Setelah Sidang Selesai, Ahok Langsung Dibawa Ke Rutan Untuk Pemeriksaan Kesehatannya.

Setelah Sidang Selesai, Ahok Langsung Dibawa Ke Rutan Untuk Pemeriksaan Kesehatannya.

Detiktop - Setelah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Begitu tiba, Ahok langsung menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pantauan detiktop.xyz, Selasa (9/5/2017), kendaraan taktis milik Polda Metro Jaya yang membawa Ahok tiba di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, sekitar pukul 12.00 WIB. Sesaat kemudian Ahok keluar dengan dikawal oleh beberapa anggota Resmob Polda Metro Jaya yang bersenjata lengkap.

Ahok yang tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru tersebut tampak melambaikan tangan ke arah wartawan. Dia kemudian bergegas masuk ke dalam rutan, tanpa memberikan komentar ke wartawan.

Kepala Rutan Cipinang Asep Sutandar mengatakan, Ahok akan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum ditahan.

"Nanti dia akan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sesuai SOP," kata Asep.

Untuk ruang tahanan yang akan ditempati Ahok, Asep belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. "Ini masih proses. Kita lihat saja nanti ke depannya," kata Asep.

          KLIK DI SINI PASSWORDNYA..!!

Read More

Menteri Agama Ajak Umat Islam Untuk Menghormati Proses Hukum Terhadap Ahok.

Menteri Agama Ajak Umat Islam Untuk Menghormati Proses Hukum Terhadap Ahok.

Detiktop - Menteri Agama Lukman Hakim Safuddin mengatakan, adalah hak setiap warga negara untuk mengungkapkan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa ini.

Namun, ia berharap untuk unjuk rasa ini yang dilakukan dengan kelompok masyrakat pada hari Jumat ( 05/05/2017) tidak berjuang pada intervensi terhadap hakim dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.

Saya Mengajak kita semua orang umat Islam khususnya untuk betul - betul menghormati proses hukum ini. Jadi kita hanya bisa menunggu hasil keputusan oleh hakim, kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Jumat (05/05/2017)

Baca Juga : Ahok Semprot, Meminta Warga Rusun, Kenapa ? Inilah Alasan Ahok

Lukman hanya mengatakan, pada akhirnya hakim akan mengambil keputusan terhadap kasus penodaan agama ini berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan nanti. Apapun keputusannya harus di terima oleh semua pihak yang berada di dalam pengadilan tersebut.

Jadi kita sebagai masyarakat yang beradab akan sepakat bahwa segala perselisihan, segala sengketa di antara kita itu, di selesaikan secara dengan pendekatan hukum. Hanya hukumlah yang bisa menyelesaikan segala perselisihan ini secara santun dan beradab. Ucap Lukman.

Jadi kita tidak perlu untuk mengintervensi atau menpengaruhi para hakim apalagi dengan dengan tekanan-tekanan massa yang sangat besar dan sebagiannya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMU) yang akan menggelar aksi unjuk rasa hari ini pada tanggal 05/05/2017 di depaan istaga Mahkamah Agung.

Aksi itu akan dilakukan menjelang oleh hakim dan akan menjatuhkan vonis bagi terdakwa perkara dugaan penodaan agam islam, Basuki Tjahaja Purnama pada tgl 09 Mei 2017 yang akan datang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigen (Pol) Rikwanto mengingatkan para peserta aksi untuk tidak mengintervensi vonis hakim tersebut.

Prinsipnya pengadilan itu indenpenden, tidak boleh di intervensi Demostrasi juga perlu dibatasi, ujar Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Selasa 02/05/2017 kemarin.

Read More

Ahok Semprot, Meminta Warga Rusun, Kenapa ?? Inilah Alasan Ahok

Ahok Semprot, Meminta Warga Rusun, Kenapa ?? Inilah Alasan Ahok

Detiktop - Suara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggi saat bertemu warga bernama Franky (45). Kemarahan Ahok bermula saat Franky meminta rusun di Rusun Tipar, Jakarta Timur.

Ahok lantas membaca dokumen yang dibawa Franky, ternyata dia sudah tinggal selama 3 bulan di Rusun Tipar bersama saudaranya. Namun, saudara Franky sudah pindah ke Kalimantan.

"Kalau saudara kamu meninggalkan rusun ya harusnya dicoret, tahu enggak saya ciptakan aturan mesti ganti KTP rusun supaya kamu enggak menipu," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/5/2017).

Menurut Ahok, satu unit Rusun Tipar Cakung Blok Mahoni nomor 212 adalah milik saudara Franky. Saudaranya tersebut sudah pindah ke Kalimantan. Ahok bilang rusun yang sudah ditinggal otomatis menghilangkan hak milik warga tersebut.

"Kalau kamu kerja Kalimantan, ya sudah kasih ke yang butuh. Saya khawatir ini modus baru nih," ujar Ahok.

Kegeraman Ahok bertambah saat tahu Franky tidak ber-KTP Jakarta dengan alamat rusun, melainkan KTP Bekasi.

Ahok mengancam akan memecat petugas yang berani memindahkan alamat KTP rusun. Menurut dia, pemindahan alamat KTP adalah modus baru penipuan dengan tujuan mendapat rusun.

"Saya duduk di sini bukan iseng. Saya ngerti nih cara nipunya. Saya tiap hari duduk sini kuliah. Kalau ada yang terbukti enggak benar saya pecat," Ahok menegaskan.

Read More

Sandiago Uno : Kasus Sumber Waras di Bahas Transisi

Sandiago Uno : Kasus Sumber Waras di Bahas Transisi

Detiktop - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan tetap menuntaskan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sandiaga menyebut hal itu telah dibahas bersama tim transisi.

"(Sumber Waras) itu juga yang menjadi bagi tim penyesuaian (transisi) untuk bekerja dan memastikan jangan sampai ada yang terlambat," ujar Sandiaga di kediaman Probosutedjo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2017).

Sandiaga mengatakan proses transisi sedang fokus memantau program yang sedang berlangsung. Ia mengatakan timnya juga akan fokus pada penganggaran agar dapat berjalan dengan baik.

"Tim penyesuaian (transisi) akan fokus untuk menyesuaikan program sinkronisasi untuk memastikan program-program berlangsung. Fokus dan penganggaran berlangsung dengan baik," katanya.

Sandiaga juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam menyusun program. Ia tidak ingin kasus yang menimpa Sumber Waras terulang.

"Kita akan pastikan setiap program tidak dilakukan tergesa-gesa. Harus ada konsultasi yang tentunya melibatkan lembaga hukum, lembaga keuangan, maupun mengajak juga semua pemangku kepentingan ahli," ucapnya.

"Sehingga kebijakan ke depan dapat dari dukungan pola ini berkembang dalam forum rembuk sehingga bottom up. Jadi lebih mempermudah untuk eksekusinya," ujar Sandiaga. 

Read More