Tuntutan terhadap Ahok akan di bacakan 11 April 2017
 |
| Detiktop - Tuntutan terhadap Ahok akan di bacakan 11 April 2017 |
Detiktop - Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap akan menggelar sidang perkara atas dugaan penistaan agama dengan dakwaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 11 April mendatang, sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan pada sidang sebelumnya. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan bahwa sidang hanya bisa di tunda jika itu sudah di setujui oleh hakim dan dibacakan di depan persidangan.
" Sesuai dengan sistem peradilan kita dan itulah sifat terbukanya pengadilan itu, apapun acara tindakan dan tindakan yang dianggap perlu dalam persidangan, semua di utarakan pada saat persidangan," uncap Sianturi.
Sianturi juga mengungkapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, penundaan hanya bisa dilakukan setelah pihak yang berpekara yakni jaksa atau hakim penasihat hukum terdakwa, memohonlah kepada hakim dalam persidangan tersebut. Majelis hakim kemudan akan berunding dan memutuskan kapan sidang akan di gelar dengan berbagai pertimbangannya.
Dalam sidang sebelumnya atau sidang yang ke 17 pada Selasa kemarin , Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto menetapkan bahwa sidang pembacaan tuntutan akan di gelar pada 11 April 2017. " Sidang sesuai dengan yang sudah di umumkan sebelumya yang sudah di tetapkan Selasa kemarin," kata Sianturi.
Pihak kepolisian Daerah Metro Jaya dalam surat yang di terima wartawan kemarin meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang dengan agenda tuntuan dalam perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok dapat di tunda demi alasan keamanan.
" Dengan mengingat semakin rawannya situasi keamanan DKI Jakarta saat ini , maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan di laksanakan pengamanan terhadap suara pemilukada DKI Jakarta putaran kedua, dimana perkuatan Polri dan juga TNI akan di kerahkan semua, maka di sarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk di tunda setelah tahap pemungutan suara di Pemilukada DKI Putaran Kedua," isi surat dari pihak kepolisian.
" Sesuai dengan sistem peradilan kita dan itulah sifat terbukanya pengadilan itu, apapun acara tindakan dan tindakan yang dianggap perlu dalam persidangan, semua di utarakan pada saat persidangan," uncap Sianturi.
Sianturi juga mengungkapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, penundaan hanya bisa dilakukan setelah pihak yang berpekara yakni jaksa atau hakim penasihat hukum terdakwa, memohonlah kepada hakim dalam persidangan tersebut. Majelis hakim kemudan akan berunding dan memutuskan kapan sidang akan di gelar dengan berbagai pertimbangannya.
Dalam sidang sebelumnya atau sidang yang ke 17 pada Selasa kemarin , Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto menetapkan bahwa sidang pembacaan tuntutan akan di gelar pada 11 April 2017. " Sidang sesuai dengan yang sudah di umumkan sebelumya yang sudah di tetapkan Selasa kemarin," kata Sianturi.
Pihak kepolisian Daerah Metro Jaya dalam surat yang di terima wartawan kemarin meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang dengan agenda tuntuan dalam perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok dapat di tunda demi alasan keamanan.
" Dengan mengingat semakin rawannya situasi keamanan DKI Jakarta saat ini , maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan di laksanakan pengamanan terhadap suara pemilukada DKI Jakarta putaran kedua, dimana perkuatan Polri dan juga TNI akan di kerahkan semua, maka di sarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk di tunda setelah tahap pemungutan suara di Pemilukada DKI Putaran Kedua," isi surat dari pihak kepolisian.
