 |
| Pimpinan DPR Semakin Bertambah, Tidak Bermanfaat Bagi Rakyat |
Detiktop - Penambahan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) dinilai hanya untuk kepentingan partai politik semata. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/1/2017). Menurutnya, kebijakan itu hanya mengakomodasi kepentingan parpol.
“Karena ini jelas nggak bisa diterima akal sehat. Kita gimana menjelaskannya komposisi pimpinan DPR dari lima orang diubah menjadi enam orang, sebelumnya formatnya nggak begitu dibuat format satu paket,” tambahnya.
Ray mengaku tidak setuju dengan kebijakan penambahan pimpinan DPR dan MPR. Apalagi format pimpinannya diubah-ubah, dari nonpaket ke paket, dan dari paket ke nonpaket seturut kepentingan politik.
Dia mengimbau kepada anggota DPR agar membuat kebijakan yang berlaku untuk jangka panjang. “Buat Undang-undang yang 100 tahun ke depan orang masih pakai. Bayangkan nama mereka sampai 100 tahun ke depan nama mereka disebut-sebut sebagai orang yang menetapkan Undang-undang ini,” ujarnya.
Saat ini revisi UU MD3 sedang berproses di DPR. Bila berhasil disahkan nantinya, komposisi pimpinan DPR dan MPR akan bertambah satu orang, dengan kata lain dari lima orang menjadi enam orang. PDIP-lah yang memperjuangkan hal ini.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/1/2017). Menurutnya, kebijakan itu hanya mengakomodasi kepentingan parpol.
“Karena ini jelas nggak bisa diterima akal sehat. Kita gimana menjelaskannya komposisi pimpinan DPR dari lima orang diubah menjadi enam orang, sebelumnya formatnya nggak begitu dibuat format satu paket,” tambahnya.
Ray mengaku tidak setuju dengan kebijakan penambahan pimpinan DPR dan MPR. Apalagi format pimpinannya diubah-ubah, dari nonpaket ke paket, dan dari paket ke nonpaket seturut kepentingan politik.
Dia mengimbau kepada anggota DPR agar membuat kebijakan yang berlaku untuk jangka panjang. “Buat Undang-undang yang 100 tahun ke depan orang masih pakai. Bayangkan nama mereka sampai 100 tahun ke depan nama mereka disebut-sebut sebagai orang yang menetapkan Undang-undang ini,” ujarnya.
Saat ini revisi UU MD3 sedang berproses di DPR. Bila berhasil disahkan nantinya, komposisi pimpinan DPR dan MPR akan bertambah satu orang, dengan kata lain dari lima orang menjadi enam orang. PDIP-lah yang memperjuangkan hal ini.
