 |
| Presiden RI Jokowi Widodo |
Detiktop - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada kementerian, lembaga dan daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/12). Saat itu Presiden Jokowi mengingatkan agar tidak ada dana dari APBN 2017 yang dikorupsi sekecil apa pun. Pesan saya jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dana APBN kita tahun 2017, katanya kepada wartawan seusai penyerahan DIPA 2017 tersebut.
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian/lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen). Sementara DIPA Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan kementerian/lembaga dan daerah segera melaksanakan APBN/APBD 2017 sesuai arahan Presiden secara cepat, transparan dan akuntabel. Presiden Jokowi menegaskan, jumlah belanja APBN 2017 mencapai Rp2.080,5 triliun yang berada di kementerian dan lembaga serta daerah.Dia juga menyebutkan dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,3 triliun. "Ini juga gede banget. Artinya dana di daerah semakin banyak, tetapi saya titip kepada kepala desa, bupati- walikota, gubernur, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun," tegas Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla.
Presiden berharap dana APBN 2017 yang besar bisa menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Tapi jangan terpengaruh dengan itu karena bisa menyebabkan kita khawatir, takut, pesimis, karena kita ingin kerja optimis, katanya. Dia juga berharap APBN menjadi instrumen dalam mengentaskan rakyat miskin, mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Saya harapkan tingkat kemiskinan mencapai 10,5 persen, angka pengangguran 5,6 persen dan gini rasio 0.39, katanya.
Presiden meminta dengan peningkatan dana transfer dan dana desa, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghadapi tantangan kebangsaan. Saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa, katanya. Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah dan desa bergerak lebih cepat pada 2017. Mulai pengadaan barang dan jasa 2017 pada triwulan IV 2016 ini, harus mulai pralelang lebih cepat, ini agar pelaksanaan pembangunan efektif berjalan efektif mulai Januari 2017, katanya. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyerahan DIPA 2017 merupakan awal dari proses pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian/lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen). Sementara DIPA Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan kementerian/lembaga dan daerah segera melaksanakan APBN/APBD 2017 sesuai arahan Presiden secara cepat, transparan dan akuntabel. Presiden Jokowi menegaskan, jumlah belanja APBN 2017 mencapai Rp2.080,5 triliun yang berada di kementerian dan lembaga serta daerah.Dia juga menyebutkan dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,3 triliun. "Ini juga gede banget. Artinya dana di daerah semakin banyak, tetapi saya titip kepada kepala desa, bupati- walikota, gubernur, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun," tegas Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla.
Presiden berharap dana APBN 2017 yang besar bisa menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Tapi jangan terpengaruh dengan itu karena bisa menyebabkan kita khawatir, takut, pesimis, karena kita ingin kerja optimis, katanya. Dia juga berharap APBN menjadi instrumen dalam mengentaskan rakyat miskin, mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Saya harapkan tingkat kemiskinan mencapai 10,5 persen, angka pengangguran 5,6 persen dan gini rasio 0.39, katanya.
Presiden meminta dengan peningkatan dana transfer dan dana desa, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghadapi tantangan kebangsaan. Saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa, katanya. Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah dan desa bergerak lebih cepat pada 2017. Mulai pengadaan barang dan jasa 2017 pada triwulan IV 2016 ini, harus mulai pralelang lebih cepat, ini agar pelaksanaan pembangunan efektif berjalan efektif mulai Januari 2017, katanya. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyerahan DIPA 2017 merupakan awal dari proses pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017
