Berita Indonesia - Gunernur DKI saat ini yaitu Anies Baswedan ingin menginginkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP ) yang diisi oleh 74 orang. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengingatkan potensi penyelewengan yang disebutnya sebagai 'gubernur bayangan' di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Sumarsono sendiri mengatakan mengenai wacana TGUPP yang berisi 74 orang sangat perlu diawasi dan diseleksi ketat oleh DPRD DKI Jakarta. Jika tidak demikian, Sumarsono khawatir, TGUPP ini malah akan menjadi duri dalam daging Pemprov DKI.
" Yang berbahaya , mohon maaf sebelumnya , di zaman Pak Ahok juga sudah terjadi. Staf khusus tuh kalau masuk SKPD seperti Gubernur bayangan dan lebih ditakuti daripada Pak Ahok karena selalu pinjam nama. Kedatangan dia seperti mempersonifikasi Pak Ahok," ujar Sumarsono. " Dian menjadi gubernur bayangan , bahaya. Ini Tim Gubernur Anies pun bisa menjadi gubernur bayangan. Biasa sekali orang meminjam nama pimpinan," sambungnya.
Menurut Sumarsono, tidak ada yang bisa menjamin 74 orang ini nantinya tidak akan menyeret nama Anies untuk mengambil suatu keputusan yang belum tentu Anies sendiri tahu. Oleh sebab itu, Sumarsono mengingatkan bahwa wacana mengenai TGUPP ini harus mesti diawasi dan dibahas sedemikian mungkin.
" Situasi ini yang di hadapai SKPD. Saya bisa membayangkan 74 orang itu merasa terkawal oleh staf, apalagi kalau staf dengan ilmu di bawah dari SKPD. Bisa di bayangkan secara moral pasti.. kalu lebih hebat sih gak apa-apa," ucap Sumarsono.
Sumarsono juga menekankan poin seleksi dalam wacana TGUPP yang berisi 74 orang ini. Anies, kata Sumarsono, diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat dan tegas tentunya. " Pak Anies , kalau mau menyeleksi orang, harus profesional dan benar-benar expert dan diktator dalam tata regulasi yang jelas. Pergub direvisi dan dia memiliki tugas khusu kewenangan yang jelas bahwa tim ad hoc tidak mempunya hak untuk mengambil keputusan. Outputnya dalam TGUPP adalah rekomendasi kepada Gubernur, itu yang penting. Jadi Gubernur yang membuat semua keputusan tersebut," pungkasnya.
Sumarsono sendiri mengatakan mengenai wacana TGUPP yang berisi 74 orang sangat perlu diawasi dan diseleksi ketat oleh DPRD DKI Jakarta. Jika tidak demikian, Sumarsono khawatir, TGUPP ini malah akan menjadi duri dalam daging Pemprov DKI.
" Yang berbahaya , mohon maaf sebelumnya , di zaman Pak Ahok juga sudah terjadi. Staf khusus tuh kalau masuk SKPD seperti Gubernur bayangan dan lebih ditakuti daripada Pak Ahok karena selalu pinjam nama. Kedatangan dia seperti mempersonifikasi Pak Ahok," ujar Sumarsono. " Dian menjadi gubernur bayangan , bahaya. Ini Tim Gubernur Anies pun bisa menjadi gubernur bayangan. Biasa sekali orang meminjam nama pimpinan," sambungnya.
Menurut Sumarsono, tidak ada yang bisa menjamin 74 orang ini nantinya tidak akan menyeret nama Anies untuk mengambil suatu keputusan yang belum tentu Anies sendiri tahu. Oleh sebab itu, Sumarsono mengingatkan bahwa wacana mengenai TGUPP ini harus mesti diawasi dan dibahas sedemikian mungkin.
" Situasi ini yang di hadapai SKPD. Saya bisa membayangkan 74 orang itu merasa terkawal oleh staf, apalagi kalau staf dengan ilmu di bawah dari SKPD. Bisa di bayangkan secara moral pasti.. kalu lebih hebat sih gak apa-apa," ucap Sumarsono.
Sumarsono juga menekankan poin seleksi dalam wacana TGUPP yang berisi 74 orang ini. Anies, kata Sumarsono, diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat dan tegas tentunya. " Pak Anies , kalau mau menyeleksi orang, harus profesional dan benar-benar expert dan diktator dalam tata regulasi yang jelas. Pergub direvisi dan dia memiliki tugas khusu kewenangan yang jelas bahwa tim ad hoc tidak mempunya hak untuk mengambil keputusan. Outputnya dalam TGUPP adalah rekomendasi kepada Gubernur, itu yang penting. Jadi Gubernur yang membuat semua keputusan tersebut," pungkasnya.
