 |
| Kota Jakarta Banjir, Inilah Alasan Kenapa Warga Jakarta Pertahankan AHOK ! |
Detiktop - Jakarta Kembali Banjir, Berikut Alasan Mengapa Tetap Memilih Ahok!! – Pagi hari, Selasa 21 Februari 20117, sejuknya udara Jakarta saat itu dikalahkan oleh riuh ramai berbagai status di media sosial yang mengutarakan berbagai keluhan akan banjir di banyak kawasan di Jakarta. Mereka yang mungkin rumahnya tidak kebanjiran atau berada di wilayah Jakarta pun tak ketinggalan ikut meramaikan media sosial dengan keluhan mereka.
Penyebabnya, meskipun rumah tak kebanjiran, mereka harus dipusingkan dengan jalanan di Jakarta yang lebih macet dari hari-hari biasanya lantaran banjir. Warna-warni media sosial juga diramaikan dengan berbagai posting mengenai sindiran terhadap beberapa orang yang sebelumnya mempertanyakan kenapa tidak banjir saat hujan turun berhari-hari.
Banjir yang terjadi hari ini terbilang parah jika dibandingkan dengan beberapa hari belakangan yang mulai terjadi di wilayah Jakarta. Tercatat, ada sebanyak 54 titik banjir di wilayah Jakarta dan ribuan rumah warga yang terendam oleh akibat luapan aliran air maupun buruknya sistem drainase tata kota.
Jika sudah begini, salah satu sasaran kekesalan adalah kepala daerah yang seharusnya memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan dan penataan kota sebagai salah satu upaya menangani banjir. Ya dia adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan wakilnya Djarot Djarot Saiful Hidayat.
Sayangnya, saat ini nuansa politik terkait Pilkada DKI Jakarta masih sangat kental dan begitu sensitif. Meski saya adalah warga DKI Jakarta, komentar saya sebagai warga akan fenomena banjir yang terjadi, maupun kritik saya kepada pemimpin ibukota ini harus sangat hati-hati. Karena bisa saja kritik saya dianggap politis, dianggap menyerang atau berusaha memengaruhi sikap politik seseorang terkait Pilkada DKI Jakarta yang putaran keduanya akan berlangsung bulan April mendatang. Terlebih pasangan pemimpin saat ini adalah salah satu calon yang ikut berkompetisi dalam ajang Pilkada tersebut.
Tapi bagaimanapun, sebagai warga yang melihat fenomena tersebut, saya merasa harus mengutarakan kritik ini. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menempatkan kritik saya sebagai kritik. Kalaupun tulisan ini sudah terlanjur dianggap politis, saya akan tunjukkan seperti apa sikap politik saya nanti di akhir tulisan ini. Jika tulisan ini dibaca keseluruhan, siapapun boleh saja menilai apakah kritik saya ini murni kritik atau justru menyerang sang pemimpin secara politis.
Blunder Mempertanyakan Kemana Banjir Saat Hujan
Pertama saya ingin mengomentari yang ringan dulu. Intinya sejak awal harus disepakati bahwa alam bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh manusia begitu saja. Maka, sejak awal adalah salah mengaitkan tingginya intensitas hujan dengan tidak adanya banjir, apalagi secara tidak langsung mengaitkannya dengan keberhasilan seseorang mengatasi banjir tersebut. Jika tidak terjadinya banjir saat hujan turun beberapa waktu lalu dianggap sebagai keberhasilan kepemimpinan di kota ini, apakah salah jika sekarang saat banjir datang, banyak yang menyalahkan pemimpin tersebut?
Logika tersebut sengaja saya lontarkan karena saya merasa bahwa pernyataan tidak adanya banjir saat hujan turun beberapa waktu lalu seperti sengaja dibesar-besarkan. Anehnya, yang membesar-besarkan bukan dari Ahok ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI, melainkan orang-orang yang mungkin takjub akan fenomena tersebut, atau mungkin juga pendukung Ahok garis keras. Mereka melontarkan pernyataan mereka dengan berbagai macam gaya bahasa yang intinya tetap sama, “Hujan terus, kok tidak banjir?” Pernyataan tersebut ramai di media sosial, dan kini balasannya pun ramai pula di media sosial.
Sayang sekali, tujuan awalnya untuk memberikan gambaran positif terhadap apa yang terjadi di Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok, justru sekarang menjadi blunder. Mempertanyakan banjir yang tak kunjung datang saat intensitas hujan tinggi dianggap sebagai sikap jumawa atau sombong. Seolah-olah masalah banjir di Jakarta sudah selesai sepenuhnya. Padahal Ahok sendiri mengatakan bahwa semuanya masih dalam proses, meskipun ada beberapa pernyataan Ahok terkait banjir yang masih perlu dikoreksi kembali ataupun dikritisi.
Salah satu yang perlu dikritisi adalah pemberitaan di media yang mengutip pernyataan Ahok bahwa banjir tidak mungkin lagi terjadi di SMAN 8 Bukit Duri meski curah hujan tinggi. Nyatanta beberapa waktu lalu sekolah favorit tersebut terendam banjir.
Kembali kepada para pemuja banjir tadi. Mungkin saja, orang-orang penyebab blunder ini memang tidak mengetahui pasti buruknya tata kota di Jakarta yang terjadi selama puluhan tahun dan membutuhkan proses panjang memperbaikinya. Kebetulan, saat ini Ahok sedang mengusahakan untuk itu.
Persoalan teknis saja mungkin kurang tahu, lalu menantang alam dengan mempertanyakan kemana si banjir saat hujan turun. Ketidakhati-hatian ini yang disambut gembira oleh para lawan Ahok yang dengan riangnya mempertanyakan dan mengomentari mengapa banjir terjadi. Akhirnya, penjelasan mengenai penyebab masih adanya banjir tidak lagi diperlukan oleh para kontra Ahok.
Tak peduli apa alasanya, pakah itu karena prosesnya masih berlangsung, atau persoalan normalisasi yang masih terhalang penolakan di sana-sini. Intinya, sekarang ada hujan, dan terbukti banjir merendam banyak kawasan di Jakarta.
Ya entah siapa yang salah, apakah cuaca, atau mereka yang menantangnya. Apakah warga Jakarta, atau para pemangku kebijakan di kota ini sejak Jakarta berdiri sampai sekarang. Saya hanya ingin berpendapat bahwa kalau ada yang kemarin memuja keberhasilan Jakarta tidak banjir saat terjadi hujan, semestinya saat ini berani juga mengkritik saat ternyata hujan sedikit menenggelamkan kota ini. Besok-besok coba pikir ulang kalau mau bilang Jakarta sudah bebas banjir. Karena setahu saya persoalan banjir di kota ini sudah dibahas sejak Belanda masih memimpin di kota ini.
Kritik Kepada Pemprov Jakarta
Selama ini Pemprov DKI Jakarta sudah membuat berbagai kebijakan yang bertujuan mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Mulai dari normalisasi saluran air, perbaikan drainase, dan mengembalikan fungsi wilayah serapan. Apakah ini perlu dikritik, saya rasa tidak. Karena tidak ada yang salah dengan upaya-upaya tersebut, justru memang itu yang diperlukan. Kemudian sebagai upaya normalisasi ataupun mengembalikan fungsi wilayah serapan, relokasi permukiman (kumuh) yang dianggap menyalahi aturan pun dilakukan. Ribuan warga dipindahkan ke rumah susun. Untuk ini juga tidak ada yang perlu dikritik.
DKI Jakarta berusaha memperluas daerah tangkapan air dengan membuat waduk ataupun ruang terbuka hijau (RTH). Beberapa kali upaya tersebut diiringi penertiban paksa sejumlah bangunan ataupun rumah milik warga. Sebut saja penertiban permukiman di Waduk Pluit, Waduk Ria-Rio, ataupun Taman Burung. Kemudian normalisasi kali dilakukan dengan merelokasi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri.
Pertanyaannya adalah apakah sudah semua bangunan di atas bantaran kali dan di atas resapan air yang ditertibkan oleh Pemprov DKI. Bagaimana dengan dua bangunan besar di sekitar Cawang yang berada persis di bantaran Kali Ciliwung, apakah itu tidak perlu direlokasi ke rumah susun juga? Bagaimana dengan sejumlah mall dan areal perumahan mewah yang juga berada di atas resapan air, apakah penghuninya atau pelaku usahanya tidak perlu juga direlokasi ke rumah susun?
Menormalisasi dan mengembalikan fungsi areal resapan menjadi fungsinya semula dengan merelokasi warga yang mendirikan bangunan di atasnya tidaklah salah, itu benar. Tapi menjadi pertanyaan, apakah itu adil jika yang disasar hanyalah bangunan milik orang-orang biasa atau mungkin orang miskin. Seharusnya jika ingin adil, tidak perlu bangunan itu milik siapa, ratakan saja dan relokasi penghuninya. Bukankah itu yang selama ini identik dengan kepemimpinan Ahok, yang tak pandang bulu jika bicara soal penegakan aturan. Apakah itu sudah dilakukan, nah ini yang harus dipaparkan lebih lanjut.
Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dilontarkan. Pertanyaan tidak penting juga untuk dijawab. Tapi karena judul yang dipakai adalah pertanyaan ini, dan sesuai janji saya di awal, bahwa saya akan menunjukkan sikap politik saya, maka saya akan menjawab pertanyaan itu.
Kenapa pertanyaan ini tidak perlu dijawab, ya karena menurut saya jawabannya terlalu mudah. Melihat Ahok dan apa yang sudah dilakukannya, lalu melihat visi dan misinya dalam debat pilkada resmi beberapa kali kemarin, siapapun yang melihat Ahok jelas tahu bahwa dia adalah pemimpin yang paling tepat untuk situasi Jakarta saat ini. Saya tidak mau berkomentar mengenai lawan politiknya, karena itu bukan gaya saya, dan saya juga sepakat dengan diri saya sendiri bahwa dukungan politik akan saya lakukan tanpa merendahkan calon lain atau menyebar kebencian dan kekurangan akan calon lain tersebut.
Kenapa Ahok, ya dari segi pemaparan saja terlihat bahwa apa yang ia rencanakan lebih positif dan lebih baik. Nah yang paling penting lagi, perencanaan yang dia buat lebih realistis, lebih dapat diterima dengan akal sehat. Sangat mungkin dia sebagai pemimpin merealisasikan apa yang ia rencananakan.
Selain itu tentunya visi dan misinya itu sebagian sudah ia lakukan, dan sudah ada bukti hasil kerjanya di Jakarta ini. Saya rasa itu sudah sangat kuat menjadi alasan mengapa saya akan tetap memilih Ahok dalam putaran kedua pilkada nanti.
Lalu mengapa saya mengkritik Ahok soal banjir ini? Sebagai warga, terlebih pendukung, sangat wajar jika saya mengkritik pemimpin kota saya. Tentunya mendukung seseorang tidak serta merta membuat saya sama sekali tidak mengkritik orang tersebut, memujanya membabi buta, dan mengganggap dia sudah sangat benar seperti nabi tanpa perlu diingatkan akan apapun.
Saya harus fair, bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi di Jakarta ini. Karena itulah Jakarta perlu pemimpin yang menurut saya bisa menanganinya lebih baik dibandingkan yang lain. Dukunglah orang yang kita percaya, dan pantaulah saat dia sudah menjabat nanti, berikan kritik yang membangun, bukan menyerang personal ataupun hal lain yang tidak ada hubungan dengan kepemimpinannya.
Lagipula masalah Jakarta bukan hanya banjir, ada banyak persoalan-persoalan lain di Jakarta ini yang sudah mulai dibenahi dan lebih tertata dengan baik. Karena itu tidak fair rasanya kalau tolak ukur memilih Ahok hanya dilihat dari sisi persoalan banjir saja. Bagaimana dengan pembenahan birokrasi yang kini jauh lebih baik, pembangunan fasilitas ramah anak dan ruang interaksi warga, perbaikan mutu kesehatan, pendidikan, termasuk upaya yang sudah mulai berjalan terkait penyelesaian kemacetan dan banjir
