Diprotes Pengamat Politik Ini Soal Bagikan Sepeda, Ternyata Ini Alasan Jokowi ! DETIKTOP

Diprotes Pengamat Politik Ini Soal Bagikan Sepeda, Ternyata Ini Alasan Jokowi !

Detiktop - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebiasaan Presiden Joko Widodo membagikan sepeda untuk masyakarat ketika melakukan kunjungan ke daerah.

Menurut Rocky, aksi Jokowi tersebut belum mencerminkan upaya penanggulangan terhadap makin maraknya kabar bohong atau hoaks. Padahal, kapasitas literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak mudah menelan informasi secara "mentah-mentah".

Menurut Rocky, semestinya Jokowi memilih buku ketimbang sepeda sebagai hadiah untuk para warga. "Saya ingin lebih banyak buku sebagai hadiah teka-teki daripada sepeda. Jadi, kalau Presiden ke daerah, bawa banyak buku, jangan bawa sepeda," kata Rocky dalam diskusi "Bisnis dan Politik Hoax?" di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Lalu, kenapa Jokowi kerap memberikan hadiah sepeda? Jokowi akhirnya buka suara Presiden yang juga dikenal sebagai pecinta musik Rock ini akhirnya mengaku, kenapa ia kerap membuat kuis dan memberikan sepeda di tiap kali kesempatannya. Ternyata alasannya adalah karena Jokowi sendiri sangat gemar bersepeda sedari dulu.

Selain itu, bersepeda juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Jokowi juga mengungkapkan makna filosofis yang mendalam dari kegiatan bersepeda. Semua itu diungkapkan oleh Jokowi dalam status Facebook-nya.

Menurutnya, bersepeda merupakan cerminan dari kemandirian dan kerja keras. "Bersepeda itu mandiri dan bekerja keras. Kemajuan, kelajuan, juga kecepatan dihasilkan dari usaha sendiri, gerak tubuh sendiri, tanpa mesin atau dorongan tenaga orang lain. Seberapa cepat kita ingin sampai ke tujuan tergantung seberapa keras kita mengayuh," ungkap Jokowi.

Ia menambahkan, bersepeda merupakan wujud dari kebersamaan, yang didalamnya terdapat koordinasi dan pembagian fungsi dari berbagai anggota tubuh."Dengan mengayuh sepeda seluruh anggota badan bergerak dalam harmoni. Dua tungkai kaki mengayuh pedal seirama, mata memandang awas ke depan, tangan menggenggam kemudi seraya jari waspada menarik tuas rem," jelasnya.

Menurut Jokowi, bersepeda itu juga bergerak maju dalam keseimbangan. "Jika jalan menanjak, badan sedikit membungkuk. Jika berbelok ke kanan atau ke kiri, tubuh ikut menyelaraskan. Satu yang tetap, titik berat pesepeda selalu ada di tengah-tengah," ujar Jokowi.

Bersepada juga sangat bersahaja dan bisa dinikmati oleh semua orang, semua usia, lintas suku dan peradaban. "Pendeknya, bersepeda itu adalah bekerja keras dan mandiri, melaju dalam harmoni dan keseimbangan. Dan karena itulah, saya senang berbagi sepeda di setiap acara dan kunjungan," pungkasnya.

Berikut ini pernyataan utuh dari Jokowi terkait hadiah sepeda yang sering ia bagikan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sepeda? Mengapa seorang Presiden senang membagi sepeda lewat kuis di setiap acara dan kunjungan? Mengapa bukan uang, televisi, atau telepon genggam?

Saya senang bersepeda sedari dulu.

Bersepeda itu mandiri dan bekerja keras. Kemajuan, kelajuan, juga kecepatan dihasilkan dari usaha sendiri, gerak tubuh sendiri, tanpa mesin atau dorongan tenaga orang lain. Seberapa cepat kita ingin sampai ke tujuan tergantung seberapa keras kita mengayuh.

Bersepeda itu gambaran kebersamaan dari anggota tubuh yang beragam bentuk, fungsi dan posisinya. Dengan mengayuh sepeda seluruh anggota badan bergerak dalam harmoni. Dua tungkai kaki mengayuh pedal seirama, mata memandang awas ke depan, tangan menggenggam kemudi seraya jari waspada menarik tuas rem.

Bersepeda itu bergerak maju dalam keseimbangan. Jika jalan menanjak, badan sedikit membungkuk. Jika berbelok ke kanan atau ke kiri, tubuh ikut menyelaraskan. Satu yang tetap, titik berat pesepeda selalu ada di tengah-tengah.

Bersepeda itu untuk semua orang, semua usia, lintas suku dan peradaban. Lagipula, bersepeda itu sehat, baik buat lingkungan sekitar karena bebas polusi.. Pendeknya, bersepeda itu adalah bekerja keras dan mandiri, melaju dalam harmoni dan keseimbangan. Dan karena itulah, saya senang berbagi sepeda di setiap acara dan kunjungan.

Read More

Fokus Ibadah Haji, Habib Rizieq Tunda Lagi | DETIKTOP

Fokus Ibadah Haji, Habib Rizieq Tunda Lagi 

Detiktop - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menunda rencana kepulangannya ke Tanah Air Indonesia yang sedianya dijadwalkan pada 15 Agustus nanti. Rizieq kemungkinan besar akan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu.

Tanggal 15 Agustus itu kan kita berharap dia pulang. Tapi kan ini ada haji akbar hari Jumat, jadi ada pertimbangannya, ujar salah satu tim hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera, kepada detiktop.xyz, Minggu (13/8/2017).

Kapitra sebelumnya mengatakan Rizieq akan pulang pada 15 Agustus nanti untuk menghadiri milad FPI ke-19. Tapi rencana itu belum keputusan final.

Oh belum, belum. Keputusan pulang itu belum final ya. Tetapi memang ada kecenderungan mau melaksanakan haji akbar itu ya. Apakah setelah itu dia pulang atau sebelum haji itu pulang. Haji itu kan awal September, gitu lho ya. Sehingga artinya bisa dua-dua dapat, jelas Kapitra.

Opsi lainnya, Rizieq pulang ke Indonesia sebelum pelaksanaan ibadah haji untuk menghadiri milad FPI dan kembali untuk melaksanakan ibadah haji.

Opsinya pulang tanggal 15, kembali (ke Arab Saudi) tanggal 18 atau tanggal 20 (Agustus) untuk melaksanakan haji. Tapi karena ini haji akbar, terlalu padat, terpaksa pulangnya diundur. Haji dulu, baru pulang," lanjutnya.

Akan tetapi kepulangannya itu juga sangat tergantung proses hukum yang menjeratnya. "Tergantung proses di Indonesia, ini konsisten apa nggak. Ini kan tergantung itu," ujarnya.

Menurut Kapitra, kliennya bersedia pulang jika proses penegakan hukum sudah betul-betul clear. Pihaknya menilai proses hukum terhadap kliennya itu melanggar undang-undang.

"Tapi yang penting political will law enforcement dari pemerintah ini harus jelas. Law enforcement harus jelas. Bahwa ada undang-undang yang dilanggar dalam proses hukum ini, oleh keputusan MK, ini juga harus dicermati sebagai protect of human rights," sambungnya.

Menurutnya, barang bukti yang didapat polisi tidak sah secara hukum. Sebab, menurutnya, barang bukti yang diambil dari situs baladacibtarizieq.com itu pun diperoleh dari penyadapan secara ilegal.

"Lho karena kan polisi katakan itu dapat dari baladacintarizieq.com. Berarti kan itu institusi ilegal. Ini kan didapat bukan dari institusi formil. Institusi formil itu ya BIN, polisi, KPK gitu lho, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang melakukan penyadapan dalam perkara tertentu," paparnya.

Karena itu, menurutnya, proses penegakan hukum terhadap Rizieq cacat hukum. Apalagi, lanjutnya, 'penyadapan' tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana yang dilegalkan untuk dilakukan penyadapan.

"Yang berwenang saja tak boleh melakukan penyadapan atas perbuatan ini dugaan pornografi, apalagi institusi yang tidak berwenang dan itu batal. Kalau sudah batal demi hukum, semua produk dari institusi tidak berwenang itu harus batal demi hukum karena cacat hukum," pungkas Kapitra.  Kepulangannya ke RI

Read More

HABIB RIZIEQ AKAN KEMBALI KE INDONESIA PADA AKHIR SEPTEMBER | DETIKTOP

HABIB RIZIEQ AKAN KEMBALI KE INDONESIA PADA AKHIR SEPTEMBER

Detiktop - Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dikabarkan tak akan kembali ke Indonesia dari Arab Saudi dalam waktu dekat. Rencana kepulangan Habib Rizieq tertunda karena Imam Besar FPI tersebut akan menunaikan Ibadah Haji dahulu.

Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro mengatakan, kemungkinan besar kliennya tidak kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Pasalnya Habib Rizieq sedang fokus mempersiapkan ibadah haji.

Sebenarnya dari kader ada keinginan kuat agar habib menghadiri, karena Habib itu simbol dari FPI. Tapi kan habib dalam persiapan haji, katanya kepada wartawan, Minggu (6/8/2017).

Dia memastikan bahwa Rizieq akan kembali ke Indonesia dari Arab Saudi pada akhir September 2017 mendatang atau setelah menunaikan ibadah haji. Jadi kalau misalkan pulang ya setelah ibadah haji. September akhir, katanya.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq, dikabarkan batal pulang ke Indonesia pertengahan bulan ini. Tadinya muncul kabar bahwa Habib Rizieq akan pulang pada 15 Agustus 2017.

Kabar batalnya kepulangan Habib Rizieq itu disampaikan Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro. Dia pun mengaku baru sampai di tanah air usai bertemu Habib Rizieq di Arab Saudi. 

Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya batal pulang ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 mendatang. Rencananya, Habib Rizieq akan menunaikan ibadah Haji sebelum pulang ke Indonesia.

Ada rencana dan keinginan (pulang), tapi karena ada persiapan Haji kayaknya tidak memungkinkan, kata Sugito ketika dihubungi Detiktop.xyz, Kamis (3/8/2017).

Sugito melanjutkan, kemungkinan besar Imam Besar FPI itu merencanakan pulang usai melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Insya Allah selepas Ibadah Haji akan pulang, lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Habib Rizieq Shihab dijadwalkan akan pulang ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dalam rangka menghadiri perayaan milad FPI. 

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib M Rizieq Shihab dikabarkan batal pulang ke tanah air pada 15 Agustus 2017 mendatang. Alasannya, Habib Rizieq akan menjalankan ibadah haji terlebih dahulu.

Kuasa Hukum Habib Rizieq Sugito Atmo Pawiro menceritakan kesibukan kliennya di Saudi Arabia sambil menunggu musim Haji 2017.

Selain itu, kata Sugito, Habib Rizieq juga bersilaturahim dengan warga Indonesia di Saudi Arabia.

Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum pentolan FPI Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengatakan, Habib Rizieq akan pulang ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dalam rangka menghadiri perayaan milda FPI.

Rencana 15 Agustus, rencana kita mau jemput ke sana, ya kita lewati saja prosesnya, kata kuasa hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.

Kapitra mengatakan, Habib Rizieq siap menghadapi proses hukum dugaan chat pornografi yang sedang disidik Polda Metro Jaya.

Tentu kalau dia (Habib Rizieq) pulang ke Indonesia artinya dia akan menghadapi semua permasalahan dan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang ada di sini. 

Read More

Wiranto Tegaskan Proses Hukum Harry Tanoesoedibjo Di Lanjutkan | DETIKTOP

Wiranto Tegaskan Proses Hukum Harry Tanoesoedibjo Di Lanjutkan

Detiktop - Polisi masih melengkapi berkas kasus dugaan pesan ancaman Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo ke jaksa Yulianto. Berkas perkara yang dikirim polisi dikembalikan kejaksaan karena belum lengkap.

Masih dilengkapi kekurangannya sesuai petunjuk JPU (jaksa penuntut umum), kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Fadil Imran, kepada detiktop.xyz, Sabtu (5/8/2017).

Fadil memastikan proses penyidikan terus dilakukan penyidiknya. Soal apa yang menjadi kekurangan berkas, Fadli tidak menyebutkan.

Proses sidik (penyidikan) masih berjalan. Jika sudah dilengkapi, maka akan kita kirim lagi ke JPU. (Materi yang kurang?) Tidak bisa disebutkan. Sangat teknis, jelas Fadil.

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara kasus sms ancaman Hary Tanoe pada Jumat, 14 Juli silam. Bos MNC grup tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri pada 15 Juni 2017.

Polisi menjerat Hary dengan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE juncto Pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008. Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah penjara maksimal 4 tahun.

Jaksa Yulianto melapor ke Bareskrim karena mengaku menerima SMS dari Hary Tanoe saat dirinya menyidik kasus Mobile 8. Dia merasa terancam.

Berikut ini isi pesan singkat tersebut.

Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.

Hary Tanoe mengajukan praperadilan atas penetapan status tesrangka. Namun gugatannya ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Tidak, kata Menko Polhukam Wiranto saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Jawaban ini disampaikan Wiranto saat ditanya wartawan soal berpengaruh-tidaknya status hukum Hary Tanoe setelah memberikan dukungan politik untuk Jokowi. 

Untuk diketahui, saat ini Hary Tanoe tengah menjalani proses hukum terkait dengan kasus dugaan SMS ancaman terhadap jaksa. Bahkan status Hary Tanoe juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Terkait dengan dukungan Perindo terhadap pemerintah dan Jokowi, Wiranto mengatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa. Dia menilai dukungan itu juga bergantung pada penilaian partai kepada pemerintah.

Sebenarnya kalau dukung-mendukung itu biasa ya. Perubahan kebijakan partai itu juga hal yang sangat biasa. Partai dukung dan tidak itu kan tergantung pada penilaian partai kepada pemerintah. Kalau tadinya kemudian sebagai partai oposisi, tentunya punya penilaian adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan partai boleh, katanya.

Jika kemudian Perindo, yang dikenal kritis terhadap pemerintah, menyatakan dukungan, hal itu patut diapresiasi.

Kalau kemudian sekarang berubah dukung, bagus. Bagi pemerintah ya kita alhamdulillah bahwa kinerja pemerintah dapat diterima oleh partai partai politik, ucapnya.

Kata Wiranto, kinerja pemerintah pada akhirnya sangat bersentuhan dengan perwakilan partai politik di DPR. Karena itu, jika banyak parpol yang mendukung, itu menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan parpol.

Berarti kinerja kita memang sesuai dengan apa yang diinginkan partai politik. Harusnya memang sama karena apa, karena pemerintah itu melakukan sesuatu berdasarkan serapan-serapan pemikiran masyarakat harapan masyarakat dan keinginan masyarakat kan begitu, tuturnya.

Hary Tanoe menjadi tersangka kasus dugaan SMS ancaman kepada jaksa Yulianto. Dia dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana pasal yang disertakan dalam laporan jaksa Yulianto ke Mabes Polri. 

Read More

Gubernur Alex Ajak Masyarakat Cegah Konflik SARA dan Terorisme | DETIKTOP

Gubernur Alex Ajak Masyarakat Cegah Konflik SARA dan Terorisme 

Detiktop -  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) se-Sumsel. Rapat itu digelar dalam rangka penanganan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta terorisme di Sumsel.

Dalam keterangan tertulis Pemprov Sumsel, rakor dibuka langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Griya Agung Palembang, Jumat (4/8/2017). Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen Soedarmo. 

Alex mengatakan rakor digelar untuk mewaspadai sejak dini serta mencegah terjadinya konflik SARA dan aksi terorisme di Sumsel. Menurut Alex, pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai pihak agar tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah mewaspadai sejak dini munculnya SARA dan terorisme. Selain mewujudkan dan meningkatkan koordinasi antara aparatur pemerintah, serta persiapan reaksi dini, apalagi ke depan bakal ada beberapa agenda besar di Sumsel, seperti pilkada serentak dan Asian Games 2018, ungkapnya.

Alex menuturkan upaya penanggulangan konflik SARA dan penanggulangan terorisme harus diwaspadai sejak dini. Jadi setiap individu harus waspada, meski sampai saat ini belum pernah terjadi konflik sosial bernuansa SARA ataupun terorisme di Sumsel.

Kita semua beruntung bisa mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama, karena belum tentu daerah lain bisa menghadirkan semua narasumber seperti rapat koordinasi ini. Jadi saya instruksikan FKUB Provinsi Sumsel turun langsung ke masyarakat guna mengantisipasi berkembangnya SARA. 

Saya juga mengajak seluruh ulama dan kiai di Sumsel agar memberikan ajaran yang benar untuk menghindari berkembangnya ancaman radikalisme dan terorisme di Sumsel, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius memaparkan cara menghadapi radikalisme dan terorisme di Sumsel. Menurutnya, perlu kewaspadaan semua daerah karena ancaman terorisme sangat beragam melalui berbagai modus.

Seperti saya sampaikan, ada sekitar 6 orang mantan narapidana teroris di sekitar Sumsel, begitu juga di lembaga permasyarakatan. Artinya, ini semua sangat dinamis, sehingga perlu diantisipasi dan yang terpenting mencegah paham radikal yang akan menjurus pada terorisme agar kita cegah bersama, tuturnya.

Hadir juga dalam rakor ini Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Marga Taufiq, bupati/wali kota se-Sumsel, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan Sumsel, ormas, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. 

Read More

Wakil Ketua Umum Gerinda Arief Uyono Berkasus Panjang | DETIKTOP

Wakil Ketua Umum Gerinda Arief Uyono Berkasus Panjang

Detiktop - Tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Uyono, yang menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) berbuntut panjang. Di Depok Jawa Barat, sejumlah kader PDIP ikut melaporkan kasus itu ke kantor polisi.

Yang jelas kami semua keluarga besar PDI Perjuangan merasa sakit, merasa sedih. Ini tidak saja menghina dengan kata-kata tapi juga menghina marwah PDI Perjuangan. 

Kami disamakan PKI, kami dibilang penipu rakyat, bahkan kawan partai politik lainnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi dikatakan tidak waras. Saya rasa ini sudah berlebihan, kata Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Totok Sardjono, usai membuat laporan di Mapolresta Depok, Kamis 3 Agustus 2017.

Totok menjelaskan, kader PDI Perjuangan sejak masuk pintu kantor sudah diajarkan ideologi Pancasila. Sehingga tudingan yang disebut oleh Arief sangat keliru.

Maka ketika kami disamaratakan dengan PKI yang notabenya adalah partai komunis sesuai dengan tap MPR 66 yang telah dihapus, karena dinyatakan sebagai partai terlarang, itu artinya telah menginjak-nginjak harkat martabat kita, katanya menambahkan.

Untuk itu hari ini kami mengajak semua ketua pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Kota Depok untuk menyampaikan keberatan dan tuntutan kami kepada aparat hukum agar bisa mengusut tuntas kasus ini, ujarnya menegaskan.

Untuk menindaklanjuti kasus ini, pria yang akrab disapa Totok Towel itu juga membawa barang bukti, di antaranya adalah pernyataan Arief yang telah beredar di sejumlah media online. Kami juga bawa screenshot yang dilakukannya, yakni penghinaan terhadap kami (PDI Perjuangan), ujarnya.

Totok menegaskan, meski Arief telah meminta maaf, namun kasus ini harus tetap diproses. Permintaan maaf beda masalahnya, justru sebaliknya, permintaan maaf membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar bersalah, ujarnya didampingi puluhan kader PDI Perjuangan.

Dia menambahkan, apa yang dilakukannya dan sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Depok adalah murni pergerakan inisiatif. Kami tidak ada instruksi dari partai, ini adalah kesadaran kami, partai kami dihina. Ibu Mega adalah orang yang selalu diam. 

Saya rasa sekelas kaliber beliau tidak perlu meladeni dia (Arief), cukup saya, Totok Towel yang meladeni, kata Totok sambil memperlihatkan surat laporan polisi. Sementara itu, guna penyelidikan lebih lanjut kasusnya kini ditangani Unit Kriminal Khusus Polresta Depok.

Read More

DUKUNGAN PERINDO TERHADAP JOKOWI ITU SEBENARNYA TIDAK ISTIMEWA | DETIKTOP

DUKUNGAN PERINDO TERHADAP JOKOWI ITU SEBENARNYA TIDAK ISTIMEWA

Detiktop - Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati mengatakan partainya menyambut baik atas dukungan Perindo kepada Presiden Jokowi untuk maju menjadi calon presiden di Pemilu 2019. Dukungan Perindo ini menunjukan kinerja pemerintah yang dinilainya membaik.

Merespon betapa baik ya jika Perindo sekarang sudah mendukung pemerintah dan itu hak siapapun untuk mendukung pemerintah, kata Reni di gedung DPR, Jakarta, Kamis 3 Agustus 2017.

Menurut dia, semakin banyak dari dukungan akan membuat Presiden Jokowi percaya diri lagi untuk melaksanakan atau merealisasikan program-program dan janji kampanye yang sekarang sebagian sudah bergulir atau dilaksanakan. Dukungan ini juga menjadi suplemen Jokowi atas program pemerintahannya.

Hari ini bertambahnya dukungan itu sinyal yang positif saya kira untuk pemerintahan. Artinya bisa menjadi suplemen Pak Jokowi untuk percaya diri menjalankan programnya. Selebihnya terkait kasus Pak Hary Tanoe sendiri itu relatif ya, kata Reni.

Terkait kasus yang sedang menjerat Ketua Umum Perindo Hary Tanoe akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi, ia menilai hal itu persoalan politik. Menurutnya, hal ini adalah kondisi yang berbeda. Dan soal pengaruh juga harus dibuktikan melalui survei.

Seperti diberitakan, Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibdjo, menyatakan bakal mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebelum pengumuman tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan sempat berbincang dengan bos MNC Group itu. Manuver Perindo ini cukup mengejutkan karena selama ini HT kerap berseberangan dengan pemerintah.

Sejumlah partai politik mulai terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Terbaru, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pimpinan Hary Tanoesoedibdjo yang menyatakan mendukung Jokowi.

Hingga kini, partai-partai yang sudah deklarasi mendukung Jokowi di Pilpres 2019 adalah Golkar, PPP, PKPI. Sementara yang lainnya seperti Hanura, Nasdem, PKB, secara tidak langsung menyatakan dukungan kembali, namun belum tertuang dalam keputusan formal partai.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung melihat, mulai munculnya dukungan partai-partai ini karena pemilu 2019 berbeda dengan sebelumnya, yakni serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Ini memang membuat yang disebut tahun politik itu menjadi lebih maju sedikit dibandingkan dengan yang lalu. Karena ada urusannya di mana pemilu itu berjalan bersamaan, kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Partai-partai yang sebelumnya mendukung dan kini melanjutkan dukungan itu, menurut Pramono, menunjukkan adanya kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Mengenai Perindo, yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tapi kini balik mendukung, dinilai wajar. Dalam politik kita kan sangat dinamis dan politik kita kan bukan politik yang blocking-nya permanen, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

Dia mencontohkan di pilkada. Tidak selamanya koalisi di pusat juga berdampak pada daerah. Namun, lanjut Pramono, ini terjadi karena kedewasaan politik di Indonesia.

Meski begitu, adanya partai yang awalnya berseberangan kemudian mendukung, bagi dia tidak ada yang istimewa. Kalau kemudian yang dulu berseberangan lalu bergabung menurut saya hal yang biasa-biasa saja. Bukan hal yang istimewa, kata politikus gaek ini. 

Read More