Warga Kampung Walang Tak Ingin Digusur, Lalu Minta Tolong Pada Anies-Sandi. Yakin Bisa? | DETIKTOP

Warga Kampung Walang Tak Ingin Digusur, Lalu Minta Tolong Pada Anies-Sandi. Yakin Bisa?

Detiktop - Sekali lagi, komitmen, kejujuran serta ketegasan pasangan Anies-Sandi kembali teruji. Kali ini mereka diberi kesempatan entah yang sudah ke berapa kalinya untuk buktikan apakah mereka konsisten dengan ucapan semasa kampanye, terutama terkait penggusuran.

Mereka lantang menolak penggusuran, muncul dari balik tirai, melabelkan diri mereka sebagai pahlawan penyelamat rakyat dari penggusuran. Dengan janji-janji yang menyentuh hati hingga nangis bombay, pasangan ini menolak penggusuran. 

Tidak akan ada lagi penggusuran, tak ada lagi air mata yang tertumpah ruah. Meski banyak yang bingung apa opsi lain selain menggusur, pasangan ini tetap dengan komitmennya menolak penggusuran.

Akan tetapi harapan manis perlahan mulai pahit, karena Sandiaga diam-diam mendukung Pemprov DKI melakukan penggusuran di kawasan Bukit Duri beberapa waktu lalu. Dia mendukung asalkan ada solusi buat warga. 

Lah, kemarin Ahok gusur sana-sini memangnya tidak ada solusi buat warga? Memangnya dulu Ahok gusur lalu warga ditelantarkan begitu saja? Nyatanya mereka direlokasi ke rusun yang lebih layak, diberi transportasi gratis, dan fasilitas gratis lainnya. Kurang enak apa coba?

Kenapa sekarang baru berikan dukungan? Jangan katakan kalau mereka perlahan tapi pasti mulai mendukung apa yang dilakukan Ahok. Tolong jangan katakan kalau mereka sadar tak ada solusi lain yang lebih baik selain gusur dan relokasi. 

Tolong jangan sekali pun katakan kalau janji semasa kampanye adalah topeng belaka, lalu ujung-ujungnya melakukan apa yang sudah dilakukan Ahok. Ini mah namanya keberpihakan pada Ahok dong hahaha.

Integritas mereka akan kembali diuji karena Pemprov DKI berencana membangun sodetan di Kampung Walang yang rupanya mendapatkan protes penolakan dari warga setempat. Dan warga memilih menggunakan Anies-Sandi sebagai perisai untuk mencari bantuan. Sebuah tindakan yang pas untuk menguji pasangan ini.

Djarot yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta, menjawab dengan enteng, dan tetap akan melanjutkan rencana tersebut tidak peduli meski ada protes dari warga. “Oh, nggak apa-apa. Minta perlindungan kan boleh. 

Tapi kalau melanggar aturan, masa dilindungi?” kata Djarot di Balai Kota, seperti diberitakan kriminalitas.com. Pasalnya Djarot telah meminta izin dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menata kolong tol di daerah Jakarta, termasuk rencana pembangunan taman di kolong tol Kalijodo. 

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri dan disambut baik. Kami sampaikan secara tertulis dan lisan untuk menjaga dan memanfaatkan secara baik. Saya sampaikan itu bisa dijadikan untuk taman. Tempat parkir, ya yang tertata dengan baik,” kata Djarot.

Lantas mengapa warga Kampung Walang meminta tolong pada Anies-Sandi? Soalnya dulu Anies pernah berkampanye di sana dan berjanji tidak akan lagi penggusuran. Tidak heran kalau mungkin warga di sana kebanyakan memilihnya dengan harapan dapat hidup tenang tanpa dihantui isu penggusuran. 

Kalau Ahok menang lagi, bakal kena gusur dan dipindahkan. “Kalau pemimpin itu yang dipegang janjinya. Ya kami berharap Pak Anies tetap pada janjinya saat kampanye,” kata Mardi, salah seorang warga setempat.

Masalahnya bagaimana kalau mereka tidak mampu melaksanakan janjinya? Bukan bermaksud pesimis, tapi melihat track record mereka yang terkesan bertele-tele dan tak ada pendirian tetap pada program kerjanya, apa sih yang bisa diharapkan? 

Saya sudah capek jelaskan di sini, lihat saja berita atau artikel di sini, maka kita akan mendapati banyaknya ketidakkonsistenan. Apa yang diucap tidak sama dengan yang dulu. Apa yang dijanjikan, beberapa dibatalkan. Bahkan kadang apa yang diucapkan Anies berbeda dengan apa yang diucapkan Sandiaga.

Mengenai masalah penggusuran ini memang sering dijadikan alat politik, terutama mereka yang pingin cari muka dan ambil hati warga padahal tahu kalau apa yang dilakukan warga adalah pelanggaran (menempati lahan yang tidak semestinya). 

Tapi demi ambisi ya beginilah jadinya. Yang satu suka tebar pesona dan janji manis, yang lain mau-maunya dibohongi pakai janji manis. Klop. Habis perkara.

Read More

Presiden Jokowi Selalu Membanggakan kebhinekaan Indonesia Pada Negara Lain | Detiktop

Presiden Jokowi Selalu Membanggakan kebhinekaan Indonesia Pada Negara Lain 

Detiktop -  Presiden Joko Widodo mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk terus menjaga kebinekaan serta kemajemukan yang ada di Indonesia. 

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang memiliki 17 ribu lebih pulau, 714 suku, dan 1.100 lebih bahasa lokal.

Kebinekaan dan kemajemukan inilah yang harus kita jaga dan bina,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada acara halalbihalal kebangsaan di Semarang, Sabtu (22/7) malam.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam setiap melakukan pertemuan resmi dengan para kepala negara. Presiden Jokowi menceritakan, saat bertemu dengan Raja Salman, dirinya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki belasan ribu pulau, ratusan suku bangsa, dan seribuan lebih bahasa lokal.

Beliau (Raja Salman) kaget betul, tidak menyangka sebanyak itu, dan hal yang juga saya sampaikan kepada Presiden Mesir, Qatar, dan Presiden Afganistan. Presiden Afganistan menyampaikan pesan kepada saya agar berhati-hati (memimpin) agar tidak terjadi konflik sosial karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar.

Para pemimpin negara tersebut juga bertanya bagaimana eksistensi negara Indonesia karena selama puluhan tahun tidak terjadi gejolak dan interaksi antarumat dalam posisi baik. “Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Pancasila, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang harus kita jaga,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Presiden Jokowi percaya semangat kebangsaan akan terus terjaga dan Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang rukun, bangsa yang menjaga keharmonisan, bangsa yang damai, dan bangsa yang menjadi panutan bangsa lain di dunia dalam mengelola keragaman serta kemajemukan.

Read More

Paguyuban Warteg Dukung Duet Jokowi-Gatot Maju Pilpres | DETIKTOP

Paguyuban Warteg Dukung Duet Jokowi-Gatot Maju Pilpres

Detiktop - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya masih dipercaya Paguyuban Warteg Seluruh Indonesia (Pawarsi) untuk kembali maju pada Pilpres 2019 mendatang. Untuk mendampingi Jokowi, Pawarsi lebih cenderung mendukung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo.

Duet Jokowi-Gatot di Pilpres 2019 sangat ideal, dan membuat Indonesia semakin hebat dan kuat, ungkap Ketua Pawarsi Nurul Hakim kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/7), sebagaimana dikutip dari RMOL.co (Jawa Pos Group).

Menurutnya, sosok Gatot sangat cocok untuk mendampingi Jokowi di pilpres. Gatot yang lahir di Tegal tentunya didukung penuh seluruh pedagang Warteg di Indonesia.

Apalagi Pak Gatot lahir di Tegal, pasti pedagang Warteg sangat senang dan mendukungnya, kata Nurul yang memiliki Warteg Sari Rasa di Penjaringan, Jakarta Utara.

Nurul menilai, Jokowi dan Gatot bisa saling mendukung satu sama lain karena latar belakang yang berbeda. "Pak Jokowi yang berlatar pengusaha sedangkan Pak Gatot dari tentara. Jadi mereka ini pasangan potensial, bebernya.

Nantinya, lanjut Nurul, Jokowi dapat fokus bertugas mengurus ekonomi, pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Sedangkan Gatot bertugas mengurusi politik dan keamanan.

Jokowi adalah pekerja, beliau bukan orang yang bisa bermain dengan politik praktis, apalagi pencitraan. Ketidakpedulian beliau pada orang-orang yang ingin mengacau harus dibantu dengan orang yang mampu mengambil sikap tegas terhadap hal-hal seperti itu.

Pada Pilpres 2014 lalu, Pawarsi mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), salah satunya dengan memberi nama Warteg Jokowi. Pada Pilpres 2019 mendatang, Pawarsi menyatakan dukungannya untuk pasangan Jokowi-Gatot.

Read More

NKRI HARGA MATI MEMILIKI CIRI KHAS YANG BERBEDA | DETIKTOP

NKRI HARGA MATI MEMILIKI CIRI KHAS YANG BERBEDA

Detiktop - Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari Negara yang lain, indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau dan bermacam-macam suku dan budaya. 

Untuk menjadikan bangsa indonesia dengan satu kesatuan yang utuh dan tetap bertoleran antar agama, suku, dan budaya maka Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu pancasila dengan semboyan "Bhineka tunggal Ika" berbeda-beda tetapi tetap satu dan UUD 1945. 

Pancasila merupakan sumber hukum di indonesia, dan sebagai sumber kaidah hukum negara secara konstitusional yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya ideologi-ideologi anti-NKRI dan pancasila yang semakin berkembang diseluruh pelosok nusantara membuat resah sejumlah masyarakat. Seperti munculnya ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang bertujuan akan membentuk khilafah, dan telah dianggap akan mengubah ideologi pancasila. 

Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang terang-terangan melenceng dari NKRI dan anti pancaila. Siapa pun dan warna apa pun ormas yang beroperasi di indonesia tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara yaitu pancasila dan UUD 1945. 

Mentri dalam negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta , Rabu(3/5). Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dari uraian di atas sangatlah jelas pentingnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 mari bersama sama kita akui kebinekaan kita dan kita tempatkan kepentingan keutuhan bangsa ini di atas kepentingan golongan kita masing masing. 

Dari berbagai lapisan masyarakat atau semua warga negara indonesia, tidak hanya tugas bagi pejabat tinggi negara dan badan-badan keamanan negara saja tapi seluruh rakyat indonesia. Tentunya dengan peranannya masing-masing.

Sebagai warga negara kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa juga sebagai landasan bersikap dan berprilaku. 

Ironisnya, dalam era yang sekarang ini generasi muda bangsa bisa dibilang lupa dengan ideologi bangsa indonesia yaitu Pancasila. Mereka sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti halnya, berfoya-foya, narkoba, seks bebas, tawuran dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa indonesia.

Masuknya budaya barat ke indonesia menjadi salah satu yang paling berpengaruh pikiran-pikiran generasi muda indonesia. Lalu, bagaimana nasib bangsa indonesia kedepannya jika generasi mudanya.

Tidak peduli bahkan lupa dengan ideologinya sendiri yaitu Pancasila serta landasan dalam berwarga negara yang baik yaitu UUD 1945. Tentunya hal tersebut berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kedapannya dalam mewujudkan tujuan Nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati tidak cukup hanya sekadar digaungkan atau didengungkan terus menerus. Tetapi, dibutuhkan suatu komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat. Untuk mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, perlunya kesadaran masing-masing pribadi dimulai dari elemen yang paling bawah yaitu keluarga. 

Keluarga menjadi hal yang paling berpengaruh dalam setiap perilaku dan sikap seseorang. Maka dari itu, perlu ditanam sikap nasionalisme yang kuat dalam pribadi masing-masing dimulai dari keluarga.

Rusaknya pikiran generasi muda bangsa Indonesia tidak hanya disebabkan oleh masuknya budaya barat ke Indonesia, dan munculnya organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang melenceng dari pancasila dan UUD 1945, tetapi juga kurangnya pengawasan serta pendidikan dalam keluarga yang menjadi hal yang paling berpengaruh. 

Misalnya, seorang anak yang di didik dalam keluarga yang baik pula maka perilakunya tidak sama dengan anak yang tidak dapat pendidikan dari keluarganya entah karena kesibukan orang tuanya atau karena hal lain. 

Anak yang tidak mendapat didikan dari orang tuanya secara langsung dalam hal bersikap dan cara hidup yang benar lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif, yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama atau pancasila. 

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dengan banyaknya tawuran-tawuran yang disebabkan oleh hal sepele, perbedaan pandangan dan perbedaan suku atau budaya bisa menyebabkan perpecahan. Lalu, dimana nilai Bhineka Tunggal Ika ? berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bukankah perbedaan adalah hal yang wajar, alangkah baiknya perbedaan dijadikan suatu hal yang di maklumi semua warga bangsa.

NKRI harga mati adalah wujud dari rasa nasionalisme yang harus dimiliki semua warga bangsa, bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa kedapan yang lebih baik dan menjadi negara yang berprestasi dalam segala hal. Kata nasionalisme sendiri bisa diartikan mencintai tanah air, bisa juga diartikan sebagai mencintai dan mau membangun tanah air menjadi lebih baik. 

Di era globalisasi sekarang ini bentuk nasionalisme bisa ditunjukkan dengan prestasi dan karya yang dapat mengharumkan nama bangsa indonesia di kancah internasional. Sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat terus membangun bangsa kedepannya. Menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri masung-masing sejak dini sangat penting bagi nasib bangsa indonesia kedepannya.

Read More

SURAT UUD PERPPU ORMAS TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT | DETIKTOP

SURAT UUD PERPPU ORMAS TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT 

Detiktop - Ditandatanganinya PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN membuat kita semua tersentak bak tersengat listrik bertegangan tinggi. Bagaimana tidak, perubahan itu sangat signifikan terutama substansinya. Anda bisa unduh di sini.

Keterkejutan masyarakat Indonesia menurut saya terdapat pada dua hal penting. Pertama, ketegasan pemerintah. Sudah sejak lama pemerintah seolah tak berdaya di hadapan ormas. Tindakan ormas pengacau sekalipun tidak bisa ditindak dan dibubarkan karena undang-undangnya tidak jelas dan kabur. Andai pun pemerintah melakukan tindakan tegas atas nama kebaikan negara sekalipun, akan mudah dibantahkan.

Tetapi dengan hadirnya perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ini, menempatkan pemerintah sebagai benteng pertahanan Negara dan Bangsa Indonesia. Pemerintah menjamin bahwa negara ini akan tetap berdiri teguh di tengah tantangan yang datang silih berganti.

Kedua, ormas perusak bangsa kejang-kejang tak karuan. Jika ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak ada alasan untuk menolak perubahan undang-undang ini.

Tetapi memang kalau ada agenda lain, maka perubahan undang-undang ini akan menjadi pukulan menyakitkan bagi ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada logika pemikiran lain yang dapat membenarkan penolakan terhadap perubahan undang-undang keormasan itu, kecuali untuk lebih mempertegas. Misalnya, Yusril menjadi kuasa hukum HTI untuk menggugat perppu. Tetapi menurut Yusril, yang mau dipersoalkan adalah soal ketidakjelasan ormas anti-Pancasila. Ingin mempertegas bukan?

Kenapa HTI yang sangat kelihatan kejangnya?

Organisasi ini adalah organisasi yang membawa misi menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah, negara Islam yang peraturan dan perundang-undangannya berdasarkan syariat Islam. Artinya, mendirikan negara khilafah sama saja menghancurkan Indonesia.

Mungkin bagi pemeluk agama Islam sekaligus pengikut HTI akan berkata, “Apa salahnya Indonesia dijadikan negara khilafah, negara Allah? Bukankah itu yang dikehendaki Allah?” Tetapi mereka ini tidak berpikir bahwa Indonesia ini bukan hanya orang Islam, pun tidak memastikan negara khilafah akan menjadikan Indonesia semakin baik. Tolong dipahami dengan baik bahwa yang dimaksud dari segi politiknya, soal apakah akan semakin baik jika dipimpin seorang khilafah, tergantung iman dan ajaran agama Anda.

Sebaik dan seluhur apa pun cita-cita HTI, tidak akan menjadikan mereka lebih baik jika harus menghancurkan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tidak perlu HTI membantah mereka adalah ormas anti-Pancasila. Dikarasi mereka, yang disiarkan TVRI dan sudah banyak beredar di dunia maya, adalah bukti autentik yang tak perlu dipertanyakan lagi.

Soal HTI bukan soal antara negara dengan Islam. Itu sangat jauh. HTI adalah gerakan politik berbungkus agama, Islam. Maka sebenarnya HTI merendahkan Islam, yang jauh melampaui nilai-nilai manusia dibandingkan nilai-nilai yang dianut suatu negara, termasuk Indonesia.

Maka ketika pemerintah berseberangan dengan HTI, bukan berarti pemerintah berseberangan dengan Islam. Justru ketika mengakui dan mengagungkan HTI sebagai bagian terpenting Islam, pemerintah merendahkan dan menista Islam itu sendiri. Jadi isu pemerintah anti Islam adalah bagian dari strategi politik HTI dan antek-anteknya untuk memecah-belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Menyusul ormas lain, seperti FPI, FUI dan termasuk PKI

Ormas berikutnya yang akan kejang-kejang pangkat jutaan adalah FPI dan FUI, yang pada masa kejayaan mereka ketika mendemo Ahok, mendapat dukungan luar biasa. Mereka ini sadar aksi dengan kekhasan nomor togel itu tidak akan sanggup bertahan lama dan pula tidak kuat menutupi kekejaman mereka di masa lalu.

Mungkin Anda belum lupa ketika ada pro-kontra pembubaran FPI yang selalu melakukan sweeping pada saat puasa di pemerintahan SBY (maaf bukan mau mengingatkan ketidak-tegasan pemerintah). Ketika itu pemerintah tidak berdaya. Pemerintah tidak sanggup membubarkan ormas yang nyata-nyata melakukan praktik main hakim sendiri dengan mengatasnamakan Islam.

Tetapi dengan adanya perubahan perppu ini, FPI dan yang sekomplotan dengannya sudah diambang kehancuran, dibubarkan. Kenapa? Karena bukan FPI namanya kalau bukan sweeping, juga bukan FPI namanya kalau demo tidak membawa bendera ISIS dan Palestina atau pemerintah Suriah. Dan sayangnya, semua ciri khas mereka ini dilarang dalam perppu.

Mereka ini juga tidak lagi bisa menyerang pemerintah dengan isu PKI, sebab selain PKI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, juga masuk dalam larangan perppu yang baru disahkan. Maka mulut busuk Amien Rais pun tidak lagi bisa berkutik. Apalagi HRS yang mau revolusi, sebelum revolusi saja sudah dicegat di bandara karena kasus pornografi, asoy.

Apakah perppu memberangus kebebasan menyampaikan pendapat?

Tidak sama sekali. Selama ini dan setelah perppu baru, ormas masih bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Mereka berhak mengkritik pemerintah dalam setiap keputusannya. Karena partisipasi ormas bukan berarti menjadi tim hore pemerintah, melainkan juga menyampaikan kritikan-kritikan demi tercapainya tujuan Bersama.

Mengacu pada definisi ormas dalam perppu, kebebasan mereka dijamin seribu persen. Mau mengkritik atau mendukung, mau menolak atau menyetujui segala keputusan dan keberpihakan pemerintah silakan. Yang tidak boleh adalah ormas memiliki agenda (tujuan) tersendiri. 

Misalnya, pemerintah menaikkan BBM secara sepihak, lalu ormas berdemo menurunkan harga BBM dengan mengusulkan pembentukan bentuk pemerintahan yang baru, maka jelas tidak sesuai tujuan negara. Kecuali mereka mengusulkan harga BBM yang sesuai dengan perhitungan yang transparan, maka tidak mungkin pemerintah mengancam membubarkan.

Terakhir. Pemerintah sekarang semakin tegas, ya bagus. Selama pemerintah masih pada jalur yang benar, kita dukung. Kalau menurut Anda atau ormas, pemerintah sudah salah langkah, silakan kritik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sederhana bukan? Jadi tidak perlu mengembangkan isu-isu murahan hanya karena merasa terancam tidak mungkin mewujudkan agenda ormas sendiri.

Kalau ada ormas yang tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, suruh Bu Susi biar DITENGGELAMKAN. Atau mau DIGEBUK, serahkan ke Pakdhe. Hanya ada dua pilihan, DITENGGELAMKAN atau DIGEBUK, tidak ada di antaranya seperti mantan calon yang tak jadi-jadi.

Read More

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, HTI Akan Daftarkan Uji Materi ke MK | DETIKTOP

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, HTI Akan Daftarkan Uji Materi ke MK

Detiktop - Pasca-pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstiusi (MK).

Iya rencananya hari Senin besok (17 Juli 2017). Kami akan persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan berikut tim pembela kita," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

HTI sendiri akan didampingi kuasa hukum yakni Yusril Izha Mahendra untuk menguji Perppu yang lahir dengan maksud mencegah ormas yang memiliki paham anti-Pancasila berkembang di Indonesia.

Kita ajukan uji materi karena ini akan ancam kebebasan berserikat dan berpendapat. Ini akan bawa kita pada era diktatorisme. Perlu kami tegaskan HTI itu kelompok dakwah Islam yang menyampaikan ajaran Islam dari A-Z. Kami merasa ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, tukasnya.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasca-keluarnya keputusan itu banyak pihak yang mengkritisinya, karena dinilai sebagai bentuk kecerobohan dari Pemerintah.

“Ketika keluar Perppu ini, kita jadi terkejut. Saya pikir pemerintahan Pak Joko Widodo melakukan kecerobohan yang berdampak pada politik. Ini kecerobohan yang bisa berdampak politik," kata pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Menurutnya, dengan dikeluarkannya keputusan itu akan mengancam kebebasasan masyarakat dalam membuat suatu organisasi terganggu. Sebab, kata dia, itu bakal menimbulkan ketakutan pada seseorang yang ingin menciptakan suatu kelompok, karena takut dituding golongan yang anti terhadap Pancasila.

“Kecerobohan politik itu setidaknya akan mengakibatkan kebebasan masyarakat dalam berkelompok terganggu,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, munculnya Perppu itu tak hanya salah dalam persoalan prosedur, namun substansinya juga. Karena persoalan yang muncul dari terbitnya Perppu tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara yang mudah.

“Sebenarnya ini ada dua kecerobohan. Yang pertama, kecerobohan prosedur yang memang bisa diselesaikan di DPR. Tapi substansinya bagaimana kan tidak bisa diselesaikan secara sederhana," pungkasnya.

Read More

Buni Yani Tegaskan Yang Tidak Setuju Dengan Pendapatnya Adalah Orang Yang Paling Bodoh. | DETIKTOP

Add caption

Detiktop - Terdakwa dalam sidang kasus pelanggaran UU ITE, Buni Yani mengatakan, kasus yang menjeratnya terkesan sangat berbau politis.

Yang mengatakan tidak ada unsur politis, bohong, bodoh, kata Buni Yani seusai sidang yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (11/7/2017).

Lebih lanjut Buni Yani menyebutkan, hawa politis dalam kasus yang menjerat dirinya tercium sejak awal pemindahan persidangan dari Depok ke Bandung.

Ini perkara sengaja dipindahkan dari Depok ke Bandung. Dalam perasaan saya sebagai terdakwa, sudah sembilan bulan proses hukum berjalan dan ada niat kurang baik dari jaksa. tuturnya.

Dia menuding, ada campur tangan dari pihak Jaksa Agung yang membuat persidangan dirinya dipindahkan.

Kita tahu Jaksa Agung berasal dari Partai Nasdem dan kita tahu Partai Nasdem adalah pertama kali mencalonkan Ahok sebagai Gubernur. Ada semacam kehilangan besar yang dirasakan Jaksa Agung ini ketika Ahok kalah dan masuk penjara, ucapnya.

Menurut Buni, kasus yang menjeratnya tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

Ahli hukum independen sudah bersaksi dan tidak ada unsur pidana. Tetapi tetap diproses hukum naik ke atas. Sebenarnya saya harus bebas ketika Ahok masuk penjara.

Read More