta punya rumah, merasakan nikmatnya harga properti naik di Jakarta. Sekarang kan cuma pengembang dan masyarakat kelas menengah atas yang ngerasain aja. Warga kecil enggak merasakan,” sambung Anies.

Apa yang dikatakan oleh Anies dan Sandi tentu saja tidak bisa kita bantah. Warga menengah ke bawah memang sulit punya rumah yang layak dan pantas untuk mereka huni. Itulah sebab, mereka mengambil tanah sempadan sungai untuk membangun rumah mereka. Ahok pun pada akhirnya menggusur mereka dan memberikan rusun yang bisa mereka sewa dengan biaya yang terjangkau.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah benarkah program rumah tanpa DP adalah untuk rakyat kecil dan rakyat miskin?? Ternyata tidak. Anies dan Sandi hanya memakai warga miskin sebagai jualan kampanye mereka. Rumah tanpa DP ini ternyata adalah rumah untuk orang berduit.

Kesimpulan ini dengan mudah bisa kita simpulkan dengan melihat syarat untuk bisa mengikuti program tersebut. Jika warga bisa rutin menabung senilai Rp 2,3 juta (nominal sesuai hitungan skema ilustrasi) selama enam bulan di Bank DKI, maka kemungkinan besar bisa ikut program DP nol rupiah.

Dari persyaratan ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa sasarannya bukanlah rakyat kecil atau rakyat miskin. Tidak bisa saya bayangkan kalau rakyat miskin selama 6 bulan bisa punya tabungan senilai 2,3 juta. Lah kalau punya tabungan sebesar itu, untuk apalah mereka menyerobot lahan bantaran sungai??

Anies dan Sandi sudah mem-PHP-kan warga miskin dengan program rumah tanpa DP ini. Ternyata program ini adalah untuk warga yang berduit paling sedikit Rp, 2,3 juta perbulannya ditabung di Bank DKI. Ini bukanlah keadilan, melainkan sebuah penipuan. Berjanji menegakkan keadilan bagi rakyat kecil dan miskin, ternyata hanyalah sebuah tipuan.

Saya jadi menyangsikan kebenaran setiap janji dan program yang diusung oleh pasangan ini. Apakah memang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka sampaikan pengimplementasiannya?? Saya sangat tidak yakin. Kalau sudah begini, apakah pantas mereka menjadi kepala daerah DKI?? Apakah pantas warga DKI memilih pemimpin muslim yang kerjanya hanya menipu warga miskin?? Silahkan warga menetukan pilihannya.

Read More

Saat Anies Ingat Pesan Ibu Saat Di Pakai Selendang Di Bukit Duri

Saat Anies Ingat Pesan Ibu Saat Di Pakai Selendang Di Bukit Duri

Detiktop - Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini mengunjungi kawasan penggusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Saat di lokasi, Anies bercerita soal seorang ibu Saidah yang pernah mengalungkan kain gendong ke Anies saat ia berkampanye Januari silam.

Hal itu disampaikan Anies saat memberikan sambutan di Masjid Al Hidayah, Jalan Bukit Duri Pangkalan I, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017). Saat itu, Anies tengah berkampanye di Pilgub DKI putaran pertama.

"Saya di Bukit Duri, kira-kira 3 bulan yang lalu seorang ibu datang dengan menggendong anak lalu pakai selendang. Lalu, ibu itu melepas selendangnya, dan selendangnya dipindahkan ke saya. Dipasangkan ke pundak saya, lalu ibu itu bilang 'Pak Anies, tolong pakai selendang ini, tolong gendong anak-anak di Jakarta'," ujar Anies.

Anies mengatakan, pemberian kain gendong itu sebagai simbol amanat warga yang dititipkan kepadanya. Kain gendong yang diberikan kepada Anies merupakan amanat untuk menuntaskan pendidikan anak-anak yang ada di Ibu Kota.

"Saya catat baik-baik, saya ingat benar-benar, karena ungkapan seorang ibu. Mudah-mudahan saya bisa jalankan keinginan dan amanah dari ibu Saidah tadi," ujar Anies.

Anies memandang permintaan seorang Ibu yang bernama Saidah itu sebagai aspirasi yang besar. Pesannya mewakili kaum ibu yang ada di Ibu Kota.

"Yang disampaikan Ibu Saidah itu bukan aspirasi kecil, itu aspirasi makro yang dalam. Dan itu saya pegang, saya simpan, dan saya berjanji pada diri sendiri bahwa ini bukan sekedar permintaan seorang ibu biasa, ini permintaan seorang ibu yang barangkali mewakili jutaan ibu-ibu di Jakarta Kami akan menggendong anak-anak ini," pungkas Anies. 

Read More

Mungkinkah Membeli Rumah Sekarang Sudah Tanpa DP ?? Inilah Jawaban Dari BI !!

Mungkinkah Membeli Rumah Sekarang Sudah Tanpa DP ?? Inilah Jawaban Dari BI !!

Detiktop - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berencana menyediakan skema pembelian rumah tanpa uang muka alias DP Nol Rupiah. Lewat program ini, diharapkan warga DKI Jakarta berkesempatan memiliki tempat tinggal sendiri.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara, enggan berkomentar lebih dalam mengenai program unggulan Anies-Sandi tersebut. Namun ia mengatakan, program tersebut bisa saja berjalan jika ada jaminan khusus dari pemerintah.

"Saya tidak mau komentar, regulasi tetap berlaku. Kalau dijamin pemerintah bisa saja," tutur Tirta di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).

"Tapi saya belum bisa diberikan informasi lebih. Dibaca dulu nanti aturannya," tambah Tirta.

Terpisah di hari ini, Sandiaga menyatakan, dirinya dan Anies siap merealisasikan program perumahan tanpa DP. Pasangan ini akan menganggarkan Rp 2,5-3 triliun pada tahun pertama.

"Kalau dibagi lima tahun, tahun pertama target kita antara Rp 2,5 sampai 3 triliun yang dibutuhkan. Ini yang harus dikomunikasikan dengan baik," kata Sandiaga.

Sandiaga mengaku akan segera berkomunikasi dengan DPRD untuk membahas anggaran program tersebut. Ia juga sudah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk segera merealisasikan programnya.

Read More

Setelah Menang Hasil Pilkada, Rupanya Pesta Minuman Anggota Anies

Setelah Menang Hasil Pilkada, Rupanya Pesta Minuman Anggota Anies

Detiktop - Kekuasaan Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ambil" kata Ahok dalam pidatonya di MetroTV, Jiwa besar Ahok mencerminkan beliau adalah seorang petarung sejati. 

Diputaran pertama, ia tau bahwa ia dicurangi tapi ia tidak pernah ingin ribut, ia ijinkan pertarungan berlangsung pada putaran kedua, ia percaya bahwa semua Tuhan yang mengatur. 

Nah, berbeda dengan Tim Anies-sandi ini, mereka dulu getol banget mengatakan haram, kafir-kafirkan orang tapi kenyataanya mereka adalah kaum yang munafik padahal di masjid waktu usir pak Djarot, 

Mereka bilang pak Djarot munafik tapi apa yang dilakukan mereka? Baru Quick Count mereka sudah tegak Vodca dan Whyski padahal kata bibib Rizieq bilang itu "haroooommmmm".

Nanti bang haji Rhoma dengar pasti marah kalau tau mereka ini mabuk-mabukan, tapi tak apalah merekakan 11-12 saja, yang penting urusan TPS 35 di selesaikan dulu, dan kami masih akan mengumpulkan lagi bukti-bukti yang lainnya agar seluruh dunia tau bahwa mereka ini para penipu termasuk KPPS, KPU DKI dan Bawaslu.

Berani mengatakan mereka penipu? lah, buktinya banyak mereka itu berpihak kepada Anies. Quick Count di manfaatkan untuk menjatuhkan Ahok sebelum penghitungan real count oleh KPU.

Yang jelasnya ketika penghitungan suara oleh KPU dan ternyata Ahok menang dengan suara terbanyak, KPU pasti tutup mata saja sambil umumkan "ANIES-SANDI MENANG 1000%".

Read More

Saat Ini Ibu Megawati Masih Tidak Percaya Hasil Hitungan Cepat !!

Saat Ini Ibu Megawati Masih Tidak Percaya Hasil Hitungan Cepat !!

Detiktop - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, seolah tidak mau mengakui hasil hitung cepat beberapa lembaga survei yang memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno di putaran dua Pilkada DKI Jakarta.

"Survei, menurut saya, itu hanyalah sebuah panduan, bukan yang menentukan," tegas Megawati di kediamannya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/4).

Pernyataan Mega tersebut keluar setelah seorang wartawan meminta pendapatnya soal hasil hitung cepat mayoritas lembaga survei yang memenangkan pasangan Anies-Sandi.

Mega malah menuduh pertanyaan wartawan tersebut sebagai pertanyaan yang bersifat tendensius.

"Betul enggak? Seharusnya tanya dengan baik dong," kata Mega ketus.

Presiden ke-5 RI itu menekankan bahwa siapapun yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan pilihan warga ibu kota. Namun tetap tidak boleh ada pihak yang mengintimidasi warga dalam menentukan pilihan politik.

"Jadi silakan, pilih siapa yang mau dipilih, dan jangan dengan intimidasi, jangan dengan teror," katanya

Read More

Agus Yudhoyono : Hati-hati Pilih Pemimpin Yang Manis di Bibir

Agus Yudhoyono : Hati-hati Pilih Pemimpin Yang Manis di Bibir

Detiktop - Jakarta memilih, saat ini Jakarta saat ini sedang panas panasnya dalam pemilihan calon Gubernur DKI. Calon petahan Basuki Tjahaja Purnama atau yang kita kenal Ahok dengan pasangannya Djarot Saiful Hidayat akan menghadapi pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno di pemilihan putaran kedua ini yang sekaligus menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur untuk 5 tahun kedepan.

Sebelumnya pada pemilihan putaran pertama kita ketahui bersama telah menyingkirkan pasangan urut no 1 Agus dan Silvi. Kekalahan Agus diyakini karena adanya unsur politik dinasti. Sebagai mantan calon Gubernur DKI yang telah gugur, Agus tetap mengikuti perkembangan politik khususnya pemilihan Gubernur DKI yang masih berlangsung.

Publik di kejutkan dengan munculnya twitter Agus setelah debat pilgub yang diselenggarakan tanggal 12 kemaren yang di moderatori oleh Ira Koesno. Pernyataan Agus dalam Twitternya Yudhoyono #DebatPilkadaDKI membuat sekelompok orang terdiam,

Dalam akun twiternya Agus mengingatkan kembali warga Jakarta agar berhati hati dalam memilih pemimpin, jangan terlena oleh mulut manis yang di janjikan oleh paslon. Tentu saja yang di maksud adalah pasangan urut no 3 Anies - Sandi. Warga Jakarta membutuhkan solusi yang tepat untuk mengurai masalah kemiskinan, kemacetan, hingga banjir. Maka dari itu membutuhkan seseorang yang dapat memimpin bukan orang yang hanya dengan senyum mANIES (manis) penuh SANDIwara. Berikut isi cuitan dari Agus.

    "Memang pak Anies ngimong nya manis, tapi pak Ahok lebih berbobot. #DebatPilkadaDKI"

    "Selesai juga... yang penting memilih pemimpin yg kinerja, adil & tidak hanya retorika dalam debat walaupun ucapnya manis. #debatpilkadadki"

    "Saya khawatir warga Jakarta milih pak Anies Karena kemanisan omongan nya tapi program nya tidak konkrit. #DebatPilkadaDki"

Read More