 |
| Ahok Jelaskan Soal Sistem Password E-Budgeting |
Detiktop - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan soal sistem password e-budgeting Pemprov DKI. Dengan adanya password rangkap ini, Ahok ingin tidak ada yang bisa seenaknya mengganti anggaran.
"Sistem e-budgeting semua jalan kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda untuk melanggar. Saya yakin kalau Bu Tuty (Kepala Bappeda) tidak diganti sebagai Bappeda pasti aman, kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernur perintahkan nggak mau, atau gubernur nggak berani melawan DPRD, DPRD nggak mau kayak kasus 2015. SKPD yang bandel nggak mau dipecat oleh gubernur itu kejadian kayak tahun 2014," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Sistem e-budgeting yang menggunakan password ini, dikatakan Ahok, untuk mengunci input data yang diisi oleh SKPD. Ahok ingin tidak ada yang bisa dengan seenaknya mengubah anggaran yang telah ditetapkan melalui e-budgeting ini.
"Ini kan betul ada kunci. Ada kunci maksudnya kamu nggak bisa ubah-ubah, ada password. Tapi kalau yang mau yang nyolongnya pegang password kan gimana, kan itu kan perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang nggak yang nyolong," ujarnya.
Pada 2014, banyak SKPD yang tidak mau mengisi dalam e-budgeting tersebut, sehingga banyak dipecat oleh Ahok. Pada 2015, Ahok bercerita sistem tersebut diisi oleh SKPD, tapi DPRD tidak mau tanda tangan. Pada 2016, akhirnya semua setuju mengikuti sistem ini. Dengan sistem ini, Ahok mengaku lebih mudah mengontrol APBD dan program.
Ahok menyebut sistem password ini dipegang oleh Bappeda. E-budgeting ini hanya bisa dibuka oleh gubernur, sekda dan Kepala Bappeda.
Ketiga, pihak ini dapat memantau siapa yang mengutak-atik atau mengubah anggaran dengan mengetahui secara rinci kapan dan siapa yang mengubah anggaran tersebut. Apabila ada yang mengubah anggaran, orang itu harus memberi tahu alasannya.
"Kita sistem bukanya bareng. Jadi waktu dia input itu bareng kumpulin semua di ruang Bappeda atau di Balai Agung, sama-sama buka. Isi dulu semua, kan kita periksa juga tiap malam kan. Dan itu saya juga template kan. Jadi di luar tempelate ini nggak boleh ajakan, nggak boleh bikin template sendiri. Harus ajukan alasan lu apa," tutur Ahok.
"Jadi sebenarnya e-budgeting kita tuh sudah sangat bagus. Jadi semuanya sudah ada template tinggal isi. Yang aneh-aneh kan sosialisasi-sosialisasi kayak dulu oknum DPRD saya tulis pemahaman nenek lu itu loh. Itu sudah dikunci nggak bakal bisa masuk. Karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template ya saya nggak tahu," ucapnya.
Saat ditanya apakah sistem ini akan diteruskan jika dijabat oleh gubernur yang baru, Ahok pun menjawab diplomatis.
"Kalau kepala lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Itu teorinya," katanya.
