Warga Kampung Walang Tak Ingin Digusur, Lalu Minta Tolong Pada Anies-Sandi. Yakin Bisa? | DETIKTOP

Warga Kampung Walang Tak Ingin Digusur, Lalu Minta Tolong Pada Anies-Sandi. Yakin Bisa?

Detiktop - Sekali lagi, komitmen, kejujuran serta ketegasan pasangan Anies-Sandi kembali teruji. Kali ini mereka diberi kesempatan entah yang sudah ke berapa kalinya untuk buktikan apakah mereka konsisten dengan ucapan semasa kampanye, terutama terkait penggusuran.

Mereka lantang menolak penggusuran, muncul dari balik tirai, melabelkan diri mereka sebagai pahlawan penyelamat rakyat dari penggusuran. Dengan janji-janji yang menyentuh hati hingga nangis bombay, pasangan ini menolak penggusuran. 

Tidak akan ada lagi penggusuran, tak ada lagi air mata yang tertumpah ruah. Meski banyak yang bingung apa opsi lain selain menggusur, pasangan ini tetap dengan komitmennya menolak penggusuran.

Akan tetapi harapan manis perlahan mulai pahit, karena Sandiaga diam-diam mendukung Pemprov DKI melakukan penggusuran di kawasan Bukit Duri beberapa waktu lalu. Dia mendukung asalkan ada solusi buat warga. 

Lah, kemarin Ahok gusur sana-sini memangnya tidak ada solusi buat warga? Memangnya dulu Ahok gusur lalu warga ditelantarkan begitu saja? Nyatanya mereka direlokasi ke rusun yang lebih layak, diberi transportasi gratis, dan fasilitas gratis lainnya. Kurang enak apa coba?

Kenapa sekarang baru berikan dukungan? Jangan katakan kalau mereka perlahan tapi pasti mulai mendukung apa yang dilakukan Ahok. Tolong jangan katakan kalau mereka sadar tak ada solusi lain yang lebih baik selain gusur dan relokasi. 

Tolong jangan sekali pun katakan kalau janji semasa kampanye adalah topeng belaka, lalu ujung-ujungnya melakukan apa yang sudah dilakukan Ahok. Ini mah namanya keberpihakan pada Ahok dong hahaha.

Integritas mereka akan kembali diuji karena Pemprov DKI berencana membangun sodetan di Kampung Walang yang rupanya mendapatkan protes penolakan dari warga setempat. Dan warga memilih menggunakan Anies-Sandi sebagai perisai untuk mencari bantuan. Sebuah tindakan yang pas untuk menguji pasangan ini.

Djarot yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta, menjawab dengan enteng, dan tetap akan melanjutkan rencana tersebut tidak peduli meski ada protes dari warga. “Oh, nggak apa-apa. Minta perlindungan kan boleh. 

Tapi kalau melanggar aturan, masa dilindungi?” kata Djarot di Balai Kota, seperti diberitakan kriminalitas.com. Pasalnya Djarot telah meminta izin dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menata kolong tol di daerah Jakarta, termasuk rencana pembangunan taman di kolong tol Kalijodo. 

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri dan disambut baik. Kami sampaikan secara tertulis dan lisan untuk menjaga dan memanfaatkan secara baik. Saya sampaikan itu bisa dijadikan untuk taman. Tempat parkir, ya yang tertata dengan baik,” kata Djarot.

Lantas mengapa warga Kampung Walang meminta tolong pada Anies-Sandi? Soalnya dulu Anies pernah berkampanye di sana dan berjanji tidak akan lagi penggusuran. Tidak heran kalau mungkin warga di sana kebanyakan memilihnya dengan harapan dapat hidup tenang tanpa dihantui isu penggusuran. 

Kalau Ahok menang lagi, bakal kena gusur dan dipindahkan. “Kalau pemimpin itu yang dipegang janjinya. Ya kami berharap Pak Anies tetap pada janjinya saat kampanye,” kata Mardi, salah seorang warga setempat.

Masalahnya bagaimana kalau mereka tidak mampu melaksanakan janjinya? Bukan bermaksud pesimis, tapi melihat track record mereka yang terkesan bertele-tele dan tak ada pendirian tetap pada program kerjanya, apa sih yang bisa diharapkan? 

Saya sudah capek jelaskan di sini, lihat saja berita atau artikel di sini, maka kita akan mendapati banyaknya ketidakkonsistenan. Apa yang diucap tidak sama dengan yang dulu. Apa yang dijanjikan, beberapa dibatalkan. Bahkan kadang apa yang diucapkan Anies berbeda dengan apa yang diucapkan Sandiaga.

Mengenai masalah penggusuran ini memang sering dijadikan alat politik, terutama mereka yang pingin cari muka dan ambil hati warga padahal tahu kalau apa yang dilakukan warga adalah pelanggaran (menempati lahan yang tidak semestinya). 

Tapi demi ambisi ya beginilah jadinya. Yang satu suka tebar pesona dan janji manis, yang lain mau-maunya dibohongi pakai janji manis. Klop. Habis perkara.

Read More

Presiden Jokowi Selalu Membanggakan kebhinekaan Indonesia Pada Negara Lain | Detiktop

Presiden Jokowi Selalu Membanggakan kebhinekaan Indonesia Pada Negara Lain 

Detiktop -  Presiden Joko Widodo mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk terus menjaga kebinekaan serta kemajemukan yang ada di Indonesia. 

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang memiliki 17 ribu lebih pulau, 714 suku, dan 1.100 lebih bahasa lokal.

Kebinekaan dan kemajemukan inilah yang harus kita jaga dan bina,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada acara halalbihalal kebangsaan di Semarang, Sabtu (22/7) malam.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam setiap melakukan pertemuan resmi dengan para kepala negara. Presiden Jokowi menceritakan, saat bertemu dengan Raja Salman, dirinya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki belasan ribu pulau, ratusan suku bangsa, dan seribuan lebih bahasa lokal.

Beliau (Raja Salman) kaget betul, tidak menyangka sebanyak itu, dan hal yang juga saya sampaikan kepada Presiden Mesir, Qatar, dan Presiden Afganistan. Presiden Afganistan menyampaikan pesan kepada saya agar berhati-hati (memimpin) agar tidak terjadi konflik sosial karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar.

Para pemimpin negara tersebut juga bertanya bagaimana eksistensi negara Indonesia karena selama puluhan tahun tidak terjadi gejolak dan interaksi antarumat dalam posisi baik. “Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Pancasila, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang harus kita jaga,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Presiden Jokowi percaya semangat kebangsaan akan terus terjaga dan Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang rukun, bangsa yang menjaga keharmonisan, bangsa yang damai, dan bangsa yang menjadi panutan bangsa lain di dunia dalam mengelola keragaman serta kemajemukan.

Read More

Paguyuban Warteg Dukung Duet Jokowi-Gatot Maju Pilpres | DETIKTOP

Paguyuban Warteg Dukung Duet Jokowi-Gatot Maju Pilpres

Detiktop - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya masih dipercaya Paguyuban Warteg Seluruh Indonesia (Pawarsi) untuk kembali maju pada Pilpres 2019 mendatang. Untuk mendampingi Jokowi, Pawarsi lebih cenderung mendukung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo.

Duet Jokowi-Gatot di Pilpres 2019 sangat ideal, dan membuat Indonesia semakin hebat dan kuat, ungkap Ketua Pawarsi Nurul Hakim kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/7), sebagaimana dikutip dari RMOL.co (Jawa Pos Group).

Menurutnya, sosok Gatot sangat cocok untuk mendampingi Jokowi di pilpres. Gatot yang lahir di Tegal tentunya didukung penuh seluruh pedagang Warteg di Indonesia.

Apalagi Pak Gatot lahir di Tegal, pasti pedagang Warteg sangat senang dan mendukungnya, kata Nurul yang memiliki Warteg Sari Rasa di Penjaringan, Jakarta Utara.

Nurul menilai, Jokowi dan Gatot bisa saling mendukung satu sama lain karena latar belakang yang berbeda. "Pak Jokowi yang berlatar pengusaha sedangkan Pak Gatot dari tentara. Jadi mereka ini pasangan potensial, bebernya.

Nantinya, lanjut Nurul, Jokowi dapat fokus bertugas mengurus ekonomi, pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Sedangkan Gatot bertugas mengurusi politik dan keamanan.

Jokowi adalah pekerja, beliau bukan orang yang bisa bermain dengan politik praktis, apalagi pencitraan. Ketidakpedulian beliau pada orang-orang yang ingin mengacau harus dibantu dengan orang yang mampu mengambil sikap tegas terhadap hal-hal seperti itu.

Pada Pilpres 2014 lalu, Pawarsi mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), salah satunya dengan memberi nama Warteg Jokowi. Pada Pilpres 2019 mendatang, Pawarsi menyatakan dukungannya untuk pasangan Jokowi-Gatot.

Read More

NKRI HARGA MATI MEMILIKI CIRI KHAS YANG BERBEDA | DETIKTOP

NKRI HARGA MATI MEMILIKI CIRI KHAS YANG BERBEDA

Detiktop - Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari Negara yang lain, indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau dan bermacam-macam suku dan budaya. 

Untuk menjadikan bangsa indonesia dengan satu kesatuan yang utuh dan tetap bertoleran antar agama, suku, dan budaya maka Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu pancasila dengan semboyan "Bhineka tunggal Ika" berbeda-beda tetapi tetap satu dan UUD 1945. 

Pancasila merupakan sumber hukum di indonesia, dan sebagai sumber kaidah hukum negara secara konstitusional yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya ideologi-ideologi anti-NKRI dan pancasila yang semakin berkembang diseluruh pelosok nusantara membuat resah sejumlah masyarakat. Seperti munculnya ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang bertujuan akan membentuk khilafah, dan telah dianggap akan mengubah ideologi pancasila. 

Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang terang-terangan melenceng dari NKRI dan anti pancaila. Siapa pun dan warna apa pun ormas yang beroperasi di indonesia tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara yaitu pancasila dan UUD 1945. 

Mentri dalam negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta , Rabu(3/5). Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dari uraian di atas sangatlah jelas pentingnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 mari bersama sama kita akui kebinekaan kita dan kita tempatkan kepentingan keutuhan bangsa ini di atas kepentingan golongan kita masing masing. 

Dari berbagai lapisan masyarakat atau semua warga negara indonesia, tidak hanya tugas bagi pejabat tinggi negara dan badan-badan keamanan negara saja tapi seluruh rakyat indonesia. Tentunya dengan peranannya masing-masing.

Sebagai warga negara kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa juga sebagai landasan bersikap dan berprilaku. 

Ironisnya, dalam era yang sekarang ini generasi muda bangsa bisa dibilang lupa dengan ideologi bangsa indonesia yaitu Pancasila. Mereka sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti halnya, berfoya-foya, narkoba, seks bebas, tawuran dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa indonesia.

Masuknya budaya barat ke indonesia menjadi salah satu yang paling berpengaruh pikiran-pikiran generasi muda indonesia. Lalu, bagaimana nasib bangsa indonesia kedepannya jika generasi mudanya.

Tidak peduli bahkan lupa dengan ideologinya sendiri yaitu Pancasila serta landasan dalam berwarga negara yang baik yaitu UUD 1945. Tentunya hal tersebut berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kedapannya dalam mewujudkan tujuan Nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati tidak cukup hanya sekadar digaungkan atau didengungkan terus menerus. Tetapi, dibutuhkan suatu komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat. Untuk mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, perlunya kesadaran masing-masing pribadi dimulai dari elemen yang paling bawah yaitu keluarga. 

Keluarga menjadi hal yang paling berpengaruh dalam setiap perilaku dan sikap seseorang. Maka dari itu, perlu ditanam sikap nasionalisme yang kuat dalam pribadi masing-masing dimulai dari keluarga.

Rusaknya pikiran generasi muda bangsa Indonesia tidak hanya disebabkan oleh masuknya budaya barat ke Indonesia, dan munculnya organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang melenceng dari pancasila dan UUD 1945, tetapi juga kurangnya pengawasan serta pendidikan dalam keluarga yang menjadi hal yang paling berpengaruh. 

Misalnya, seorang anak yang di didik dalam keluarga yang baik pula maka perilakunya tidak sama dengan anak yang tidak dapat pendidikan dari keluarganya entah karena kesibukan orang tuanya atau karena hal lain. 

Anak yang tidak mendapat didikan dari orang tuanya secara langsung dalam hal bersikap dan cara hidup yang benar lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif, yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama atau pancasila. 

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dengan banyaknya tawuran-tawuran yang disebabkan oleh hal sepele, perbedaan pandangan dan perbedaan suku atau budaya bisa menyebabkan perpecahan. Lalu, dimana nilai Bhineka Tunggal Ika ? berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bukankah perbedaan adalah hal yang wajar, alangkah baiknya perbedaan dijadikan suatu hal yang di maklumi semua warga bangsa.

NKRI harga mati adalah wujud dari rasa nasionalisme yang harus dimiliki semua warga bangsa, bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa kedapan yang lebih baik dan menjadi negara yang berprestasi dalam segala hal. Kata nasionalisme sendiri bisa diartikan mencintai tanah air, bisa juga diartikan sebagai mencintai dan mau membangun tanah air menjadi lebih baik. 

Di era globalisasi sekarang ini bentuk nasionalisme bisa ditunjukkan dengan prestasi dan karya yang dapat mengharumkan nama bangsa indonesia di kancah internasional. Sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat terus membangun bangsa kedepannya. Menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri masung-masing sejak dini sangat penting bagi nasib bangsa indonesia kedepannya.

Read More

SURAT UUD PERPPU ORMAS TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT | DETIKTOP

SURAT UUD PERPPU ORMAS TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT 

Detiktop - Ditandatanganinya PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN membuat kita semua tersentak bak tersengat listrik bertegangan tinggi. Bagaimana tidak, perubahan itu sangat signifikan terutama substansinya. Anda bisa unduh di sini.

Keterkejutan masyarakat Indonesia menurut saya terdapat pada dua hal penting. Pertama, ketegasan pemerintah. Sudah sejak lama pemerintah seolah tak berdaya di hadapan ormas. Tindakan ormas pengacau sekalipun tidak bisa ditindak dan dibubarkan karena undang-undangnya tidak jelas dan kabur. Andai pun pemerintah melakukan tindakan tegas atas nama kebaikan negara sekalipun, akan mudah dibantahkan.

Tetapi dengan hadirnya perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ini, menempatkan pemerintah sebagai benteng pertahanan Negara dan Bangsa Indonesia. Pemerintah menjamin bahwa negara ini akan tetap berdiri teguh di tengah tantangan yang datang silih berganti.

Kedua, ormas perusak bangsa kejang-kejang tak karuan. Jika ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak ada alasan untuk menolak perubahan undang-undang ini.

Tetapi memang kalau ada agenda lain, maka perubahan undang-undang ini akan menjadi pukulan menyakitkan bagi ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada logika pemikiran lain yang dapat membenarkan penolakan terhadap perubahan undang-undang keormasan itu, kecuali untuk lebih mempertegas. Misalnya, Yusril menjadi kuasa hukum HTI untuk menggugat perppu. Tetapi menurut Yusril, yang mau dipersoalkan adalah soal ketidakjelasan ormas anti-Pancasila. Ingin mempertegas bukan?

Kenapa HTI yang sangat kelihatan kejangnya?

Organisasi ini adalah organisasi yang membawa misi menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah, negara Islam yang peraturan dan perundang-undangannya berdasarkan syariat Islam. Artinya, mendirikan negara khilafah sama saja menghancurkan Indonesia.

Mungkin bagi pemeluk agama Islam sekaligus pengikut HTI akan berkata, “Apa salahnya Indonesia dijadikan negara khilafah, negara Allah? Bukankah itu yang dikehendaki Allah?” Tetapi mereka ini tidak berpikir bahwa Indonesia ini bukan hanya orang Islam, pun tidak memastikan negara khilafah akan menjadikan Indonesia semakin baik. Tolong dipahami dengan baik bahwa yang dimaksud dari segi politiknya, soal apakah akan semakin baik jika dipimpin seorang khilafah, tergantung iman dan ajaran agama Anda.

Sebaik dan seluhur apa pun cita-cita HTI, tidak akan menjadikan mereka lebih baik jika harus menghancurkan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tidak perlu HTI membantah mereka adalah ormas anti-Pancasila. Dikarasi mereka, yang disiarkan TVRI dan sudah banyak beredar di dunia maya, adalah bukti autentik yang tak perlu dipertanyakan lagi.

Soal HTI bukan soal antara negara dengan Islam. Itu sangat jauh. HTI adalah gerakan politik berbungkus agama, Islam. Maka sebenarnya HTI merendahkan Islam, yang jauh melampaui nilai-nilai manusia dibandingkan nilai-nilai yang dianut suatu negara, termasuk Indonesia.

Maka ketika pemerintah berseberangan dengan HTI, bukan berarti pemerintah berseberangan dengan Islam. Justru ketika mengakui dan mengagungkan HTI sebagai bagian terpenting Islam, pemerintah merendahkan dan menista Islam itu sendiri. Jadi isu pemerintah anti Islam adalah bagian dari strategi politik HTI dan antek-anteknya untuk memecah-belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Menyusul ormas lain, seperti FPI, FUI dan termasuk PKI

Ormas berikutnya yang akan kejang-kejang pangkat jutaan adalah FPI dan FUI, yang pada masa kejayaan mereka ketika mendemo Ahok, mendapat dukungan luar biasa. Mereka ini sadar aksi dengan kekhasan nomor togel itu tidak akan sanggup bertahan lama dan pula tidak kuat menutupi kekejaman mereka di masa lalu.

Mungkin Anda belum lupa ketika ada pro-kontra pembubaran FPI yang selalu melakukan sweeping pada saat puasa di pemerintahan SBY (maaf bukan mau mengingatkan ketidak-tegasan pemerintah). Ketika itu pemerintah tidak berdaya. Pemerintah tidak sanggup membubarkan ormas yang nyata-nyata melakukan praktik main hakim sendiri dengan mengatasnamakan Islam.

Tetapi dengan adanya perubahan perppu ini, FPI dan yang sekomplotan dengannya sudah diambang kehancuran, dibubarkan. Kenapa? Karena bukan FPI namanya kalau bukan sweeping, juga bukan FPI namanya kalau demo tidak membawa bendera ISIS dan Palestina atau pemerintah Suriah. Dan sayangnya, semua ciri khas mereka ini dilarang dalam perppu.

Mereka ini juga tidak lagi bisa menyerang pemerintah dengan isu PKI, sebab selain PKI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, juga masuk dalam larangan perppu yang baru disahkan. Maka mulut busuk Amien Rais pun tidak lagi bisa berkutik. Apalagi HRS yang mau revolusi, sebelum revolusi saja sudah dicegat di bandara karena kasus pornografi, asoy.

Apakah perppu memberangus kebebasan menyampaikan pendapat?

Tidak sama sekali. Selama ini dan setelah perppu baru, ormas masih bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Mereka berhak mengkritik pemerintah dalam setiap keputusannya. Karena partisipasi ormas bukan berarti menjadi tim hore pemerintah, melainkan juga menyampaikan kritikan-kritikan demi tercapainya tujuan Bersama.

Mengacu pada definisi ormas dalam perppu, kebebasan mereka dijamin seribu persen. Mau mengkritik atau mendukung, mau menolak atau menyetujui segala keputusan dan keberpihakan pemerintah silakan. Yang tidak boleh adalah ormas memiliki agenda (tujuan) tersendiri. 

Misalnya, pemerintah menaikkan BBM secara sepihak, lalu ormas berdemo menurunkan harga BBM dengan mengusulkan pembentukan bentuk pemerintahan yang baru, maka jelas tidak sesuai tujuan negara. Kecuali mereka mengusulkan harga BBM yang sesuai dengan perhitungan yang transparan, maka tidak mungkin pemerintah mengancam membubarkan.

Terakhir. Pemerintah sekarang semakin tegas, ya bagus. Selama pemerintah masih pada jalur yang benar, kita dukung. Kalau menurut Anda atau ormas, pemerintah sudah salah langkah, silakan kritik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sederhana bukan? Jadi tidak perlu mengembangkan isu-isu murahan hanya karena merasa terancam tidak mungkin mewujudkan agenda ormas sendiri.

Kalau ada ormas yang tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, suruh Bu Susi biar DITENGGELAMKAN. Atau mau DIGEBUK, serahkan ke Pakdhe. Hanya ada dua pilihan, DITENGGELAMKAN atau DIGEBUK, tidak ada di antaranya seperti mantan calon yang tak jadi-jadi.

Read More

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, HTI Akan Daftarkan Uji Materi ke MK | DETIKTOP

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, HTI Akan Daftarkan Uji Materi ke MK

Detiktop - Pasca-pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstiusi (MK).

Iya rencananya hari Senin besok (17 Juli 2017). Kami akan persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan berikut tim pembela kita," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

HTI sendiri akan didampingi kuasa hukum yakni Yusril Izha Mahendra untuk menguji Perppu yang lahir dengan maksud mencegah ormas yang memiliki paham anti-Pancasila berkembang di Indonesia.

Kita ajukan uji materi karena ini akan ancam kebebasan berserikat dan berpendapat. Ini akan bawa kita pada era diktatorisme. Perlu kami tegaskan HTI itu kelompok dakwah Islam yang menyampaikan ajaran Islam dari A-Z. Kami merasa ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, tukasnya.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasca-keluarnya keputusan itu banyak pihak yang mengkritisinya, karena dinilai sebagai bentuk kecerobohan dari Pemerintah.

“Ketika keluar Perppu ini, kita jadi terkejut. Saya pikir pemerintahan Pak Joko Widodo melakukan kecerobohan yang berdampak pada politik. Ini kecerobohan yang bisa berdampak politik," kata pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Menurutnya, dengan dikeluarkannya keputusan itu akan mengancam kebebasasan masyarakat dalam membuat suatu organisasi terganggu. Sebab, kata dia, itu bakal menimbulkan ketakutan pada seseorang yang ingin menciptakan suatu kelompok, karena takut dituding golongan yang anti terhadap Pancasila.

“Kecerobohan politik itu setidaknya akan mengakibatkan kebebasan masyarakat dalam berkelompok terganggu,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, munculnya Perppu itu tak hanya salah dalam persoalan prosedur, namun substansinya juga. Karena persoalan yang muncul dari terbitnya Perppu tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara yang mudah.

“Sebenarnya ini ada dua kecerobohan. Yang pertama, kecerobohan prosedur yang memang bisa diselesaikan di DPR. Tapi substansinya bagaimana kan tidak bisa diselesaikan secara sederhana," pungkasnya.

Read More

Buni Yani Tegaskan Yang Tidak Setuju Dengan Pendapatnya Adalah Orang Yang Paling Bodoh. | DETIKTOP

Add caption

Detiktop - Terdakwa dalam sidang kasus pelanggaran UU ITE, Buni Yani mengatakan, kasus yang menjeratnya terkesan sangat berbau politis.

Yang mengatakan tidak ada unsur politis, bohong, bodoh, kata Buni Yani seusai sidang yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (11/7/2017).

Lebih lanjut Buni Yani menyebutkan, hawa politis dalam kasus yang menjerat dirinya tercium sejak awal pemindahan persidangan dari Depok ke Bandung.

Ini perkara sengaja dipindahkan dari Depok ke Bandung. Dalam perasaan saya sebagai terdakwa, sudah sembilan bulan proses hukum berjalan dan ada niat kurang baik dari jaksa. tuturnya.

Dia menuding, ada campur tangan dari pihak Jaksa Agung yang membuat persidangan dirinya dipindahkan.

Kita tahu Jaksa Agung berasal dari Partai Nasdem dan kita tahu Partai Nasdem adalah pertama kali mencalonkan Ahok sebagai Gubernur. Ada semacam kehilangan besar yang dirasakan Jaksa Agung ini ketika Ahok kalah dan masuk penjara, ucapnya.

Menurut Buni, kasus yang menjeratnya tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

Ahli hukum independen sudah bersaksi dan tidak ada unsur pidana. Tetapi tetap diproses hukum naik ke atas. Sebenarnya saya harus bebas ketika Ahok masuk penjara.

Read More

Rizieq : Rekonsiliasi Tidak Bisa, Tak Ada Pilihan Demi Umat Muslim Jokowi Harus Dilengserkan Lewat Revolusi. | DETIKTOP

Rizieq : Rekonsiliasi Tidak Bisa, Tak Ada Pilihan Demi Umat Muslim Jokowi Harus Dilengserkan Lewat Revolusi.

Detiktop - Hampir dua bulan lebih pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab meninggalkan tanah air. Sempat beberapa kali, Rizieq meminta pemerintah, terutama penegak hukum untuk menghentikan kasus terkait kriminalisasi terhadap ulama dan para aktivis.

“Ingat tidak bisa rekonsiliasi tanpa setop kriminalisasi ulama dan aktivis. Tidak ada rekonsiliasi tanpa setop penistaan terhadap agama apapun,demi umat muslim Jokowi harus kita lengserkan lewat revolusi” kata Rizieq dalam rekaman suara yang diterima wartawan dari juru bicara FPI, Slamet Ma’arif.

Kemudian, Rizieq juga menekankan sikap damai tidak akan terjadi jika kezaliman terhadap rakyat tidak dihentikan. “Jika tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional bagi keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka tidak ada pilihan lain kecuali revolusi,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, tersangka kasus dugaan chat mesum itu juga mengatakan pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6) bukan dalam bentuk pelemahan. Pihaknya pun akan menggelar rapat akbar dalam waktu dekat.

“Insya Allah rapat akbar yang akan digelar GNPF MUI yang akan datang ini menjadi satu forum silaturahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan,” jelas dia.

Read More

TERNYATA DP NOL RUPIAH HANYA UNTUK GAJI 7JT-10 JT DAN NETIZEN PUN TERKEJUT | DETIKTOP

TERNYATA DP NOL RUPIAH HANYA UNTUK GAJI 7JT-10 JT DAN NETIZEN PUN TERKEJUT

Detiktop -Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno bahwa program pembelian rumah down payment (DP) atau uang muka nol rupiah diperuntukan bagi penduduk yang memiliki pendapatan Rp7 juta hingga Rp10 juta, mendapat tanggapan dari warganet (netizen). Warganet menanggapi sebagian besar dengan bernada satire.

"Kalau gaji 7 juta ke atas jangan diurusin Pak, mereka mampu dan banyak yang nawarin. Yang diurusin yang UMR," ujar Eko Prasetyo, Rabu (12/7/2017).

"Kasihan yang sudah milih, salam gigit jari," tulis Ghania Srby.

"Jakarta saya ucapkan selamat atas terpilihnya gubernur ideal anda," papar Fandi Jaya.

"Hahahhahhaa selamat menikmati (emoji)," ujar Ignatius Sentosa.

"Yang penting seiman dan selalu keberpihakan," kata An Nis.

"Tenang..tenang saudara ku! Jangan emosi dulu!! Yang diomongin gubernur dan wakilnya benar, yang disampaikan untuk rakyat menengah. Untuk rakyat kecil? ada!! Bahkan banyak. Nih bocorannya! Rumah untuk rakyat kecil DP 0 bahkan tidak perlu ketentuan penghasilan, ukurannya 1x2 alias kuburan, ada yang mau daftar?," kata Ilwan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan program pembelian rumah dengan DP atau uang muka nol rupiah, diperuntukan bagi penduduk yang memiliki pendapatan Rp7 juta hingga Rp10 juta.

"DP 0 rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp7 - Rp10 juta per bulan. Kalau di bawah itu enggak cocok untuk pola rumah dengan DP nol rupiah," kata Sandi di Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Read More

PERINGATAN KERAS !! JIKA FPI TIDAK TERIMA AHOK DI BEBASKAN SAYA AKAN DI BARISAN DEPAN UNTUK MELAWAN MEREKA | DETIKTOP

PERINGATAN KERAS !! JIKA FPI TIDAK TERIMA AHOK DI BEBASKAN SAYA AKAN DI BARISAN DEPAN UNTUK MELAWAN MEREKA

Detiktop - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan prajurit TNI siap berjihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika FPI berani merusak Pancasila apalagi mengkudeta Presiden.

Dia mengatakan menghargai setiap proses demokrasi, termasuk unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat tertentu.

Namun, TNI memiliki kewajiban berperan jika ada upaya yang berniat untuk merusak dan menghancurkan NKRI.

Jika nanti Ahok divonis bebas dan ada yang tidak terima sehingga ancam kudeta pemerintahan Presiden Jokowi. Prajurit kami siap berjihad untuk berperang melawan mereka mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Bersama masyarakat, kita bersama-sama mempertahankan Pancasila.

Saat ditanya mengenai sikap TNI terhadap rencana unjuk rasa, Panglima TNI menyatakan pihaknya lebih banyak berdoa untuk kebesaran dan keutuhan bangsa.

Kesiapan kita berdoa, siapa pun yang menghancurkan negara ini, tidak bisa kalau kita berdoa, katanya.

Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki niat untuk menghancurkan NKRI dinilai sebagai orang yang tidak beragama atau malah sebaliknya mengatasnamakan agama untuk menghancurkan NKRI,dengan tegas saya katakan kami akan melawan mereka sehingga akan berhadapan dengan TNI, Polri, dengan seluruh masyarakat.

Dari pengalaman sejarah selama ini, Panglima TNI menegaskan tidak ada satu pun pengkhianat bangsa yang bisa hidup di Indonesia. "Tidak ada yang bisa, mau menantang, silakan, ujarnya.

Gatot mencontohkan, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo, gerakan Kahar Muzakkar, dan gerakan komunis yang musnah di Indonesia. "(Semua musnah) karena kita selalu berdoa pada Allah SWT," katanya.

Read More

Kivlan Zein Ungkap Peran Prabowo Subianto | DETIKTOP

Kivlan Zein Ungkap Peran Prabowo Subianto

Detiktop - Kesaksian Allan Nairn di artikel hasil investigasinya yang berjudul, Trump’s Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President.

Kivlan Zein memberitahu Allan Nairn bahwa keterlibatan dan peran Prabowo Subianto dalam upaya kudeta untuk menggulingkan Presiden Jokowi, yaitu melalui Fadly Zon, Wakil Ketua Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

As for his old boss Gen. Prabowo, Kivlan also echoed what others said: Prabowo doesn’t want to be close, but he does it through Fadli Zon. If he were openly close to the movement, it would be difficult for him, so Fadli Zon is the front.”

Terjemahan lurusnya, sebagai berikut:

Mengenai boss lamanya Jenderal Prabowo, Kivlan juga menggaungkan apa yang dikatakan yang lain: Prabowo tidak mau dekat-dekat, tetapi dia melakukannya melalui Fadli Zon.” Jika Prabowo secara terbuka dekat dengan gerakan itu, akan kesulitan baginya, maka Fadly Zon yang didepan.

Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tanpa informasi Kivlan Zein pun publik sudah bisa membaca manuver-manuver Prabowo Subianto selama ini melalui Fadly Zon. Orang awam juga tahu jika secara terang-terangan Prabowo Subianto frontal dengan kepemimpinan Jokowi, maka akan ketahuan belangnya Prabowo Subianto yang nafsu ingin menjadi Presiden RI.

Itulah sebabnya tidak terlalu mengherankan bagi saya dengan apa yang disampaikan oleh Kivlan Zein kepada Allan Nairn dan kenapa Fadly Zon selama ini begitu frontal melakukan perlawanan terhadap Presiden Jokowi karena dia hanyalah pionnya Prabowo Subianto dalam upayanya melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Dalam kunjungan balasannya Prabowo Subianto ke Istana Negara (17/11/16), Prabowo Subianto berkata kepada Presiden Jokowi bahwa ia akan mendukung pemerintahan Jokowi dan tidak akan menjegal pemerintahannya.

Ini adalah strategi lips service (Baca: lain di bibir lain di hati) untuk menutupi gerakan kudeta terselubung yang diperjuangkan Prabowo Subianto melalui Fadly Zon. Sebagai seorang mantan Danjen Kopassus, strategi nabok nyilih tangan seperti ini sudah biasa diterapkan dalam dunia militer.

Jika mau ditelisik lebih dalam, upaya-upaya kudeta terselubung yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi sudah berlangsung lama sejak kekalahannya yang menyakitkan dalam pilpres 2014 yang lalu.

Pergerakan Prabowo Subianto selama ini sudah bisa terbaca, setidaknya berdasarkan fakta-fakta berikut ini;

Pertama, yaitu melalui mantan narapidana kasus korupsi M. Taufik yang adalah kader Gerindra dimana posisinya saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, M. Taufik dengan frontal menolak mengakui status Jokowi sebagai Presiden RI dengan tidak mau memasang foto Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang sah di ruang kerjanya di DPRD DKI Jakarta.

Di belakang kursi kerjanya, justru yang terpasang adalah foto besar Prabowo Subianto. Padahal kantor yang ia tempati adalah milik negara, bukan milik Prabowo Subianto.

Dengan tidak dipasangnya foto Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang sah, maka andil Prabowo Subianto dalam gerakan kudeta terselubung sudah terlihat sejak lama, M. Taufik diperintah untuk tidak memasang foto Jokowi dan Jusuf Kalla di ruang kerjanya.

Kedua, bibit-bibit kudeta itu sudah timbul sejak partai Gerindra menyiapkan kabinet bayangan dan APBN tandingan. Hal ini terungkap dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gedindra Ferry Juliantono dalam diskusi Diklatnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) IV, di Gedung Panca Gatra Lemhanas (15/10/16).

Kabinet bayangan dan APBN tandingan versi Gerindra tersebut disiapkan dengan tujuan agar jika sewaktu-waktu perjuangan mereka berhasil menumbangkan Presiden Jokowi, maka Prabowo Subianto akan segera mengambil alih pemerintahan dengan mengaktifkan Kabinet dan APBN yang telah mereka susun dan siapkan sejak lama. Ini adalah upaya kudeta terselubung yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Jokowi yang sah.

Prabowo lupa, atau barangkali tidak mengerti, bahwa NKRI tidak menganut sistem Parlementer dan Demokrasi Presidensial. Bangsa ini juga tidak mengenal yang namanya oposisi dengan kabinet bayangan dan APBN tandingan.

Ketiga, perlawanan-perlawanan Fadly Zon selama ini dilakukan secara terang-terangan dengan menyerang Presiden Jokowi secara frontal dalam setiap kebijakan-kebijakannya untuk menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap Presiden Jokowi.

Strategi itu sengaja dilakukan oleh Fadly Zon dengan dibantu rekannya Fahri Hamzah, yang gencar menggerogoti dan menentang Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bahkan Fahri Hamzah secara terang-terangan melontarkan statement bahwa Jokowi bisa dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden RI karena kebijakan memangkas anggaran APBD untuk melakukan penghematan terhadap keuangan negara.

Ini sengaja mereka lakukan untuk menciptakan keresahan dan kegaduhan untuk memggoyang pemerintahan Jokowi dengan cara meracuni alam bawah sadar rakyat secara terus-menerus dan berulang-ulang.

Pola ini sama persis dengan yang mereka terapkan dalam masa pilkada DKI Jakarta untuk menggulingkan Ahok dengan cara khotbah di masjid-masjid dan gerakan sholat subuh berjamaah dengan materi yang sama dan berulang-ulang oleh para Khatib untuk meracuni alam bawah sadar umat Islam DKI Jakarta bahwa Ahok adalah penista agama Islam. Dan gerakan itu terbukti berhasil.

Keempat, malam hari sebelum Rachmawati, Kvlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, dibekuk Polisi karena upaya makar, Fadly Zon dan Fahri Hamzah meninggalkan Jakarta menuju luar negeri dengan menggunakan penerbangan malam hari karena mungkin mereka sudah tahu kalau tetap berada di Jakarta pada saat itu, maka mereka akan diciduk Polisi pada dini hari bersama-sama dengan para pelaku upaya makar lainnya.

Kelima, pembelaan-pembelaannya Fadly Zon yang membabi-buta terhadap para pelaku makar yang telah ditangkap Polisi menunjukan sikapnya yang lempar batu sembunyi tangan. Strategi dan skenario mengecam dan mengintervensi pihak Kepolisian terhadap penangkapan para pelaku makar sengaja diterapkan karena tidak ingin kedoknya terbongkar.

Apa yang dilakukan oleh Fadly Zon selama ini yang menyerang secara frontal dan terang-terangan terhadap Presiden Jokowi secara terus menerus tidak lepas dari andil Prabowo Subianto untuk menggoyang dan merongrong pemerintahan Jokowi. Mereka ini ibaratnya kaum Bani Ummayah bin Abu Sofyan dan sekutu Yazid.

Prabowo Subianto lupa, atau barangkali tidak tahu, bahwa Presiden Republik Indonesia hanya bisa digulingkan melalui aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang yang sah dan berlaku mengikat, yaitu jika Presiden Republik Indonesia terbukti melakukan tindak pidana atau terbukti melakukan korupsi.

Read More

Inilah Perbedaan Anies Dan Menteri Susi Saat Berfoto Dengan Obama | DETIKTOP

Inilah Perbedaan Anies Dan Menteri Susi Saat Berfoto Dengan Obama

Detiktop - Sebelumnya sempat heboh dengan kelakuan Gubernur Jakarta Terpilih, Anies Baswedan yang berfoto dengan Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Hussein Obama. Bukan hanya berfoto. Anies dengan media mengaku sempat mengobrol dengan Obama menyampaikan pendapatnya mengenai toleransi.

Anies seperti merasa penjelasan Obama mengenai toleransi kurang sehingga dia perlu memberikan penjelasan, yang menurut Anies, lebih mendalam mengenai Toleransi. Dalam rangkaian foto yang dipamerkannya, memang terlihat Anies seperti sibuk menjelaskan mengenai toleransi di saat sedang berfoto.

Kalau melihat foto di atas yang dipamerkan Anies tersebut, jelas memang terlihat Anies seperti sedang pamer menunjukkan dia memang sempat mengobrol dengan Obama. Hal ini dengan percaya dirinya disampaikan kepada media. Kesan yang ditangkap malah Anies seperti sedang "menguliahi" Obama soal toleransi  Berikut pengakuan Anies.

"Tadi saya berbicara dengan Pak Obama, saya sampaikan apresiasi pidatonya," kata Anies setelah menghadiri Kongres Diaspora di Mal Kota Kasablanka, Jaksel, Minggu (1/7/2017).

"Jadi sesudah selesai pidato di belakang, saya sempat ngobrol dan sampaikan kepada beliau. Di Jakarta, insyaallah kita akan secara serius memperjuangkan untuk menghadirkan kesejajaran, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan. Dengan cara begitu, maka semangat untuk menjaga persatuan dalam kebinekaan bisa dilakukan," tutur Anies.

"Iya, beliau bilang betul. Dan, menurut Pak Obama, itu nggak bisa sendiri-sendiri, dua-duanya harus bersamaan dan sekarang itu kita nggak bisa berjalan satu saja, harus dua-duanya. Tadi tanggapan beliau begitu," katanya.

Dari penjelasannya dan fotonya memang menunjukkan kebenaran fakta bahwa Anies memang sempat menyammpaikan sesuatu kepada Obama. Tetapi bukan mengobrol, karena dari penjelasannya, terlihat cumman Anies saja yang ngeebacot dan Obama cuman mengiyakan saja. Mengapa Obama cuman mengiyakan?? Karena sudah banyak yang antri untuk berfoto.

Menariknya, pernyataan Anies bahwa dia mengobrol ini dibantah oleh beberapa netizaen. Parahnya, banyak yang menguak bahwa Anies sudah keluar ruangan bahkan sebelum Obama selesai berpidato. Mungkin supaya tidak terlewat Obama segera ngeloyor pergi.

Dan bahkan ada yang memposting foto yang memperlihatkan Anies mengejar Obama untuk berfoto dan mencari panggung untuk diberitakan. Sayangnya, malah kena bully oleh netizen yang sudah sangat melek politik pencitraan.

Ya sudahlah, namanya juga Anies. Selalu ingin jadi pusat pemberitaan dan media darling seperti Jokowi dan Ahok. Sayangnya, malah jadi netizen bullying karena kelakuan narsi, pandir, dan tidak tahu malunya.

Berbeda dengan Anies, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang juga memamerkan fotonya dengan Obama, tidak kena bully sama netizen. Mengapa?? Karena Menteri Susi tidak menambahkan bahwa dia menjelaskan mengenai kehebatannya dalam dunia kelautan dan perikanan.

Padahal, kalau mau sombong, Susi bisa saja pamer dan perkenalkan diri sebagai orang yang meraih penghargaan tertinggi maritim di dunia. Tetapi hal itu jauh dari sikap Menteri Susi yang hanya memuji Obama tanpa ada penjelsan lainnya.

Menteri Susi tahu benar bagaimana kualitas Obama dalam hal konservasi, perubahan iklim dan pelestarian kelautan dan perikanan. Itulah mengapa Menteri Susi tidak akan memberikan penjelasan apapun dan juga tidak ada mengomentari mengenai pidato Anies.

Itulah perbedaan yang membuat Anies dan menteri Susi kini tidak lagi punya status yang sama. Kalau menteri Susi tahu diri dengan siapa dia sedang berhadapan, maka Anies seperti biasa tidak tahu diri dan sadar siapa dirinya saat menjelaskan mengenai toleransi kepada Obama. Padahal sudah jelas, Obama Presiden AS 2 periode dengan pluralitas mirip dengan Indonesia.

Kalau Obama saja yang sudah 2 periode berani dia kuliahin soal toleransi, maka saya percaya Anies juga pasti berani menguliahin Jokowi tentang pendidikan dan hal lainnya. Hal yang sayangnya tidak disukai Jokowi. Jokowi lebih suka menteri yang bekerja nyata daripada menteri yang pakar ngebacot tanpa kerja yang nyata.

Dan itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan tabiat dan karakter yang terbentuk sebelum menjadi menteri. Anies yang adalah seorang dosen dan Jubir (juruu bibir), sedangkan Menteri Susi adalah seorang pekerja keras dan pengusaha sukses di bidang kelautan dan perikanan. Itulah yang membuat acara berfoto dan bertemu Obama menjadi sangat berbeda.

Read More

Ketika Makam Attaturk menjadi Pembeda Jokowi dan SBY | DETIKTOP

Ketika Makam Attaturk menjadi Pembeda Jokowi dan SBY

Detiktop - Tujuh tahun sebelum Presiden Jokowi bertandang ke Turki, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah berkunjung ke sana. Keduanya sama-sama bertemu Recep Tayyip Erdogan sebagai pemimpin Turki. 

Perbedaan dua presiden tersebut hanya pada makam Kemal Attaturk. Juni 2010. Presiden SBY bisa dikatakan mengadakan kunjungan istimewa ke Turki. Dikatakan demikian karena itulah kali pertama setelah 25 tahun, seorang Presiden Republik Indonesia menyambangi Turki.

Setelah menghadiri pertemuan G-20 di Toronto, saya dan delegasi akan melanjutkan kunjungan ke Turki. Menurut catatan, setelah 25 tahun presiden Indonesia tidak berkunjung ke Turki, atas undangan Presiden Turki, kami bisa berkunjung, kata Presiden SBY di Ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (24/6/2010), sebelum bertolak menuju Toronto untuk mengikuti KTT ke-4 G-20 seperti dilansir Kompas.

Selama berada di Turki, SBY dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dan menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman. Selain itu, Kepala Negara juga akan bertemu dengan kalangan bisnis di Istanbul. 

"Semata-mata untuk membangun kesempatan baru di bidang kerja sama usaha antara Turki dan Indonesia," ujar Presiden.

SBY berada di Istanbul selama dua hari. Di sana, Presiden menghadiri Forum Investasi dan Perdagangan Turki-Indonesia. Kemudian mengunjungi Topkapi Palace, Ayasofya Museum, dan Masjid Sultanahmet atau dikenal juga dengan Masjid Biru (Blue Mosque). 

Topkapi Palace adalah museum yang menyimpan peninggalan sejarah Islam. Di sini ada pedang yang diyakini pernah digunakan Nabi Muhammad saw, ada pula pedang Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Lalu tongkat Nabi Musa, yang lebih mirip ranting pohon.

Malam hari sebelum meninggalkan Turki, Presiden SBY dan Ibu Ani menghadiri jamuan malam informal bersama Presiden Turki Abdullah Gul dan Hayrunnisa Gul. Jamuan berlangsung di Istana Dolmabache.

Dari berbagai media yang mengabarkan kunjungan tersebut, tak satupun ditemukan informasi tentang kunjungan SBY ke makam Kemal Attaturk meski orang nomor satu di Indonesia itu juga singgah di Ankara, tempat kuburan Attaturk berada.

Saat di search melalui google, berita soal tersebut nihil. Saya sungguh berharap SBY pernah berkunjung juga ke makam tersebut, namun luput dari pemberitaan sehingga membuat saya tak menemukan satu jua informasinya.

Setelah empat hari tiga malam melakukan kunjungan kenegaraan di Ankara maupun Istanbul, Presiden SBY dan Ibu Negara Ani meninggalkan Turki melalui Bandara Internasional Ataturk, Istanbul, Kamis 1 Juli 2010.

Juli 2017. Presiden Jokowi melawat ke Turki dan menyempatkan datang ke persemayaman Presiden Pertama Turki Kemal Ataturk di Anitkabir atau yang lebih dikenal sebagai Mausoleum Ataturk.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Kompleks Mausoleum Ataturk di Ankara, Kamis (6/7), pada sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Presiden Jokowi dikawal oleh pasukan terbaik Turki dalam prosesi peletakan bunga di makam Bapak Pendiri Turki tersebut. Demikian diberitakan Republika.

Mengapa SBY tak menyempatkan berkunjung ke makam Attaturk? Padahal sosok tersebut dinisbatkan sebagai Pendiri Republik Turki dan kala itu merupakan kunjungan istimewa setelah 25 tahun tak ada Presiden Indonesia yang datang ke Turki? Adakah pertimbangan khusus? Sekali lagi saya tegaskan: semoga SBY mendatanginya namun tak ada media yang memberitakannya.

Lalu mengapa Jokowi menyempatkan hadir ke makam Attaturk meski waktu kunjungannya lebih singkat dari SBY? Apa urgensinya? Adakah alasan khusus pula?

Sederet tanya itu akhirnya mengapung. Boleh jadi terlalu berlebihan dan prematur jika kita menyimpulkan bahwa fakta tersebut menunjukkan kemana Jokowi berpihak. 

Namun, di saat yang sama, kita pun tak bisa melarang jika akhirnya publik bertanya: Apakah Attaturk yang mendapat julukan Bapak Sekuler Turki, salah satu sumber inspirasi Jokowi dalam mengelola negara?

Read More

Di Tuduh Mengkriminalisasi Ulama, Ini Jawab Tito Karnivan | DETIKTOP

Di Tuduh Mengkriminalisasi Ulama, Ini Jawab Tito Karnivan

Detiktop - Dalam acara "Satu Meja" yang diadakan oleh Kompas TV hari Sabtu 8 Juli 2017, Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian menjawab tuduhan sebagian masyarakat yang merasa Polri kerap melakukan kriminalisasi ulama. 

Seperti yang kita ketahui, belakangan ini marak suara-suara yang menuduh terjadi kriminalisasi ulama ketika beberapa kali ada orang yang dianggap ulama diperiksa oleh Polisi.

Menurut Tito Karnavian kriminalisasi disini berarti mengada-adakan sebuah perkara tanpa adanya aturan dan fakta yang mengikatnya. Jadi kriminalisasi bisa diartikan adanya upaya rekayasa sebuah perkara karena tidak bersandar pada fakta dan aturan.

Tito menilai, klaim kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada Polri merupakan upaya ofensif yang dilakukan oleh sekelompok pihak terhadap upaya Polri dalam menegakkan hukum.

“Nah, kalau kita lihat yang dikatakan kriminalisasi ulama tadi, kita lihat perbuatannya. Ada yang dikenakan pasal makar, pasal pornogarfi, pasal makar apakah ada fakatnya. Ya, faktanya ada. Ada rapatnya. Upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah,” ujar Tito.

Tito menyatakan, dalam kasus tersebut, Polri telah meminta ahli teknologi informasi dan antropometri tubuh untuk menganalisis keaslian dan kecocokan gambar dan hasilnya disebut cocok dengan tersangka.

Terkait aturan, ia mengatakan, pasal pornografi tidak harus menunggu materi ponografi tersebar ke publik. Ia menuturkan, pihak pengirim dan penerima bisa langsung dijerat dengan pasal tersebut tanpa harus menunggu materinya viral. Berbeda dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan materinya viral.

Jadi jelas disini bahwa dari serangkaian kasus yang menjerat ‘ulama’ Polri telah memiliki fakta dilapangan dan aturan. Seperti upaya makar, faktanya jelas ada seperti rapat-rapat, aturannya juga ada yaitu pasal makar. 

Sama seperti kasus chat pornografi, faktanya ada dan aturannya juga ada yaitu undang-undang pornografi. Soal seharusnya penyebar yang ditangkap itu betul tapi pengarah gaya juga bisa ditangkap. Apakah chat tersebut rekayasa? dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, itulah yang harus bisa dibuktikan di pengadilan.

“Sekarang terminologi ulama. Kalau pendapat saya ini hanya digunakan untuk membuat image sedemikian rupa bahwa polisi dianggap main hakim sendiri atau katakanlah menggunakan politik hukum,” ujar mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

Read More

BANZEL : HABIB RIZIEQ TIDAK BOLEH MENGINJAK KAKI NYA DI TANAH AIR INDONESIA LAGI. | DETIKTOP

BANZEL : HABIB RIZIEQ TIDAK BOLEH MENGINJAK KAKI NYA DI TANAH AIR INDONESIA LAGI.

Detiktop -  Banser, sudah mengatakan bahwa Imam Besar Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab harus dikeluarkan dari NKRI karena sudah menimbulkan provokasi dan menyebarkan isu kebencian.

Sebelum munculnya FPI di Indonesia tidak pernah melakukan serangan isu SARA setelah masuknya Habib di Indonesia semakin lama semakin gempar dengan isu SARA tersebut dan di mulai dari Habib Rizieq.

Sudah banyak bukti Video ceramah habib yang selalu memprovokasi warga Indonesia agar menimbulkan kebencian pemerintah dan dengan bebasnya Habib berteriak-teriak penuh dengan amarah dan kebencianm dan juga mengancam bunuh dan penggal.

Banser sebagai elemen bangsa Indonesia yang sangat cinta tanah air ini, dan sangat menghargai ke Bhineka Tunggal Ika, merasa perlu untuk mengeluarkan statement yang cukup keras yang di lontarkan untuk sang pemimpin FPI Habib Rizieq Shibab.

Apabila Habib Rizieq kami diamkan terus menerus maka akan menyebarkan virus - virus kebencian dan permusuhan akan di sebarkan oleh Habib Rizieq dalam setiap ceramahnya, dan juga akan menimbulkan gesekan, yang berakibatkan pada konflik Horizontal.

Seharus sebagai yang mengakui memiliki darah Rasullullah bisa memberi contoh Suri Tauladan yang baik, bukan menebar kebencian dan provokasi terhadap Rakyat Indonesia. 

Read More

JABATAN GATOT SEBAGAI PANGLIMA TNI AKAN SEGERA DI COPOT OLEH PRESIDEN JOKOWI | DETIKTOP

JABATAN GATOT SEBAGAI PANGLIMA TNI AKAN SEGERA DI COPOT OLEH PRESIDEN JOKOWI

Detiktop - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno mengatakan pergantian posisi Panglima TNI hanya tinggal menunggu waktu saja. 

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat mencopot simbol Gatot dari jabatannya. Iah mencontohkan, sikap Gatot yang kerap berseberangan dengan pemerintah, dimana pemerintah kerap dihadapkan dengan kelompok keagamaan efek Pilkada Jakarta. Apa lagi, Panglima TNI sering berkomentar dan sikapnya lebih membela kepada satu kelompok.

Belakangan ini Gatot kerap mengumbar kemesraannya dengan (kelompok) yang kerap kritis ke pemerintah. Perbedaan sikap politik inilah yang menjadi sebab utama kursi Panglima TNI menjadi panas, kata adi di Jakarta, hari Rabu (05/07/2017)

Ia melihat gelagat Panglima TNI dengan syarat muatan dan misi politik. Dia menduga hal itu dilakukan sebagai bekal maju pada pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, ada dua alasan tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menggantikan posisi Gatot sebagai Panglima TNI.

Gatot yang merasa selalu di atas angin karena dekat dengan umat Islam, meskipun itu tidak berpartai, tetapi itu sudah di anggap sebagai modal awal untuk maju di Pilpres nanti. Gatot sangat percaya diri bahwa akan di dukung oleh umat Islam.

iah menambahkan Gatot dengan beberapa kesemapatan untuk terlihat lebih agresif mengisi seminar kebangsaan yang di gelar oleh perguruan tinggi, organisasi masyarakat termasuk partai politik. Sehingga, di khawatirkan kegiatan tersebut di manfaatkan Gatot untuk memoles citra di tahun 2019 yang akan mendatang. 

Tidak mungkin aktif blusukan jika tidak ada maksud nyapress. Gatot seolah sudah memanfaatkan jabatannya untuk meraup dukungan politik, ini bisa berdampak efek negatif buat instansi TNI dan tidak boleh melakukan politik praktis.

Read More

INILAH 3 SIFAT KELAKUAN YANG TIDAK MENGHARGAI JOKOWI, MENJADI VIRAL PARA NETIZEN | DETIKTOP

INILAH 3 SIFAT KELAKUAN YANG TIDAK MENGHARGAI JOKOWI, MENJADI VIRAL PARA NETIZEN

Detiktop - Sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo maupun sewaktu menjadi Gubenur DKI Jakarta sering memberikan arahan kepada rakyat indonesia.. 

Tetapi apa yang terjadi jika arahan Pak Jokowi itu malah tidak di indahkan oleh tindakan anaknya sendiri? Tentu saja hal ini yang terjadi di publik sekarang.

Hal itulah yang saat ini dilakukan oleh putranya Pak Jokowi yang bernama Kaesang Pangarep. Berdasarkan infomarsi yang di dapat, paling tidak ada 3 kejadian dimana Kaesang melakukan perbuatan yang tidak mengindahkan arahan dari Jokowi.

Berikut ini 3 alasan dari Kaesang :

1 Kaesang mengeluarkan kata "Dasar Ndeso" 

Melalui Vlog yang dibuat oleh Kaesang ini mengeluarkan kata yang tidak patut di contoh "Dasar Ndeso" beberapa kali kata-katanya di ulang dan tidak pantas di sebutkan dalam mengarahkan kepada kelompok atau golongan tertentu.

Diketahui, Jokowi sendiri pernah melarang untuk mengatakan kata "Deso" di sematkan kepada orang lain. Tapi himbauan tersebut  di acuhkan oleh anaknya sendiri, Kaesang.

Akibat ucapan Ndeso Kaesang tersebut, ada pihak yang melaporkan kejadian ini ke pihak polisi meski akhirnya polisi menolak laporannya. 

2. Kaesang Melarang Jokowi Mencari Kecebong di Raja Ampat (Papua)

Kejadian ini yang ikut meramai di sosial media di sela-sela pergantian tahun 2015-2016. Kaesang Pangarep mengomentari kicauan Jokowi tentang Teluk Pianemo, di Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat) 

Saat itu Pak Jokowi mengupload foto dengan latar pemandangan indah di Raja Ampat di Papua memalui akun pribadinya di Twitternya @Jokowi. Pak Jokowi membubuhkan keterangan pada foto tersebut "Pulau Pianemo Raja Ampat, sangat indah. Surga kecil di Tanah Papua - JKW"

Cuitan sang bapak langsung mendapat respon dari Kaesang melalui akun Twitternya @kaesangp. Pak, bukan bermaksud untuk tidak sopan tapi kalau cari kecebong bukan disitu tempatnya.

Komentar dari Kaesang itu sempat membuat riuh para penggunaan Twitter. Tidak sedikit jumlah Netizen juga mengkritik sikap yang tidak sopan kepada putra bungsunya Jokowi tersebut.

3. Kaesang Golput di Pilkada Serentak.

Kaesang dan kedua saudaranya. Gibran Rakabuming dan Kahiyang Ayu Golput alias tidak mencoblos pada pemilihan Pilkada Serentak pada tanggal 09 Desember 2015 tahun lalu.

Validitas informasi ini di dapat dari panitia di TPS 23 kelurahan Manahan. Padahal ketiga anak Jokowi mendapat nomor urutan pilih ke 127, 128, dan 129. Namun mereka tetap tidak hadir di TPS hingga di tutupnya proses pemungutan suara.

Kmai tidak tahu alasan kenapa mereka tidak bisa hadir. Cuma sesuai ketentuan KPU, jika sudah melewati jam tersebut, kami harus menutup TPS hingga di tutupnya proses pemungutan suara.

Kami tidak tahu, alasannya kenapa tidak hadir dalam pemungutan suara. Cuma sesuai dengan ketentuan KPU, jika sudah lewat jam, kami harus menutup TPS " kata ketua TPS 23 Manahan Toto Sarono" Rabu 09 Desember 2015.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah menghimau kembali kepada seluruh rakyat indonesia untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada nanti secara serentak. 

Sikap golput anak-anak Pak Jokowi menandakan bahwa mereka tidak peka dengan kondisi yang ada. Mereka harusnya sadar atau tidak, dengan atas perbuatannya itu telah mencoreng nama baik bapaknya sendiri.

Read More

Membela Habib Rizieq Sama Saja Dengan Mencorengkan Wajah Kaum Muslim Menjadi Buruk | Detiktop

Membela Habib Rizieq Sama Saja Dengan Mencorengkan Wajah Kaum Muslim Menjadi Buruk

Detiktop - Bau busuk mulut seorang Habib Rizieq sampai hari ini masih belum berhenti menebar aroma-aroma kebusukan dan kebencian dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan saat dia tak lagi berada di Indonesia, tetap saja aroma bau busuk yang keluar dari mulutnya terasa semakin menyengat.

Salah satu korban bau busuknya yang kelihatan sangat kenttara adalah Ahok. Tentu saja bukan hanya beliau, yang paling mirisnya adalah ketika banyak anak-anak di republik ini yang terpengaruh oleh sifat-sifat intoleran ataupun perilaku a-moralnya yang dipertontonkan dihadapan umum.

Kecenderungan untuk membenci mereka yang non-muslim dan minoritas di republik ini semakin mengakar, ditambah lagi dengan tindakan-tindakan anarkisme dan main hakim sendiri, tanpa menghiraukan proses hukum senantiasa akan menjadi contoh buruk yang akan ditiru para generasi setelah kita.

Tekanan kepada Ahok itu hanya sebagian terkecil dari banyak kasus-kasus korban intoleransi. Katakanlah seperti pelarangan beribadah, pelarangan pendirian rumah ibadah dan sampai pada sweeping ataupun pembakaran rumah-rumah ibadah kaum minoritas di daerah-daerah lain yang tidak di ekspos secara besar-besaran oleh media.

Inilah akibat yang akan tetap kita warisi jika Habib Rizieq dibiarkan melenggang tanpa diproses hukum. Artinya, para generasi muda sekarang akan menganggap bahwa tindakan-tindakan seperti yang dilakukan Habib Rizieq adalah sebuah kebenaran, toh juga pemerintah diam dan tidak menindak.

Hari ini, Habib Rizieq mengundang para pengurus FPI dan Tim Kuasa Hukumnya ke Arab Saudi, dia menyerukan agar kasus yang menimpa dirinya dihentikan, karena Ahok telah kalah Pilkada DKI Jakarta dan telah dipenjara.

“Ahok sudah kalah di Pilkada, sudah kalah di Mahkamah, sudah selesai. Jadi nggak perlu lagi melancarkan politik balas dendam. Marah, murka panik, kalap. Nangkap aktivis, habib dan ulama”

Beiau juga mengancam dengan menyebut agar pemerintah berhati-hati jika kasus terhadap dirinya tidak segera dihentikan.

Stop semua kasus yang ada baik itu kasus yang menyangkut para ulama habib maupun yang menyangkut para aktivis. Kalau pemerintah melakukan itu berarti ada iktikad baik untuk membangun bangsa Indonesia. 

Tapi kalau terus menerus ulama ditekan, habib ditekan, hati-hati. Nanti bisa jadi pemicu meletusnya kemarahan umat di berbagai daerah. Saya tidak mau ini terjadi

Menciptakan opini agar seolah-olah pemerintah mengkriminalisasi ulama jika menangkap Habib Rizieq adalah bentuk lain dari provokasi terhadap masyarakat muslim Indonesia. Padahal, kalau boleh jujur, ulama yang mana? 

Habib Rizieq sendiri yang bermasalah dengan hukum, itupun murni karena kasus perbuatan asusila “chatting sex” bersama Firza Husein, pelecehan Pancasila dan penodaan agama Kristen.

Pertanyaannya, apakah ada umat muslim yang mau membela Habib Rizieq yang nyata-nyata telah mempermalukan umat Islam sendiri? Apalagi masih menyebutnya sebagai ulama?

Menurut saya, membela Habib Rizieq sama saja dengan mempermalukan umat muslim itu sendiri. Karena ulama itu harusnya memberi contoh teladan yang baik bagi umatnya, bukan mempertontonkan kemarahan dan kebencian terhadap masyarakat non-muslim, mengolok-olok Pancasila dan agama Kristen, atau chatting sex dihadapan umum.

Apakah semua kasus pelanggaran hukum ini harus dihentikan karena yang mekakukannya adalah seorang yang mengaku ulama? Kufikir tidak boleh demikian, karena itu tidak adil. 

Pelanggaran hukum tetaplah pelanggaran hukum yang harus ditindak lanjuti sampai tuntas! Tanpa mengenal siapa dan agamanya apa.

Sejarah mencatatkan bahwa ulama yang benar itu tidak akan melarikan diri untuk menghindari hukuman, justru dengan tegar dan berani menghadapi hukuman untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukannya benar. 

Sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan Habib Rizieq. Maka dari sini kita bisa menilai, bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, karena itu dia melarikan diri ke Arab Saudi.

Ketakutan, itu sudah pasti, karena dia memang melakukan kesalahan, hanya saja tidak mau mengakuinya agar tetap terlihat bagai dewa yang suci dihadapan para pengikut-pengikutnya.

Ketakutan Habib Rizieq bisa kawan-kawan lihat dari perubahan sikapnya sebelum dan sesudah di Arab Saudi.

Dulu teriak PEMERINTAH ZOLIM, LAKNAT DAN ANTEK-ANTEK PKI atau LENGSERKAN JOKOWI!

Sekarang teriak KAMI TIDAK MEMUSUHI PEMERINTAH ATAU POLISI!

Read More

PULUHAN WNI PENGIKUT ISIS PULANG KE INDO SEBAGIAN ADALAH AHLI MEMBUAT BOM | DETIKTOP

PULUHAN WNI PENGIKUT ISIS PULANG KE INDO SEBAGIAN ADALAH AHLI MEMBUAT BOM

Detiktop - Sejumlah warga negara Indonesia yang kembali dari Suriah diyakini memiliki kemampuan merakit bom, sehingga keberadaan mereka harus diwaspadai oleh aparat keamanan, kata seorang mantan pejabat keamanan.

Namun seorang pengamat terorisme menganggap tidak semua WNI yang kembali dari Suriah merupakan pendukung ISIS, sehingga kepulangan mereka ke Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kampanye melawan terorisme.

Kepulangan beberapa warga Indonesia dari Suriah kembali menjadi sorotan setelah pelaku penyerangan anggota polisi di Medan, Sumatera Utara, diketahui pernah mengunjungi Suriah.

Pengakuan belasan WNI yang mengaku berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan ISIS, tetapi belakangan mengaku kecewa, juga ditanggapi beragam oleh masyarakat Indonesia.

Bagaimanapun, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai mengatakan dari sekitar 700 WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah, sebanyak 70-an orang sudah kembali ke Indonesia pada tahun lalu.

Saya kira dalam tahun ini (2017) pasti ada lagi yang balik karena situasi di sana (Irak dan Suriah) sudah tidak menguntungkan bagi ISIS. Di Irak, ISIS sudah dideklarasikan kalah. Di Suriah juga pada lari. Jadi otomatis sebagian besar kembali ke negara masing-masing, kata Ansyaad, Rabu (05/07), kepada BBC Indonesia.

Meskipun Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, menyatakan "belum ada data" terkait kepulangan WNI yang terafiliasi dengan ISIS, dia mengakui ada puluhan dari mereka yang pulang ke Indonesia.

Salah satunya pria berinisial SP yang melakukan penyerangan terhadap polisi di Markas Polda Sumatera Utara, 25 Juni lalu.

"Dia pernah bertempur di Suriah beberapa tahun yang lalu," kata Setyo kepada wartawan, Kamis (29/06).

Namun demikian, Ansyaad menilai sejumlah WNI yang pulang ke Indonesia dari Suriah tersebut berbahaya, karena "masing-masing punya kemampuan. Ada yang ahli merakit senjata, dan ada yang ahli membuat bom. Tidak semuanya tentu."

Dia menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, "hampir 90an warga negara kita yang tewas (di Suriah) termasuk lewat bom bunuh diri, karena pertempuran. (Mereka) nekadnya tidak kalah dengan teroris di Prancis, Inggris, Belgia dan bahkan Timur Tengah sendiri."

'Tidak semuanya mendukung ISIS'

Namun, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, meyakini tidak semua WNI yang berangkat ke Suriah memiliki kemampuan seperti yang digambarkan Ansyad Mbai.

"Bisa saja di Suriah mereka hanya tukang masak. Bisa saja belum ngapa-ngapain..." ujar Ridwan kepada BBC Indonesia, Rabu (05/07).

Dia pun berkomentar, tidak semua WNI yang bertempur di Suriah itu mendukung ISIS. "Banyak juga dari mereka yang merupakan anggota front anti (presiden) Bashar al-Assad, dan tidak setuju dengan ISIS."

Ridwan mencontohkan Jabhat al-Nusra, sebagai salah satu kelompok yang ikut bertempur di Suriah, "tetapi tidak sejalan dengan ISIS. Putra Abu Jibril, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia, pernah berjuang untuk mereka."

Menurutnya warga Indonesia yang masuk ke dalam kelompok seperti itu "tidak terlalu mengancam", karena menurut mereka Indonesia bukan negara yang bisa diperangi. "Sementara ISIS menganggap semua negara itu bisa diperangi, termasuk Indonesia."

Dia melihat cukup banyaknya warga Indonesia yang bertempur di Suriah, termasuk untuk kelompok yang tidak mendukung ISIS, karena Suriah sudah dilihat sebagai 'medan jihad'.

"Seolah-olah Suriah itu seperti Afghanistan pada tahun 1990an saat mau dijajah Uni Soviet. Sekarang mereka melawan rezim Bashar al-Assad yang dianggap menindas kelompok Islam Sunni," pungkasnya.

Bukan bahaya, tapi potensi. Lebih jauh lagi, Ridwan menilai yang seharusnya lebih diwaspadai adalah warga Indonesia yang belum berangkat ke Suriah, "tetapi punya semangat dari doktrin ISIS yang diperoleh dari media sosial, misalnya kanal Telegram."

Dia mencontohkan pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu, Rabu (24/05) malam, Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Sukri, yang tidak pernah berangkat ke Suriah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto bahkan mengungkapkan mereka bahkan tidak perlu punya dana besar untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Modal untuk membuat bom panci yang digunakan pun bahkan bisa dibilang murah.

Ridwan mengklaim WNI yang baru pulang dari Suriah seharusnya berpotensi 'digunakan untuk melawan ISIS'.

Dari mereka kita tahu fakta bahwa sebenarnya yang terjadi di Suriah; tidak nikmat dan damai, seperti yang diklaim ISIS. Kalau mereka pulang, mereka seharusnya difasilitasi pemerintah Indonesia, misalnya membuat video singkat satu atau menit, tampil di televisi dan radio untuk bicara dan menyatakan bahwa propaganda ISIS itu bohong.

Cara ini dinilai Ridwan efektif "karena mereka pernah ke sana, dibandingkan pernyataan analis yang tak pernah ke sana (Suriah)."

Meskipun begitu, dia mengharapkan setiap WNI yang berasal dari Suriah harus ditelisik terlebih dahulu, apakah mereka masih memiliki ideologi ISIS atau sudah sadar dan kecewa.

"Yang sadar ini bisa digunakan. Dan ini tidak perlu menunggu undang-undang, karena seperti mekanisme pengamanan imigrasi biasa," pungkas Ridwan.

Read More